BISNIS NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempresentasikan lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan melakukan program tahunan privatisasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kelima BUMN tersebut yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Semen Kupang (Persero).
“Kita tahu bahwa dari sisi privatisasi dari peraturan perundang-undangan adalah merupakan turunan dari Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara pasal 24 ayat 5 yaitu Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR,” ungkap Menkeu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Senin 29 Agustus 2022.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Di Hadapan Para Pimpinan Perusahaan AS – ASEAN, Prabowo Subianto Puji Kinerja Kabinet Merah Putih
Prabowo Subianto Berharap Tahun 2025 Tak Impor Beras, Tren Produksi Pangan Indonesia Meningkat
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk, komposisi kepemilikan saat ini yaitu Pemerintah 75,35% dan publik 24,65%. Jenis saham yang akan dijual yang akan dijual dalam right issue adalah saham portepel.
“Dalam hal ini, Pemerintah memasukkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun dengan harapan tentu publik bisa mengenerate dari sisi mereka ikut right issue. Publik pada saat itu masuk dengan Rp0,9 triliun,” ungkap Menkeu.
Sementara itu untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan kepemilikan Pemerintah 51% dan publik 49% akan dilakukan juga right issue dari saham dalam portepel, dimana PMN Pemerintah sebesar Rp1,98 triliun dan publik diharapkan akan bisa mengenerate additional funding sebesar Rp1,89 triliun.
Baca Juga:
Petani dan Nelayan Sekarang Lebih Semangat Usai Prabowo Subianto Hapus Utang Macet UMKM
Desa BRILiaN dengan Sejuta Potensi Alam dan Budaya, Mengenal Desa Batuan Sukawati di Bali
Untuk PT BTN Tbk, dengan kepemilikan Pemerintah 60% dan publik 40%, juga dilakukan right issue dengan Pemerintah akan tetap menjaga proporsi kepemilikan.
“PMN yang akan kita masukkan adalah sebesar Rp2,48 triliun, dimana diharapkan publik akan bisa ikut sharing dengan mengambil right issuenya sebesar Rp1,65 triliun,” jelas Menkeu.
Di sisi lain pada PT Semen Indonesia Tbk, dengan Pemerintah memiliki share 51,01% dan publik 48,99%, apabila dilakukan right issue maka proporsinya akan tetap terjaga. PMN PT Semen Indonesia dalam bentuk inbreng saham dari PT Semen Baturaja Tbk.
Terakhir pada PT Semen Kupang (Persero) dengan kepemilikan Pemerintah 61,48%, Bank Mandiri 37,39%, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,12%, jenis saham yang akan dijual yaitu saham Pemerintah dengan metode privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor yang berminat.
“Perkiraan tentang jumlah saham yang akan dijual adalah 82.213. Pemerintah dalam hal ini diperkirakan akan mendilusi sampai 0%, Bank Mandiri akan tetap, dan investor akan bisa mengambil alih dari kepemilikan Pemerintah,” pungkas Menkeu.***