Vonis Bebas Bos Indosurya Lukai Rasa Keadilan, Kasus Pengglapan Koperasi Simpan Pinjam

- Pewarta

Senin, 30 Januari 2023 - 10:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. (Dok. DPR.go.id)

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. (Dok. DPR.go.id)

BISNISNEWS.COM – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani angkat bicara soal vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang melepas dua terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya, Henry Surya dan June Indria.

Menurutnya vonis bebas bos Indosurya telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban.

Menurutnya, vonis lepas terhadap dua terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya telah melukai hati masyarakat.

Karena itu, ia berharap, Mahkamah Agung (MA) bisa melihat kembali seluruh fakta dalam kasus tersebut.

“Dalam memeriksa kasus ini diharapkan juga melihat kembali seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti serta menerapkan doktrin tentang mens rea dan actus reus-nya secara jeli untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini,” papar Arsul dalam siaran persnya, Minggu 29 Januari 2023.

Politisi dari Fraksi PPP ini mengungkapkan, sejumlah pertanyaan patut diajukan terhadap vonis majelis hakim tersebut.

Seperti apakah hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti persidangan kemudian mengaitkannya dengan doktrin dan juga putusan-putusan lain dalam kasus sejenis.

“Apakah kedua terdakwa tersebut benar tidak berbuat yang menyimpang sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KSP Indosurya? Apakah mereka telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan usaha dan amanah para nasabah atau anggotanya? Adakah keuntungan pribadi, keluarga atau kelompoknya yang diperoleh dengan cara yang tidak benar?” tanya Arsul.

Arsul berpendapat, suatu hubungan yang pada dasarnya perdata, bukan berarti pasti tidak ada unsur pidana.

Menurutnya, bisa jadi hubungan keperdataan kemudian bisa dipidanakan sepanjang memang ada unsur perbuatan curang.

jasapr

Termasuk menipu dengan memberikan janji-janji palsu atau bohong kepada nasabah.

“Jika ternyata putusan belum menyentuh hal-hal tersebut, maka JPU perlu mengambil langkah jelas dengan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut,” tegas Arsul.

Sebelumnya, terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Vonis lepas ini, karena perbuatan yang dilakukan Henry Surya bukan ranah pidana, melainkan perdata. Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya.

Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain vonis ini bertentangan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Henry Surya dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp200 miliar subsider satu tahun kurungan.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Inilah Profil Sudayono yang Diisukan akan Menjadi Wakil Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional
Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Berdasarkan Poster Viral
TKDN RSPPN Soedirman Capai 70 Persen, Presiden Jokowi Sebut Bantu Percepatan Ekonomi Nasional
Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp1,77 T dalam Kasus Pengadaan LNG
Ini Tanggapan Butet Kertaredjasa Setelah Ketua Umum Pro Jokowi Perintahkan Relawan Cabut Laporan
Proklamator Dirikan Indonesia Bukan untuk Wujudkan Bantuan Sosial tapi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Sandiaga Uno Tampung Aspirasi Mengenai Kesejahteraan bagi Para Pensiunan ASN – TNI/Polri
Ahok Ungkap Alasan Dirinya Mengundurkan Diri Sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero)
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 06:58 WIB

Inilah Profil Sudayono yang Diisukan akan Menjadi Wakil Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional

Selasa, 20 Februari 2024 - 15:14 WIB

Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Berdasarkan Poster Viral

Selasa, 20 Februari 2024 - 13:22 WIB

TKDN RSPPN Soedirman Capai 70 Persen, Presiden Jokowi Sebut Bantu Percepatan Ekonomi Nasional

Selasa, 13 Februari 2024 - 08:19 WIB

Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp1,77 T dalam Kasus Pengadaan LNG

Selasa, 6 Februari 2024 - 13:34 WIB

Ini Tanggapan Butet Kertaredjasa Setelah Ketua Umum Pro Jokowi Perintahkan Relawan Cabut Laporan

Senin, 5 Februari 2024 - 15:00 WIB

Proklamator Dirikan Indonesia Bukan untuk Wujudkan Bantuan Sosial tapi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Senin, 5 Februari 2024 - 08:37 WIB

Sandiaga Uno Tampung Aspirasi Mengenai Kesejahteraan bagi Para Pensiunan ASN – TNI/Polri

Sabtu, 3 Februari 2024 - 10:49 WIB

Ahok Ungkap Alasan Dirinya Mengundurkan Diri Sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero)

Berita Terbaru

Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI Arga M. Nugraha. (Dok. BRI)

Ekonomi

Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital

Kamis, 22 Feb 2024 - 18:40 WIB