Kabar Pergantian Dirjen Pajak dan Bea Cukai Menguat, Kementerian Keuangan Masih Bungkam Soal Kepastian

JAKARTA – Isu perombakan jajaran eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan kembali mencuat.

Dua posisi strategis — Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai —dikabarkan akan mengalami pergantian.

Nama-nama pengganti sudah beredar di lingkaran pemerintahan dan media, namun Kementerian Keuangan belum memberikan kepastian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025), memilih irit bicara.

“Pasti diumumkan. Akan ada saatnya diumumkan,” ujarnya singkat, tanpa mengonfirmasi maupun membantah kabar tersebut.

Sikap senada ditunjukkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, a memilih tak menyentuh isu pergeseran posisi pimpinan di dua direktorat jenderal vital itu.

Ketika menjawab sejumlah pertanyaan wartawan seputar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026.

Isu ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja dan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai, dua institusi pengumpul pendapatan terbesar negara.

Siapa yang Akan Diganti dan Siapa Penggantinya?

Meski belum resmi diumumkan, rumor perombakan ini semakin kuat.

Posisi Dirjen Bea dan Cukai yang kini dipegang oleh Askolani disebut akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara kursi Dirjen Pajak yang kini diduduki Suryo Utomo dikabarkan akan beralih ke Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden dan eks Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves.

Kepada wartawan, Askolani memilih menjawab singkat, “Oh, enggak tahu saya,” ketika diminta komentarnya soal kabar tersebut.

Ia diketahui menjabat Dirjen Bea dan Cukai sejak 12 Maret 2021, sedangkan Suryo Utomo mulai memimpin Ditjen Pajak sejak 1 November 2019.

Tak ada konfirmasi resmi dari Kemenkeu mengenai latar belakang atau alasan di balik wacana rotasi ini.

Namun, sumber di lingkungan pemerintahan menyebut bahwa isu ini sudah lama beredar dalam lingkup terbatas dan kini mulai mengemuka seiring dinamika internal kementerian menjelang paruh kedua 2025.

Di Balik Isu: Kinerja Penerimaan Negara dan Reformasi Administrasi

Spekulasi ini mencuat di tengah rebound kinerja penerimaan negara. Hingga Maret 2025, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp322,6 triliun, melonjak dari Rp187,8 triliun pada Februari.

Kementerian Keuangan menyebut peningkatan ini ditopang oleh perbaikan penerimaan PPh 21 dan PPN Dalam Negeri (DN), serta dampak dari implementasi sistem administrasi Coretax.

Sementara itu, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp77,5 triliun, atau setara 25,6% dari target APBN 2025.

Meski belum menyamai capaian 2023–2024, angka ini dinilai cukup menggembirakan di tengah tekanan ekonomi global.

Namun, keberhasilan tersebut tak sepenuhnya menghapus sorotan publik terhadap beberapa kasus di kedua lembaga.

Bea dan Cukai, misalnya, sempat disorot akibat penyitaan barang ekspor-impor yang dianggap tidak transparan.

Sementara Ditjen Pajak masih harus menghadapi tantangan dalam penegakan kepatuhan serta integrasi data wajib pajak lintas sektor.

Reformasi birokrasi dan modernisasi sistem perpajakan yang digaungkan sejak era Sri Mulyani kembali memimpin Kemenkeu tahun 2016 dinilai masih perlu konsistensi dan penyegaran.

Menakar Latar Belakang Figur Pengganti

Jika benar Djaka Budi Utama ditunjuk sebagai Dirjen Bea dan Cukai, maka ia akan menjadi salah satu figur berlatar belakang militer yang masuk ke jajaran eselon I teknis di Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Djaka dikenal sebagai perwira tinggi intelijen dengan rekam jejak di TNI dan BIN.

Sedangkan Bimo Wijayanto dikenal sebagai teknokrat muda dengan latar belakang kebijakan publik dan pengalaman lintas lembaga strategis.

Ia pernah menangani sejumlah isu investasi prioritas dan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Staf Presiden.

Masuknya dua figur ini dinilai sebagai bagian dari upaya penyegaran dan pendekatan lintas sektor dalam pengelolaan penerimaan negara.

Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas pergantian pejabat tak akan berarti bila tidak disertai dengan perubahan sistemik.

“Figur penting, tapi sistem jauh lebih penting. Kalau sistemnya masih sama, maka hasilnya juga akan sama,” kata Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, beberapa waktu lalu.

Solusi dan Sinyal Perubahan ke Depan

Jika rumor ini benar, publik patut mencermati langkah selanjutnya dari Kementerian Keuangan. Pergantian pimpinan bukan sekadar rotasi jabatan, tapi sinyal arah kebijakan.

Beberapa hal yang perlu diawasi dan diantisipasi:

1. Transparansi dalam proses pergantian pejabat.
Pengumuman harus jelas, lengkap, dan menyertakan penjelasan atas alasan rotasi.

2. Keberlanjutan reformasi pajak dan kepabeanan.
Siapapun penggantinya, agenda reformasi tak boleh berhenti di tengah jalan.

3. Keterbukaan terhadap publik.
Kinerja institusi yang berkaitan dengan penerimaan negara harus selalu akuntabel.

4. Evaluasi berkala.
Kemenkeu perlu menerbitkan laporan evaluasi kinerja pimpinan dan program yang berjalan.

Isu ini juga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki citra dan kinerja lembaga pengumpul pajak dan cukai, yang selama ini selalu berada dalam sorotan tajam.

Apapun bentuk perubahannya, publik menuntut hasil nyata —penerimaan meningkat, pelayanan membaik, dan tata kelola semakin transparan.***

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Harianinvestor.com dan Harianekonomi.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Sepintas.com dan Halokini.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Kabarbali.com dan Hallokaltim.com

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center