Wow, Ada Gurita Bisnis dalam Inpres 7/2022 Terkait dengan Pengadaan Mobil Listrik

- Pewarta

Kamis, 6 Oktober 2022 - 16:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Marvest Luhut Pandjaitan dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. (Dok. Ist)

Menko Marvest Luhut Pandjaitan dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. (Dok. Ist)

BISNIS NEWS – Roni Dwi Susanto Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memilih mundur pada awal September 2021.

Harusnya dia masih menjabat sampai 13 Januari 2022. Roni kemudian memilih untuk kembali ke institusi awalnya yaitu Bappenas menjadi Widyaiswara.

Posisi Roni sendiri diisi sementara oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa sebagai pelaksana tugas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mundur nya Roni sebagai ketua LKPP ini konon tak lepas dari intervensi 2 orang dekat presiden Jokowi.

Yaitu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Semua itu terkait masalah mobil listrik yang diminta kedua orang pembantu presiden ini untuk masuk ke dalam E Katalog LKPP.

Dalam berbagai kesempatan meeting Roni kerap disindir baik oleh Luhut maupun Moeldoko sebagai orang yang tidak bisa diajak kerjasama.

Bahkan Roni dianggap telah membangkang terhadap perintah presiden Jokowi yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Pada saat ini Roni bukannya tidak mau untuk memasukkan kendaraan listrik ke E-Katalog.

Roni hanya mempertanyakan kebutuhan pengadaan dan kesiapan infrastrukturnya.

Pertimbangan Roni ini sudah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan aturan turunannya, yaitu Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2021.

Aturan tersebut pada intinya, mensyaratkan setiap produk yang masuk ke E-Katalog telah terverifikasi. Verifikasi dilakukan mulai sisi harga hingga infrastruktur.

Sebab, dalam aturan ini, LKPP akan menjadi salah satu pihak yang turut bertanggung jawab jika suatu hari ditemukan masalah pada produk-produk di E-Katalog.

Jadi lebih mempertanyakan segala sesuatunya. Jangan sampai dibeli nanti mangkrak.

“Kita sudah beli mobil listrik itu, tapi nggak terpakai, karena nggak ada charger-nya,” kata sumber tersebut.

Apa yang dilakukan Roni sendiri sebagai Ketua LKPP sudah memenuhi prinsip Good Corporate Governance.

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan transparan. Yang jadi pertanyaan justru tindakan yang dilakukan baik oleh Luhut maupun Moeldoko tersebut.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Dan jika ditelaah lebih lanjut didapatkan data bahwa baik Moeldoko maupun Luhut ternyata selain sebagai pejabat ternyata juga memiliki perusahaan.

Baik langsung maupun perusahaan yang tidak langsung tetapi memiliki afiliasi.

Salah satu perusahaan kendaraan listrik yang ikut berjualan melalui E-Katalog adalah PT Mobil Anak Bangsa (MAB).

Perusahaan ini didirikan Moeldoko pada 2017. Joanina Novinda, anak ke-2 Moeldoko, menjabat sebagai direksi di perusahaan tersebut.

Moeldoko sendiri membenarkan bahwa perusahaannya memang ikut berpartisipasi dalam penjualan bus listrik di E-Katalog.

Dia bahkan mengaku produknya sudah dibeli oleh beberapa lembaga dan pemerintah daerah.

Salah satunya bus listrik berukuran sedang seharga Rp 4,6 miliaran, yang dibeli oleh Departemen Perhubungan Pemerintah Provinsi Semarang dan Universitas Indonesia.

Meskipun Moeldoko menyangkal menekan mantan ketua LKPP Roni Dwi Susanto.

Adapun Luhut memang tidak seperti Moeldoko, yang secara terang-terangan ikut berjualan kendaraan listrik di E-Katalog.

After paragraf 28

Namun Luhut melalui PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) rupanya telah berencana membangun sebuah perusahaan kendaraan listrik.

Luhut diketahui masih memiliki sekitar 10 persen saham di perusahaan ini melalui PT Toba Sejahtera.

Pada November 2021, TOBA bersama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) pun resmi mengumumkan perusahaan gabungan bernama Electrum.

-

Perusahaan ini rencananya membangun pabrik dan sejumlah infrastruktur kendaraan listrik. Adapun CEO Electrum adalah Pandu Sjahrir yang merupakan keponakan dari Luhut.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menduga kebijakan-kebijakan Jokowi ini tidaklah murni untuk kepentingan penanggulangan efek rumah kaca.

Di balik itu, Jatam menduga ada kepentingan elite politik yang turut bermain di industri kendaraan listrik.

Nama-nama seperti Luhut, Moeldoko, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim disebut bakal menenggak keuntungan dari kebijakan ini.

Nama Nadiem masuk dalam daftar itu lantaran merupakan pendiri PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang menjadi cikal bakal perusahaan GOTO.

After 39
Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Nadiem disebut masih memiliki kepentingan di perusahaan tersebut.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Dari data data yang ada terkait mobil listrik tersebut maka kita dapat menyimpulkan telah terjadi konflik kepentingan antara penguasa dan para oligarkhi bisnis.

Yang bekerjasama untuk mengeruk keuntungan yang sebesar besarnya bagi kepentingan pribadi dan kelompok nya dengan menunggangi kebijakan negara.

Jika presiden Jokowi membiarkan saja situasi yang terjadi ini maka ini berpotensi kuat untuk menjadi temuan hukum di masa yang akan datang.

Bahkan bukan tidak mungkin presiden pun akan diminta pertanggung jawabannya atas Kebijakannya InPres Nomor 7 tahun 2022 tersebut.

Karena hal tersebut sangat tidak sesuai dengan pengelolaan pemerintahan yang Good Corporate Governance (GCG).

Opini: Achmad Nur Hidayat, Ekonom & Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

 

Berita Terkait

Komitmen Majukan Industri Konstruksi Baja di Indonesia, PT Garuda Yamato Steel Pamerkan Produk Inovasi
BRI Jalin Kerja Sama dengan Manulife Indonesia, Permudah Pembayaran Premi Asuransi
Beli 2 Unit Kapal Penumpang Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Usulkan PNM Sebesar Rp2,5 Triliun
Ajang Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024, BRI Dinobatkan Sebagai Bank Persero dengan Kinerja Terbaik
PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik
BNI Loudfest Vol.3 2024 Berakhir Meriah, SUGBK Tetap Terjaga Seluruh Fasilitasnya.
Termasuk Proyek Investasi Hilirisasi, Pabrik Kaca Asal Korea Selatan Mulai Berproduksi pada Agustus 2024
Di Product Development Conference 2024, BRI Tampilkan Perjalanan Transformasi Digital
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:46 WIB

Komitmen Majukan Industri Konstruksi Baja di Indonesia, PT Garuda Yamato Steel Pamerkan Produk Inovasi

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:01 WIB

Beli 2 Unit Kapal Penumpang Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Usulkan PNM Sebesar Rp2,5 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:00 WIB

Ajang Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024, BRI Dinobatkan Sebagai Bank Persero dengan Kinerja Terbaik

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:29 WIB

PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik

Minggu, 7 Juli 2024 - 21:10 WIB

BNI Loudfest Vol.3 2024 Berakhir Meriah, SUGBK Tetap Terjaga Seluruh Fasilitasnya.

Kamis, 4 Juli 2024 - 10:38 WIB

Termasuk Proyek Investasi Hilirisasi, Pabrik Kaca Asal Korea Selatan Mulai Berproduksi pada Agustus 2024

Rabu, 3 Juli 2024 - 10:40 WIB

Di Product Development Conference 2024, BRI Tampilkan Perjalanan Transformasi Digital

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:27 WIB

Sebanyak 20 Ton Kelapa Parut Asal Sulawesi Utara Dinyatakan Siap Ekspor dengan Tujuan Negara Belanda

Berita Terbaru