BISNISNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menyuarakan concern Indonesia dan Malaysia kepada sejumlah pejabat Komisi dan legislator Parlemen Eropa.
Airlangga Hartarto bersama dengan Deputy Prime Minister/Minister for Plantation and Commodities Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof untuk menghadiri rangkaian kegiatan Joint Mission ke Uni Eropa (UE) di Brussels, Belgia, pada 30 – 31 Mei 2023.
Hal itu terkait kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dinilai diskriminatif dan akan berdampak negatif pada akses pasar sejumlah komoditas, terutama kelapa sawit ke Uni Eropa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Misi Bersama tersebut, Indonesia dan Malaysia juga akan membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh agar ketentuan EUDR tidak membebani dan memberikan dampak negatif.
Terutama kepada para petani kecil (smallholders) kelapa sawit dan komoditas lainnya yang berdampak atas ketentuan EUDR tersebut.
Baca artikel menarik lainnya di sini: Gabung dengan Partai Gerindra, Dedi Mulyadi Ungkap Jasa Hashim Djojohadikusumo untuk Purwakarta
“Kami ingin menekankan bahwa EUDR membebani petani kecil, karena mereka harus mematuhi prosedur administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan regulasi tersebut,” kata Airlangga Hartarto.
Baca Juga:
Kelola Persediaan dan Stock Opname dengan Software Akuntansi Kledo
Aplikasi “Nihao China” Dilansir sebagai Solusi Terpadu bagi Wisatawan Internasional
Xinhua Silk Road: Hainan FTP Berkomitmen Terus Mengoptimalkan Iklim Usaha
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa peraturan ini dapat mengecualikan peran penting petani kecil dalam rantai pasokan global dan gagal untuk mengakui signifikansi dan hak mereka.
Dalam kesempatan ini, ia juga membahas state of play Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Sebelum ke Brusel, Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket.
Pertemuan pada Rabu, 24 Mei 2023 dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam itu juga membahas kebijakan EUDR.
Baca Juga:
Ulang Tahun ke-9, JULO Telah Salurkan 27 Triliun untuk Modal Usaha hingga Pendidikan
Vantage Raih Dua Nominasi di Vietnam dan Inggris dalam Ajang Finance Magnates Awards 2025
Sebagaimana telah dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Komisi Eropa Urssula von der Leyen saat pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima pada 21 Mei 2023.
Airlangga Hartarto berharap perundingan IEU CEPA dapat segera diselesaikan dengan target akhir tahun ini atau paling lambat awal 2024.
Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat dan berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penyelesaian perundingan sesuai target yang ditetapkan.***
