Soal Keputusan Pindah Ibu Kota IKN di Kalimantan Timur, Presiden Jokowi Sebut Hak Presiden Terpilih

- Pewarta

Senin, 7 Oktober 2024 - 13:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan sekaligus presiden RI terpilih Prabowo Subianto. (Facebook.com @Prabowo Subianto)

Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan sekaligus presiden RI terpilih Prabowo Subianto. (Facebook.com @Prabowo Subianto)

BISNISNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal keputusan terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Menurut Presiden Jokowi, proses pemindahan harus memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk rumah sakit dan sarana pendidikan.

Jokowi menyatakan bahwa sebaiknya keputusan terkait pemindahan ibu kota ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Ketika semua persiapan sudah selesai, presiden terpilih memiliki hak untuk menandatangani keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota,” jelas Jokowi.

Presiden Jokowi, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukanlah persoalan yang sederhana.

Presiden menekankan pentingnya kesiapan ekosistem tata kota, yang mencakup berbagai fasilitas seperti rumah sakit.

Sekolah dari tingkat TK hingga universitas, serta pusat keramaian seperti restoran dan warung.

Keseluruhan infrastruktur ini diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat di ibu kota baru.

Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pemindahan ibu kota dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Haibisnis.com dan Infoemiten.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Halloup.com dan Harianjayakarta.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.

Berita Terkait

AHY Dorong Proses Hukum Jika Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Terbukti dalam Kasus Pagar Laut
Pemilik Bank Centris Pertanyakan Satgas BLBI dan KNKPL Sita Rumahnya Berdasar Putusan MA ‘Aneh’
Imlek Bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Menag Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar Siap Hadir
Ombudsman RI Minta Kejelasan Nusron Wahid Soal Dterbitkannya Sertifikat HGB dan SHM di Laut Banten
Tegaskan Pemerintah Harus Efisien, Presiden Prabowo Subianto: Saya Paham Praktik Akal-Akalan
Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok dalam Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin
Eksepsi Mantan Dirjen Mineral dan Batu Bara KESDM Bambang Gatot Ariyono Ditolak Pengadilan Tipikor
Dibiayai oleh Qatar, Lahan untuk Bangun 1 Juta Hunian Berasal dari Perusahaan dan Kementerian

Berita Terkait

Rabu, 29 Januari 2025 - 06:34 WIB

AHY Dorong Proses Hukum Jika Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Terbukti dalam Kasus Pagar Laut

Selasa, 28 Januari 2025 - 09:43 WIB

Pemilik Bank Centris Pertanyakan Satgas BLBI dan KNKPL Sita Rumahnya Berdasar Putusan MA ‘Aneh’

Sabtu, 25 Januari 2025 - 11:45 WIB

Imlek Bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Menag Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar Siap Hadir

Selasa, 21 Januari 2025 - 15:44 WIB

Ombudsman RI Minta Kejelasan Nusron Wahid Soal Dterbitkannya Sertifikat HGB dan SHM di Laut Banten

Senin, 20 Januari 2025 - 14:00 WIB

Tegaskan Pemerintah Harus Efisien, Presiden Prabowo Subianto: Saya Paham Praktik Akal-Akalan

Berita Terbaru