Urgensi Audit Investigatif BPK untuk Tuntaskan Kontroversi Rp349 Triliun di Kementerian Keuangan

- Pewarta

Kamis, 30 Maret 2023 - 08:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kementerian Keuangan. (Dok. Kemenkeu.go.id)

Gedung Kementerian Keuangan. (Dok. Kemenkeu.go.id)

Oleh: Didik J Rachbini, Guru Besar dan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

BISNISNEWS.COM – Karena kisruh dana 349 triliun yang sangat mendalam dan juga isu ini disorot oleh begitu besar kalangan masyarakat luas, maka saya menyampaikan pendapat publik sebagai berikut:

Presiden Jokowi mendapat manfaat atau benefit politik dari kontroversi dan pertentangan empat sudut yang sangat keras dari para anak buahnya.

Tetapi biaya sosial politik, hukum dan kelembagaannya sangat mahal bagi bangsa, terutama ketika presiden diam serta terkesan justru menikmati.

Baca konten dengan topik ini, di sini: Sulit Dipercaya, Penyataan Janggal Sri Mulyani Terkait Transaksi Janggal Rp349 Triliun

Pertentangan secara terbuka dan dalam kebingungan purna terjadi antara: PPATK, Menko Polkam, Kementrian Keuangan, dan DPR.

Pertarungan seperti ini merusak diri sendiri, menciderai tatanan kelembagaan, dan mengacaukan suasana psikologis yang semakin buruk.

Kisruh ini pertarungan terbuka diantara “anak-anak presden” sendiri sambil disaksikan oleh jutaan mata rakyat secara meluas.

Isu-isu demokrasi yang mundur masuk jurang (backsliding), isu politik miring tiga periode dan pertambahan masa jabatan presiden dengan menunda pemilu, serta berbagai isiu miring lainnya menjadi hilang sirna dari pandangan dan pengamatan publik

Jika kisruh, pertentangan yang mendalam ini dibiarkan, maka kelembagaan negara akan rusak luluh lantak karena kepercayaan publik akan semakin menurun.

jasapr

Konflik semakin panas dan saling tidak percaya antar lembaga-lembaga presiden akan semakin merusak tatanan lembaga-lembaga tersebut.

Modal sosial pemerintahan semakin tergerus negatif dan akan diturunkan sebagai modal sosial yang lemah pada masa berikutnya.

Presiden seperti membiarkan masalah ini terus berkembang menjadi isu-isu buruk dan semakin tidak terkendali.

Masyarakat juga semakin bingung, termasuk silang pendapat di rapat dengan pendapat DPR.

Karena itu, ada peluang DPR dapat mengendalikan masalah ini dengan mekanisme dan intrumen aturan legal yang baik.

Juga agar supaya isu ini tidak menjadi bola liar, maka sebaiknya DPR membentuk pansus gabungan komisi 3 dan komisi 11 karena ini adalah masalah hukum di bidang pajak dan keuangan.

Dengan pembentukan pansus, maka DPR bisa mendinginkan lebih dahulu isu ini dan jeda sebentar dengan mengambil momentum kesabaran pada bulan puasa.

Pansus bisa dijalankan setelah 3-4 minggu ke depan setelah lebaran dimana hati yang sabar dan dingin akan menjadi modal menyelesaikan masalah bangsa yang rumit ini.

Pihak Pansus DPR juga perlu meminta BPK untuk mengadakan audit investigatif terhadap dana 349 trilyun tersebut.

Dengan audit investigatif tersebut, maka Audit investigatif BPK dengan mandat adari Pansus DPR dapat mengidentifikasi.

Kemungkinan adanya tindakan penyelewengan atau kecurangan yang terjadi di dalam suatu entitas, terutama di dalamnya terkait dengan dana publik, APBN.

Audit investigatif akan menghilangkan dugaan dan analisis liar yang terus menerus berkembang sangat simpang siur di media massa.

Dan bahkan juga terjadi kebingungan pula di DPR sendiri karena sidang di komisi 11 dan 3 juga tidak dibahas dengan data yang sangat tidak memadai dan tidak lengkap.

Audit investigatif ini akan dapatg mengumpulkan secara cermat, legal dan bertanggung jawab sehingga bisa dianalisis dengan gerang.

Berbeda dengan rapat komisi yang hanya meraba-raba hal-hal terkait dengan dana liar tersebut.

Audit seperti ini akan bisa menjelaskan dengan data, siapa yang melakukan tindakan penyelewengan atau kecurangan, terutama terkait dana publik APBN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mandat PAnsus bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas kisruh dana 349 trilyun tersebut.

Audit investigatif dilakukan terhadap kemungkinan penyimpangan hukum dari dana tersebut dan akan melakukan langkah-langkah pengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait dan yang diduga diselewengkan

Jumlah 349 trilyun tersebut sudah jelas ada, tetapi masih simpang siur keterkaitannya dengan kementrian-kementrian.

BPK juga akan memeriksa dokumen dan data terkait langsung ribuan bukti transaksi, yang diserahkan PPATK selama ini.

Bahkan BPK dan Pansus bisa memanggil pihak-pihak yang terkait dana tersebut.

Publik menunggu hasil analisis dan kesimpulan dan pangumpulan data dari audit tersebut.

Hasil audit investigatif dari BPK terhadap penyimpangan hukum dari dana 349 trilyun tersebut wajib disampaikan kepada Pansus, untuk ditindaklanjuti dan diumjumkan kepada publik untuk hasil-hasil yang tidak bertentangan dengan asas kerahasiaan.

Temuan-temuan penyimpangan hukum sudah semestinya ditindaklanjuti secara hukum lepas dari Pansus DPR.

Dengan cara demokrasi substansi seperti ini, maka masyarakat tidak akan kebingungan.

Selanjutnya, hal seperti ini akan menjadi tradisi bagi DPR untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, anggaran publik dan masalah pemerintah lainnya yang menjadi kontroversi besar di publik.

Kementrian keuangan akan mendapat manfaat dari audit investigatif dan Pansus ini.

Hasil audit bisa menjadi modal dasar untuk melakukan reformasi kelembagaan di kementrian keuangan secara fundamental.

Dengan langkah-langkah Pansus DPR seperti ini diiringi oleh audit investigatif dari BPK, maka isu kontroversial yang membingungkan dapat diselesaikan secara lebih tertata, legal, terkendali.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Mengenal Kelawi, Pemenang Desa BRILiaN Hijau Berkat Inovasi Berkelanjutan
Presiden Joko Widodo Minta Perbankan Tingkatkan Porsi Kredit UMKM, BRI Siapkan Segmen Ultra Mikro Sebagai Sumber Pertumbuhan
Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital
Atasi Masalah Sampah & Jaga Kelestarian Lingkungan, BRI Peduli ‘Yok Kita Gas’’ Berhasil dijalankan di 40 Kota
Punya Holding Ultra Mikro, Saham BBRI Diprediksi Akan Terus Cetak Rekor
Digitalisasi Berbasis Ekosistem: Meningkatkan Daya Saing dan Adaptasi Pasar
Menyusuri Kawasan Wisata Pecinan Kya Kya Surabaya, UMKM Semakin Berkembang Berkat Dukungan BRI
Jelang Restrukturisasi Kredit COVID-19 Berakhir, BRI Siapkan Strategi Pencadangan Memadai
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:31 WIB

Mengenal Kelawi, Pemenang Desa BRILiaN Hijau Berkat Inovasi Berkelanjutan

Jumat, 23 Februari 2024 - 13:57 WIB

Presiden Joko Widodo Minta Perbankan Tingkatkan Porsi Kredit UMKM, BRI Siapkan Segmen Ultra Mikro Sebagai Sumber Pertumbuhan

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:40 WIB

Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital

Rabu, 21 Februari 2024 - 19:38 WIB

Punya Holding Ultra Mikro, Saham BBRI Diprediksi Akan Terus Cetak Rekor

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:50 WIB

Digitalisasi Berbasis Ekosistem: Meningkatkan Daya Saing dan Adaptasi Pasar

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:34 WIB

Menyusuri Kawasan Wisata Pecinan Kya Kya Surabaya, UMKM Semakin Berkembang Berkat Dukungan BRI

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:59 WIB

Jelang Restrukturisasi Kredit COVID-19 Berakhir, BRI Siapkan Strategi Pencadangan Memadai

Senin, 19 Februari 2024 - 10:18 WIB

Kontribusi Nyata Untuk Negeri, 5 Tahun Terakhir Setoran Dividen dan Pajak BRI ke Negara Capai Rp149,2 Triliun

Berita Terbaru

Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI Arga M. Nugraha. (Dok. BRI)

Ekonomi

Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital

Kamis, 22 Feb 2024 - 18:40 WIB