Termasuk Kebijakan Moneter, BI Siapkan 5 Bauran Kebijakan Hadapi Gejolak Global 2023

“Pro stability,” katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu 29 November 2022.

Lima kebijakan ini meliputi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan serta kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau.

Pertama, kebijakan moneter akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran awal sebagai bagian dari langkah mitigasi dampak rambatan gejolak global serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

BI akan melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur atau well-callibrated, perencanaan yang matang atau well-planned dan dikomunikasikan secara transparan atau well-communicated untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I-2023.

Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai atau data dependent.

Kedua, kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-prioritas serta UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Ini juga untuk mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau,” ujar Perry.

Ketiga, kebijakan sistem pembayaran dengan mendorong digitalisasi berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa.

BI turut mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara serta tahapan pengembangan Digital Rupiah sebagaimana diluncurkannya White Paper.

Keempat, kebijakan pendalaman pasar uang yang diakselerasi dengan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan.

Hal itu juga dilakukan guna menciptakan pasar uang yang modern dan berstandar internasional serta mengembangkan instrumen pembiayaan termasuk keuangan berkelanjutan.

Terakhir yaitu kebijakan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan hijau melalui program-program pengembangan UMKM serta memperluas keuangan syariah termasuk dengan digitalisasi maupun perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Perry mengatakan lima arah kebijakan BI itu akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama pemerintah pusat dan daerah serta mitra strategis melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

“Juga bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi,” katanya.

Selain itu, ia turut memastikan penguatan sinergi kebijakan antara BI dengan fiskal pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) demi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Penguatan sinergi tersebut dilakukan sekaligus demi mendorong kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor serta inklusi ekonomi dan keuangan.

BI pun akan terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

“Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 khususnya pada jalur integrasi keuangan,” tegas Perry.***