Sama Hitamnya Seperti Minyak dan Batubara, APBN Indonesia Itu Hitam

- Pewarta

Minggu, 28 Agustus 2022 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buletin APBN Kita. (Dok. Kemenkeu.go id)

Buletin APBN Kita. (Dok. Kemenkeu.go id)

BISNIS NEWS – Subsidi BBM adalah kunci, bukan kenaikan harga BBM sebagai kunci. BBM boleh naik, juga boleh turun, namun ini variabel yang terikat, bukan variabel bebas.

Variabel yang bebas adalah variabel subsidi APBN untuk BBM. Variabel ini punya kebebasan penuh karena merupakan otoritas penguasa Indonesia sekarang ini.

Yaitu lembaga tinggi negara kita yang mulia DPRRI dan Presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Joko Widodo G20 Presidency dan bendaharanya Sri Mulyani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beliaulah yang menentukan besar uang untuk subsidi BBM. Pertamina hanyalah operatornya, tak berdaya.

Kalau memang Presiden Indonesia masih fosil minded maka subsidi BBM harus dilanjutkan, bila perlu subsidi BBM ini naik 50 % lagi sehingga bisa mencapai Rp. 1000 triliun.

Dengan demikian harga BBM Indonesia bisa dibagikan secara gratis. BBM gratis agar nantinya akan memainkan peran significant dalam memberantas kemiskinan.

Juga pengangguran dan pembangunan berkelanjutan bagi masa depan lingkungan yang lebih baik. Ngono mas?

Oleh karena memberikan subsidi dalam jumlah besar itu aib bagi isue transisi energi dewasa ini, maka sebagai G20 Presidency.

Pemerintah Jokowi bisa beralasan kepada dunia bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada minyak dan APBN tidak bisa melepaskan diri dari energi fosil minyak dan batubara.

Mengapa? APBN Indonesia itu sangat hitam seperti minyak dan batubara.

Indonesia mendapatkan uang banyak dari fosil dan atas dasar itulah uang yang sangat banyak yang didapatkan dari minyak dan batubara tersebut dikembalikan sebagai subsidi BBM bagi yang memerlukan.

Terutama truck truk pengangkut sawit, pengangkut batubara, pengangkut minyak ekapor dan lain sebagainya pengangkut logistik ritel ritel, mart mart besar sampai ke desa desa, semua memakai BBM subsidi.

Demikian juga semua sumber daya alam Indonesia yang diangkut ke luar negeri dengan bahan bakar fosil subsidi ratusan triliun.

Saya rasa semua negara G20 akan legowo dan nrimo jika Indonesia memperoleh pengecualian.

Sehingga APBN Indonesia akan tetap mensubsidi BBM dalam jumlah besar, meskipun nanti Bulan Desember 2022 Indonesia akan memimpin semua negara hebat di dunia dalam G20 Presidency.

Bulan Desember 2022, semua negara hebat di dunia dalam G20 Presidency akan melaksanakan, membangun dan mengembangkan energi terbaharukan dalam agenda utama transisi energi.

Nah Presiden Jokowi bisa mengusulkan kepada dunia agar uang batubara dan uang minyak Indonesia bisa jadi sandaran keuangan membiayai transisi energi.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Jadi G20 kalau dunia mau dapat uang banyak untuk keperluan transisi energi, maka bisa segera mengerahkan investor mereka.

Untuk menambang batubara, menyedot minyak dan mengeruk sumber daya alam indonesia sebanyak banyaknya sampai ke tempat paling dalam.

Mengingat kekayaan alam Indonesia harus segera dijual cash untuk membiayai transisi energi dunia, Indonesia adalah ketuanya, dan ini akan membuat nama Jokowi makin harus semerbak seperti kemenyan.

Jadi isue yang sebenarnya yang ramai diperbincangkan sekarang ini bukanlah kenaikan harga BBM.

Tapi bagaimana presiden Jokowi mencari uang yang banyak agar tetap memberikan subsidi besar kepada energi fosil.

Sebagai tahapan yang memang harus dilalui terlebih dulu bagi transisi energi ala atau model Indonesia G20 presidency.

Saya rasa presiden Jokowi adalah presiden yang jago cari uang yang sejauh ini sudah terbukti. jadi urusan subsidi BBM ini sepelelah bagi beliau.

Selanjutnya karena Presiden Jokowi dan bendaharanya Sri Mulyani punya uang yang banyak sebagai hasil mensubsidi solar bagi angkutan sawit, batubara, perusahaan perusahaan besar.

Maka pemerintah akan mendapatkan penerimaan negara yang lebih besar dari pajak dan bagi hasil dengan pengusaha.

After paragraf 28

Dengan demikian presiden Jokowi bisa memberikan subsidi BBM yang makin besar lagi, sehingga nantinya harga BBM bisa segera diturunkan.

Karena harga BBM yang turun sangat berguna dalam pengangkutan batubara dan sawit demi harga listrik murah dan harga minyak goreng murah.

Tentu ini akan sangat membanggakan hati emak emak Indonesia. Paling paling dunia nanti bilang “Sak karepmu lah!”

-

Opini: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).***

Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888.

Berita Terkait

Inilah Daftar Lengkap BUMN yang Terima Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp44,24 Triliun di Tahun 2025
Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani
Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu
OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan di Surabaya
CSA Index Juli 2024 Naik Tipis ke 61: Optimisme Pelaku Pasar Masih Stagnan, Ekonomi Global dan Domestik Tetap Tidak Pasti
Ini Sederet Penghargaan yang Diperoleh BRI Bulan Juni 2024, Harumkan Indonesia di Industri Keuangan Global
BRI Rilis Kebijakan Baru Terkait Rekening Pasif, Tingkatkan Kualitas Layanan Kepada Nasabah
BRI Himbau Masyarakat Jaga Keamanan Transaksi Lewat BRIMerchant, Waspada Penipuan Berkedok QRIS Palsu
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:04 WIB

Inilah Daftar Lengkap BUMN yang Terima Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp44,24 Triliun di Tahun 2025

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:44 WIB

Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu

Senin, 8 Juli 2024 - 23:18 WIB

OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan di Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024 - 02:19 WIB

CSA Index Juli 2024 Naik Tipis ke 61: Optimisme Pelaku Pasar Masih Stagnan, Ekonomi Global dan Domestik Tetap Tidak Pasti

Selasa, 2 Juli 2024 - 13:36 WIB

Ini Sederet Penghargaan yang Diperoleh BRI Bulan Juni 2024, Harumkan Indonesia di Industri Keuangan Global

Senin, 1 Juli 2024 - 15:37 WIB

BRI Rilis Kebijakan Baru Terkait Rekening Pasif, Tingkatkan Kualitas Layanan Kepada Nasabah

Minggu, 30 Juni 2024 - 12:26 WIB

BRI Himbau Masyarakat Jaga Keamanan Transaksi Lewat BRIMerchant, Waspada Penipuan Berkedok QRIS Palsu

Berita Terbaru