Lemahnya Penegakan Hukum Akibatkan Maraknya Aktivitas Tindak Pidana Ilegal Drilling dan Illegal Tapping

- Pewarta

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Illegal drilling. (Pixabay.com/@ARMBRUSTERBIZ)

Ilustrasi Illegal drilling. (Pixabay.com/@ARMBRUSTERBIZ)

BISNISNEWS.COM – Illegal drilling menyebabkan kerugian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak utama dari aktivitas lifting pada sumur ilegal adalah berkurangnya pendapatan negara hingga gambaran buruk terhadap industri migas nasional.

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menyampikan hal tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ketika ada kecelakaan, maka SKK Migas dan KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) akan diminta oleh instansi terkait.”

“Untuk membantu melakukan penanganan, yang itu tentu saja akan membutuhkan biaya dan sumber daya terkait,” kata Bisman.

Adapun, biaya penanganan itu menggunakan biaya KKKS, akibatnya biaya operasional KKKS akan bertambah yang pada gilirannya akan mengurangi penerimaan negara.

Baca artikel lainnya di sini : Ketua BNSP: SDM Kompeten Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Karena biaya yang telah dikeluarkan oleh KKKS untuk melakukan penanganan kecelakaan akibat illegal drilling akan ditagihkan ke negara melalui skema cost recovery.

Menurut Bisman, risiko kebocoran lifting pada aktivitas illegal drilling dan illegal tapping sangat tinggi seperti yang banyak terjadi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

Baca artikel lainnya di sini : Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik, Ini Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul

“Illegal drilling dan illegal tapping merupakan tindak pidana, berisiko tinggi, dan juga merusak lingkungan hidup. Hal ini karena lemahnya penegakan hukum.”

“Selain itu, masalah sosial di sekitar lokasi, masyarakat merasa tidak dapat menikmati potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mendorong agar memaksimalkan kinerja satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani illegal drilling dan illegal tapping.

Aktivitas illegal drilling dan illegal tapping tidak hanya berbahaya dan mengancam bagi lingkungan.

Tapi juga merupakan pelanggaran hukum dan turut menghambat target lifting 1 juta barrel oil per day (BOPD).

“Selain itu satgas bentukan pemerintah harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas.”

“Perusahaan pengelola juga harus meningkatkan standar keamanan dan pengamanan wilayah kerjanya,” ucap Ali dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4/2024).

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Dia menilai pengoperasian sumur minyak ilegal di Indonesia memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi negara, terutama pada target lifting 1 juta BOPD tersebut.

“Illegal drilling maupun illegal tapping turut berpengaruh terhadap target lifting 1 juta BOPD.”

“Karena jika tidak segera diselesaikan akan semakin menggila dan berefek domino ke wilayah lainnya,” ujarnya.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Mediaemiten.com dan Pangannews.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media ekonomi & bisnis lainnya, dapat menghubungi Rilisbisnis.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai perkembangan dunia politik, hukum, dan nasional melalui Hello.id

Berita Terkait

Fantastis! Hngga akhir Kuartal I 2024 Setoran BRI kepada Kas Negara Tembus Rp192,06 Triliun
Siap-siap Harga Gas Naik bagi 7 Indusri Ini, Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu
BRI Tawarkan KPR Green Financing Sejak 2021, Komitmen dan Beri Dukungan Terhadap Ekonomi Hijau
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Mantiri Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Sebanyak 37 Perusahaan Antre Gelar IPO di Pasar Modal, 8 Perusahaan Omsetnya di atas Rp250 M
BRI Menanam Grow & Green Bantu Jaga Ekosistem Laut dan Kembangkan Potensi Wisata Daerah
Targetkan PNBP SDA Sektor Migas 2024 Sebesar Rp110,15 Triliun, Saat ini Baru Terealisasi 33,42 Persen
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 15:08 WIB

Fantastis! Hngga akhir Kuartal I 2024 Setoran BRI kepada Kas Negara Tembus Rp192,06 Triliun

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:49 WIB

Siap-siap Harga Gas Naik bagi 7 Indusri Ini, Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Rabu, 19 Juni 2024 - 14:26 WIB

BRI Tawarkan KPR Green Financing Sejak 2021, Komitmen dan Beri Dukungan Terhadap Ekonomi Hijau

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:42 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Senin, 10 Juni 2024 - 16:03 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Mantiri Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina

Selasa, 4 Juni 2024 - 07:57 WIB

Sebanyak 37 Perusahaan Antre Gelar IPO di Pasar Modal, 8 Perusahaan Omsetnya di atas Rp250 M

Kamis, 30 Mei 2024 - 11:56 WIB

BRI Menanam Grow & Green Bantu Jaga Ekosistem Laut dan Kembangkan Potensi Wisata Daerah

Kamis, 30 Mei 2024 - 09:36 WIB

Targetkan PNBP SDA Sektor Migas 2024 Sebesar Rp110,15 Triliun, Saat ini Baru Terealisasi 33,42 Persen

Berita Terbaru