Siapa yang Halangi Revisi UU Migas, Menteri Jokowi atau SKK migas dan DPR yang Bermain?

- Pewarta

Rabu, 25 Mei 2022 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keberadaan UU tidak lagi kuat untuk mengatur migas. (Dok. Esdm.go.id)

Keberadaan UU tidak lagi kuat untuk mengatur migas. (Dok. Esdm.go.id)

BISNIS NEWS – Mengapa UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi perlu segera di revisi?

UU ini biang kerok jatuhnya produksi minyak, dan menurunnya pendapatan negara dari minyak. Bagaimana bisa demikian?

Pertama, Keberadaan UU tidak lagi kuat untuk mengatur migas. UU ini telah beberapa kali mengalami pengujian di MK, yang mengakibatkan perubahan mendasar dari isi dan struktur kelembagaan yang diatur dalam UU migas.

Presiden SBY kala itu mensiasati putusan MK secara tidak tepat mengakibatkan konflik kelembagaan di migas parah dan berkepanjangan.

Kedua, UU migas menimbulkan aturan yang tidak pasti terkait kelembagaan, kontrak migas, dan konsep penguasaan negara atas migas.

Misalnya UU ini dapat diterjemahkan dalam konsep cost recovery, atau Gross split atau bagi hasil lainnya yang meresahkan pelaku usaha migas.

Ketiga, UU Migas gagal dalam mengatasi konflik antara pemerintahan sendiri, konflik antar lembaga dan konflik antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sektor migas banyak sekali lembaga pemerintah atau entitas yang terkait pemerintah berebut otoritas dan memperjuangkan kepentingan sendiri sendiri.

Meskipun semuanya tidak mampu bekerja mengangkat produksi migas.

Keempat, UU migas gagal menarik minat pelaku usaha dalam menanamkan modalnya dalam investasi mogas.

jasapr

Juga gagal dalam menarik minat lembaga keuangan melakukan pembiayaan. Gagal menekan resiko usaha di bidang hulu migas.

Mengapa selama ini UU migas gagal direvisi sesuai aturan pembentukan peraturan perundangan yang berlaku?

1. Ego sektoral dari stake holder migas khususnya lembaga legislasi (banyak fraksi).

2. Adanya politik transaksional dari oknum lembaga legislatif dan eksekutif.

3. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah lemah.

4. Pergantian aktor di badan legislatif sesuai dengan periode menjabat ditambah dengan tahapan pembentukan RUU menjadI UU yang begitu panjang.

Pemerintah yang seharusnya pro aktif dalam mendorong revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas malah melempem. Bagaimana ceritanya?

1. Tidak adanya kesepakatan mengenai konsep perubahan UU antara anggota legislasi dan pemerintah. Pemerintah kurang inisiatif.

2. Minat dan kepercayaan investor migas menurun dan muncul pandangan hukum di Indonesia mudah diintervensi. BUMN banyak dirugikan, namun BUMN kurang inisiatif.

3. Implementasi antara UU dengan pelaksanaan tidak sesuai. Banyak pihak mengambil untung dari situasi tidak pasti.

4. Keberlanjutan pembahasan RUU menjadi terhambat karena perbadaan pandangan dan kompetensi anggota badan legislatif yang terdahulu dengan yang sedang menjabat.

Gagalnya revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah berakibat :

1. Kontrak-kontrak yang mengacu pada UU Migas seolah-olah memiliki kekebalan terhadap perubahan legislasi yang terjadi di Indonesia sehingga perubahan legislasi yang ada tidak bisa mempengaruhi kontrak-kontrak yang telah terjadi.

2. Nilai country risk menjadi tinggi dan mempengaruhi nilai investasi dan nilai pengembalian investasi atas resiko dan suku bunga bank.

3. Penyalahgunaan ijin wilayah kerja, pengembangan lapangan migas, dan kecurangan amdal dapat terjadi dengan mudah yang menimbulkan kerugian negara.

4. Masing-masing pemangku kepentingan memperjuangkan kepentingan institusi bahkan jabatan masing masing sehingga berpotensi mengorbankan kepentingan negara yang lebih besar.

Apa yang seharusnya menteri ESDM selaku keading sektor dalam. Sektor migas? Berjuang atas nama pemerintahan Jokowi untuk:

1. Menyelesaikan revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang migas secara komprehensif. Sekarang momentum yang pas pada saat harga minyak naik.

2. Memberikan jaminan kepastian berusaha kepada. BUMN migas dan menjamin segala resiko kepada investor yang bekerja sama dengan BUMN agar mereka tidak takut dengan hukum Indonesia.

3. Menyerahkan sektor hulu migas dibawah komando Pertamina dengan dukungan kebijakan, anggaran dan mengusahakan investor yang bonafit untuk bekerja sama dengan Pertamina.

4. Meningkatkan sinergitas dan integritas pemangku kepentingan, melepaskan bisnis pribadi berkaitan dengan jabatan, membantu negara dalam meningkatkan penerimaan negara dari migas membangun stabilitas agar tercipta kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha.

Nah coba ini pak Jokowi bisa bicarakan dengan menteri ESDM, Menhumham, Menkeu, MenBUMN, barangkali mereka masih ada gunanya bagi ketahanan energi nasional ke depan. Mudah mudahan.

Opini: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. (AEPI).***

Berita Terkait

Tanpa Kecelakaan Berat, Perusahaan PT Sumbawa Timur Mining Berhasil Mencapai 6 juta Jam Kerja
Punya Likuiditas & Permodalan Memadai, BRI Optimis Tumbuh Lebih Baik Di Tahun 2024
Hotel-hotel Indonesia Borong Penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024, Indonesia Tujuan Wisata Populer
Jasasiaranpers.com Gelar Paket Promo Akhir Tahun 2023, Beli Publikasi 1 Press Release Dapat 1 Publikasi Gratis
10 Contoh Krisis Komunikasi yang Bisa Ditangani dengan Menggunakan Bantuan Publikasi Press Release
Layanan Single Bank Kustodian dan Perlindungan bagi Penerima KUR, BRI Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
Inovasi Semen Mortar Drymix Cegah Retak Bocor dan Pengelupasan Dinding
Presiden Soal Perkembangan Industri Nasional Pertahanan, Prabowo: Sangat Puas, Sangat Gembira
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 10:29 WIB

Tanpa Kecelakaan Berat, Perusahaan PT Sumbawa Timur Mining Berhasil Mencapai 6 juta Jam Kerja

Sabtu, 3 Februari 2024 - 15:28 WIB

Punya Likuiditas & Permodalan Memadai, BRI Optimis Tumbuh Lebih Baik Di Tahun 2024

Selasa, 30 Januari 2024 - 14:09 WIB

Hotel-hotel Indonesia Borong Penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024, Indonesia Tujuan Wisata Populer

Selasa, 12 Desember 2023 - 13:19 WIB

Jasasiaranpers.com Gelar Paket Promo Akhir Tahun 2023, Beli Publikasi 1 Press Release Dapat 1 Publikasi Gratis

Rabu, 8 November 2023 - 11:25 WIB

10 Contoh Krisis Komunikasi yang Bisa Ditangani dengan Menggunakan Bantuan Publikasi Press Release

Kamis, 19 Oktober 2023 - 11:22 WIB

Layanan Single Bank Kustodian dan Perlindungan bagi Penerima KUR, BRI Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 2 Agustus 2023 - 16:28 WIB

Inovasi Semen Mortar Drymix Cegah Retak Bocor dan Pengelupasan Dinding

Selasa, 11 Juli 2023 - 10:06 WIB

Presiden Soal Perkembangan Industri Nasional Pertahanan, Prabowo: Sangat Puas, Sangat Gembira

Berita Terbaru

Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI Arga M. Nugraha. (Dok. BRI)

Ekonomi

Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital

Kamis, 22 Feb 2024 - 18:40 WIB