Hindari Middle Income Trap, Indonesia Harus Menuju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6%

BISNIS NEWS – Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 berada pada 5,1%-5,2%.Sedangkan untuk tahun 2023 diproyeksikan pada angka 5,3%-5,9%.

Sementara itu, IMF memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2022 sebesar 5,4% dan di tahun 2023 sebesar 6%.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa untuk menghindari jebakan pendapatan di tingkat menengah (middle income trap), maka Indonesia harus menuju pada pertumbuhan ekonomi jangka menengah dengan rata-rata di sekitar 6%.

“Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan mendorong Indonesia, namun dari sisi fiskal kita harus tetap fleksibel dan hati-hati.”

“Kita harus tetap memposisikan posisi fiskal sebagai shock absorber namun tetap harus hati-hati,” jelas Wamenkeu dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Bapenas 2022, Kamis 21 April 2022.

Selama dua tahun terakhir saat menghadapi pandemi, Wamenkeu mengatakan bahwa posisi fiskal (APBN) sudah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang besar.

Namun, dengan mulai adanya pemulihan ekonomi, sumber pertumbuhan ekonomi harus juga didukung dari sisi konsumsi dan investasi.

“Begitu konsumsi bisa tumbuh, begitu investasi bisa tumbuh, dan karena kita memasuki pemulihan maka fiskal melakukan konsolidasi.”

“Fiskal kita konsolidasikan lagi supaya kondisi APBN-nya kembali menjadi lebih sehat dan menjadi lebih siap siaga lagi kalau (sewaktu-waktu) kita mengalami shock yang baru. Dan tentu konsolidasi fiskal ini dalam perspektif makro dan perspektif fiskal serta juga kredibilitasnya harus kita jaga,” lanjut Wamenkeu.

Konsolidasi fiskal dengan mengembalikan kembali batasan defisit APBN dibawah 3% menjadi suatu keharusan sebagai jangkar stabilitas makro.

Wamenkeu mengatakan bahwa beberapa lembaga pemeringkat/rating dunia menghargai dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan makro ekonomi Indonesia ini.

Momentum baik ini harus terus dijaga dan dipertahankan.

“Kita selalu mengatakan bahwa komitmen konsolidasi fiskal kita menjadi salah satu pilar kredibilitas kebijakan makro di Indonesia. Kita akan jaga ini,” kata Wamenkeu.

Wamenkeu menegaskan bahwa peran APBN akan terus dijaga supaya tetap fleksibel, antisipatif, dan responsif.

Dari sisi pendapatan negara, pemerintah akan terus melakukan konsolidasi pendapatan. Pemerintah akan mendukung konsolidasi APBN menuju defisit di bawah 3% pada tahun depan.

Pagu alokasi anggaran belanja K/L juga akan dijaga sehingga tetap akan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif.

Selain itu, penajaman belanja akan terus dilakukan, fleksibilitas belanja akan terus diantisipasi, dan dengan diikuti peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat.*