KPK Harus Usut Tuntas Temuan BPK untuk Pastikan Apakah Ada Penyelewengan Keuangan Negara?

- Pewarta

Kamis, 6 Oktober 2022 - 20:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung KPK. (Dok. aclc.kpk.go.id)

Gedung KPK. (Dok. aclc.kpk.go.id)

BISNIS NEWS – Hallo BPK RI dan Kementerian Keuangan RI, bukankah APBN menganut metode kas.

Artinya, Penerimaan Negara baru diakui sebagai penerimaan kalau uang sudah diterima di Kas Negara.

Dan Belanja Negara baru diakui sebagai pengeluaran kalau uang sudah keluar dari kas negara?

Selain APBN, keuangan pemerintah juga mempunyai Laporan Operasional yang menganut metode akrual, dan Neraca.

Artinya, kewajiban yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar, harus dibukukan di dalam Laporan Operasional, dan menjadi tunggakan di Neraca Keuangan Pemerintah.

Maka itu, alasan “pembayaran Rp6,74 triliun untuk insentif PPN periode 2020-2021 yang belum dibayar (dicairkan) di periode tersebut”, sulit diterima.

Temuan BPK lainnya yang menunjukkan ada potensi penyimpangan: insentif diberikan kepada yang tidak berhak, tidak valid, tidak andal.

Kalau pengeluaran kas pada tahun 2022 ini untuk pembayaran tunggakan sebelumnya, kenapa BPK sebagai auditor tahun sebelumnya tidak tahu?

Selain itu, BPK juga harus klarifikasi semua temuan kepada pengguna anggaran: kalau masih menjadi temuan, artinya sulit dipertanggungjawabkan?

Kalau temuan BPK ternyata merupakan penyelewengan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), yang memang rawan diselewengkan.

Maka temuan BPK tidak bisa selesai dengan “kami perbaiki”

KPK harus usut tuntas temuan BPK tersebut, utk pastikan apakah ada penyelewengan keuangan negara.

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat

Berita Terkait

PPJKI dan BPKH Dorong Transformasi Dana Umat Melalui Seminar Nasional Strategi Sovereign Halal Fund 2025
Presiden Prabowo Bangga Melihat Lahan Rawa Jadi Sawah Produktif di Sumsel, Didampingi Mentan Amran
BRI Hadirkan Layanan Keuangan Hingga ke Pelosok Negeri, 1,2 Juta AgenBRILink Jangkau 88% Wilayah Indonesia
Maknai Hari Kartini, BRI Berdayakan Wanita Indonesia Melalui Program BRInita
Pemegang Saham BBRI Panen Dividen Final Senilai Rp31,4 Triliun pada Hari Rabu Ini 23 Mei 2025
Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Tanggapi Kebijakan Tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Peningkatan Penggunaan JakCard di Tempat Wisata Selama Libur Lebaran
Gebrakan Presiden Prabowo Subianto Jaga Optimisme Ekonomi RI di Tengah Disrupsi Tarif Amerika Serikat

Berita Terkait

Kamis, 24 April 2025 - 16:46 WIB

PPJKI dan BPKH Dorong Transformasi Dana Umat Melalui Seminar Nasional Strategi Sovereign Halal Fund 2025

Kamis, 24 April 2025 - 15:57 WIB

Presiden Prabowo Bangga Melihat Lahan Rawa Jadi Sawah Produktif di Sumsel, Didampingi Mentan Amran

Kamis, 24 April 2025 - 14:14 WIB

BRI Hadirkan Layanan Keuangan Hingga ke Pelosok Negeri, 1,2 Juta AgenBRILink Jangkau 88% Wilayah Indonesia

Rabu, 23 April 2025 - 20:56 WIB

Maknai Hari Kartini, BRI Berdayakan Wanita Indonesia Melalui Program BRInita

Selasa, 8 April 2025 - 09:34 WIB

Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Tanggapi Kebijakan Tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump

Berita Terbaru