Jakarta-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bank DKI meluncurkan Kartu Jakarta Mobilitas Bebas Akses (JakMob), sebagai upaya mendorong inklusi transportasi dan efisiensi ekonomi bagi kelompok masyarakat tertentu. Program ini menyasar 15 golongan warga yang dinilai membutuhkan subsidi akses transportasi umum.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam peluncuran yang digelar di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari strategi memperluas pelayanan publik yang inklusif.
“Hari ini saya mencanangkan untuk 15 golongan masyarakat yang akan kita bebaskan atau gratiskan,” ujar Pramono, Rabu (7/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kartu JakMob memungkinkan penggunanya mengakses moda transportasi seperti Transjakarta, MikroTrans (JakLingko), MRT, LRT, hingga Commuter Line (KRL) secara gratis. Skema ini diharapkan dapat menekan pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi kalangan berpenghasilan rendah dan warga dengan kebutuhan khusus.
Adapun kelompok penerima manfaat antara lain ASN dan pensiunan Pemprov DKI, tenaga kontrak, siswa KJP Plus, penghuni rusun, buruh dengan gaji UMP, lansia, penyandang disabilitas, veteran, warga KTP Kepulauan Seribu, dan lainnya.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menyampaikan bahwa digitalisasi dan integrasi layanan menjadi pilar penting dalam program ini.
“Dengan sistem yang terhubung secara elektronik, validasi data dan efisiensi operasional menjadi lebih terukur. Ini bukan hanya tentang mobilitas, tapi juga memperkuat fondasi sistem pembayaran publik,” ungkap Arie.
Baca Juga:
Kelola Persediaan dan Stock Opname dengan Software Akuntansi Kledo
Aplikasi “Nihao China” Dilansir sebagai Solusi Terpadu bagi Wisatawan Internasional
Xinhua Silk Road: Hainan FTP Berkomitmen Terus Mengoptimalkan Iklim Usaha
JakMob berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang melalui aplikasi digital, yang juga memungkinkan pengguna mengakses layanan saat tidak membawa kartu fisik. Hal ini mencerminkan langkah modernisasi sistem transportasi dan keuangan publik Jakarta.
Dari sisi ekonomi rumah tangga, dampaknya sudah dirasakan warga seperti Mustofa, seorang pengurus masjid di Cakung Barat.
“Kartu ini sangat membantu. Biaya transportasi saya bisa ditekan cukup banyak,” ujarnya.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif, sekaligus memperkuat sinergi antara sektor transportasi dan perbankan dalam menunjang pembangunan perkotaan berkelanjutan.***
