BISNISNEWS.COM – ini jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN AKAN JEBOL.
Terbukti hanya isapan jempol alias pembohongan publik, dan kejahatan kepada rakyat?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tingkat penyerapan APBN begitu rendah, namun ternyata inflasi pangan sangat tinggi.
Pemerintah seharusnya membelanjakan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok bawah.
Tapi ini malah sebaliknya, menaikkan PPN dan harga BBM. Kok bisa pemerintah begitu jahat terhadap rakyatnya?
“Sisa uang belanja negara yang belum terserap itu, kata Febrio nantinya bisa menjadi dana tambahan atau cadangan untuk pemerintah untuk APBN 2023.”
Baca Juga:
Kelola Persediaan dan Stock Opname dengan Software Akuntansi Kledo
Aplikasi “Nihao China” Dilansir sebagai Solusi Terpadu bagi Wisatawan Internasional
Xinhua Silk Road: Hainan FTP Berkomitmen Terus Mengoptimalkan Iklim Usaha
Apa tidak salah? Apa BKF tidak mengerti, bahwa APBN 2022 yang tidak terserap tidak bisa digunakan utk APBN 2023? Penyesatan informasi?
Klik referensinya di sini: https://www.cnbcindonesia.com/news/20221028185536-4-383395/sri-mulyani-anggaran-1200-t-mau-dihabiskan-dalam-2-bulan/amp
Tahun 2022 tersisa dua bulan lagi, namun masih ada Rp 1.200 triliun belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih belum terealisasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, di sisa akhir tahun 2022, dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun.
Baca Juga:
Ulang Tahun ke-9, JULO Telah Salurkan 27 Triliun untuk Modal Usaha hingga Pendidikan
Vantage Raih Dua Nominasi di Vietnam dan Inggris dalam Ajang Finance Magnates Awards 2025
Pemerintah baru merealisasikan belanja sebesar Rp 1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6% hingga 30 September 2022.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menambahkan, untuk sisa belanja negara yang sekira Rp 1.200 triliun itu bukan artinya harus dihabiskan atau dibelanjakan.
Pasalnya untuk membelanjakan uang sebesar itu pada sisa akhir tahun menjadi tantangan tersendiri, menurut pemerintah.
“Artinya kalau memang punya belanja yang belum terserap ya kita pastikan diserap berkualitas, bukan kemudian harus jor-joran dibelanjakan,” jelas Febrio dalam kesempatan yang sama.
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita, artikel, dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.
