Siapa yang Halangi Revisi UU Migas, Menteri Jokowi atau SKK migas dan DPR yang Bermain?

- Pewarta

Rabu, 25 Mei 2022 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keberadaan UU tidak lagi kuat untuk mengatur migas. (Dok. Esdm.go.id)

Keberadaan UU tidak lagi kuat untuk mengatur migas. (Dok. Esdm.go.id)

BISNIS NEWS – Mengapa UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi perlu segera di revisi?

UU ini biang kerok jatuhnya produksi minyak, dan menurunnya pendapatan negara dari minyak. Bagaimana bisa demikian?

Pertama, Keberadaan UU tidak lagi kuat untuk mengatur migas. UU ini telah beberapa kali mengalami pengujian di MK, yang mengakibatkan perubahan mendasar dari isi dan struktur kelembagaan yang diatur dalam UU migas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden SBY kala itu mensiasati putusan MK secara tidak tepat mengakibatkan konflik kelembagaan di migas parah dan berkepanjangan.

Kedua, UU migas menimbulkan aturan yang tidak pasti terkait kelembagaan, kontrak migas, dan konsep penguasaan negara atas migas.

Misalnya UU ini dapat diterjemahkan dalam konsep cost recovery, atau Gross split atau bagi hasil lainnya yang meresahkan pelaku usaha migas.

Ketiga, UU Migas gagal dalam mengatasi konflik antara pemerintahan sendiri, konflik antar lembaga dan konflik antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sektor migas banyak sekali lembaga pemerintah atau entitas yang terkait pemerintah berebut otoritas dan memperjuangkan kepentingan sendiri sendiri.

Meskipun semuanya tidak mampu bekerja mengangkat produksi migas.

Keempat, UU migas gagal menarik minat pelaku usaha dalam menanamkan modalnya dalam investasi mogas.

Juga gagal dalam menarik minat lembaga keuangan melakukan pembiayaan. Gagal menekan resiko usaha di bidang hulu migas.

Mengapa selama ini UU migas gagal direvisi sesuai aturan pembentukan peraturan perundangan yang berlaku?

1. Ego sektoral dari stake holder migas khususnya lembaga legislasi (banyak fraksi).

2. Adanya politik transaksional dari oknum lembaga legislatif dan eksekutif.

3. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah lemah.

4. Pergantian aktor di badan legislatif sesuai dengan periode menjabat ditambah dengan tahapan pembentukan RUU menjadI UU yang begitu panjang.

Pemerintah yang seharusnya pro aktif dalam mendorong revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas malah melempem. Bagaimana ceritanya?

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

1. Tidak adanya kesepakatan mengenai konsep perubahan UU antara anggota legislasi dan pemerintah. Pemerintah kurang inisiatif.

2. Minat dan kepercayaan investor migas menurun dan muncul pandangan hukum di Indonesia mudah diintervensi. BUMN banyak dirugikan, namun BUMN kurang inisiatif.

3. Implementasi antara UU dengan pelaksanaan tidak sesuai. Banyak pihak mengambil untung dari situasi tidak pasti.

4. Keberlanjutan pembahasan RUU menjadi terhambat karena perbadaan pandangan dan kompetensi anggota badan legislatif yang terdahulu dengan yang sedang menjabat.

Gagalnya revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah berakibat :

1. Kontrak-kontrak yang mengacu pada UU Migas seolah-olah memiliki kekebalan terhadap perubahan legislasi yang terjadi di Indonesia sehingga perubahan legislasi yang ada tidak bisa mempengaruhi kontrak-kontrak yang telah terjadi.

2. Nilai country risk menjadi tinggi dan mempengaruhi nilai investasi dan nilai pengembalian investasi atas resiko dan suku bunga bank.

3. Penyalahgunaan ijin wilayah kerja, pengembangan lapangan migas, dan kecurangan amdal dapat terjadi dengan mudah yang menimbulkan kerugian negara.

4. Masing-masing pemangku kepentingan memperjuangkan kepentingan institusi bahkan jabatan masing masing sehingga berpotensi mengorbankan kepentingan negara yang lebih besar.

After paragraf 28

Apa yang seharusnya menteri ESDM selaku keading sektor dalam. Sektor migas? Berjuang atas nama pemerintahan Jokowi untuk:

1. Menyelesaikan revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang migas secara komprehensif. Sekarang momentum yang pas pada saat harga minyak naik.

2. Memberikan jaminan kepastian berusaha kepada. BUMN migas dan menjamin segala resiko kepada investor yang bekerja sama dengan BUMN agar mereka tidak takut dengan hukum Indonesia.

-

3. Menyerahkan sektor hulu migas dibawah komando Pertamina dengan dukungan kebijakan, anggaran dan mengusahakan investor yang bonafit untuk bekerja sama dengan Pertamina.

4. Meningkatkan sinergitas dan integritas pemangku kepentingan, melepaskan bisnis pribadi berkaitan dengan jabatan, membantu negara dalam meningkatkan penerimaan negara dari migas membangun stabilitas agar tercipta kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha.

Nah coba ini pak Jokowi bisa bicarakan dengan menteri ESDM, Menhumham, Menkeu, MenBUMN, barangkali mereka masih ada gunanya bagi ketahanan energi nasional ke depan. Mudah mudahan.

Opini: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. (AEPI).***

After 39
Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

Badan Pangan Nasional Apresiasi Sinergi Stakeholder Bangun Stabilitas Jagung dan Perunggasan
Dolar AS Menguat, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter, Naik dari Rencana Rp15.500
Komitmen Majukan Industri Konstruksi Baja di Indonesia, PT Garuda Yamato Steel Pamerkan Produk Inovasi
BRI Jalin Kerja Sama dengan Manulife Indonesia, Permudah Pembayaran Premi Asuransi
Beli 2 Unit Kapal Penumpang Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Usulkan PNM Sebesar Rp2,5 Triliun
Ajang Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024, BRI Dinobatkan Sebagai Bank Persero dengan Kinerja Terbaik
PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik
BNI Loudfest Vol.3 2024 Berakhir Meriah, SUGBK Tetap Terjaga Seluruh Fasilitasnya.
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 15:51 WIB

Badan Pangan Nasional Apresiasi Sinergi Stakeholder Bangun Stabilitas Jagung dan Perunggasan

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:06 WIB

Dolar AS Menguat, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter, Naik dari Rencana Rp15.500

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:46 WIB

Komitmen Majukan Industri Konstruksi Baja di Indonesia, PT Garuda Yamato Steel Pamerkan Produk Inovasi

Rabu, 10 Juli 2024 - 18:38 WIB

BRI Jalin Kerja Sama dengan Manulife Indonesia, Permudah Pembayaran Premi Asuransi

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:01 WIB

Beli 2 Unit Kapal Penumpang Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Usulkan PNM Sebesar Rp2,5 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:00 WIB

Ajang Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024, BRI Dinobatkan Sebagai Bank Persero dengan Kinerja Terbaik

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:29 WIB

PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik

Minggu, 7 Juli 2024 - 21:10 WIB

BNI Loudfest Vol.3 2024 Berakhir Meriah, SUGBK Tetap Terjaga Seluruh Fasilitasnya.

Berita Terbaru