Subsidi Energi BBM Hanya Nikmati 20 Persen Masyarakat Miskin, Kata Banggar DPR

- Pewarta

Selasa, 30 Agustus 2022 - 15:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. (Dok. Dpr.go.id)

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. (Dok. Dpr.go.id)

BISNIS NEWS – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), hanya 20 persen dinikmati oleh masyarakat miskin.

Sedangkan, sisanya, sebesar 80 persen dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu.

“Artinya, memang (alokasi) subsidi itu yang mau diberdayakan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian bagaimana narasi tentang subsidi itu dibentuk dalam kebijakan yang pas,” ujar Said dalam Rapat Panja Banggar DPR RI dengan Pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rangka merumuskan kesimpulan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin 29 Agustus 2022.

Di sisi lain, berdasarkan data salah satu media yang diterimanya, disebutkan bahwa bantuan sosial sebagai kompensasi dari pengalihan subsidi dari pemerintah hanya dirasakan manfaatnya oleh 34 masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan, 65 persen masyarakat lainnya yang membutuhkan tidak merasakan manfaat dari bantuan sosial tersebut.

“Padahal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah bolak-balik dinyatakan oleh pemerintah itu sudah reliable.”

” Kita ingin fokus, kita tidak pernah mengatakan menaikkan subsidi tetapi menyesuaikan subsidi, dari subsidi energi ke non energi,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain subsidi yang sudah tidak tepat sasaran, menurut Said, masih terdapat kompensasi BBM yang sangat besar, khususnya untuk jenis Pertamax RON 92.

Sehingga, selain pengalihan subsidi energi untuk masyarakat yang lebih mampu, Said menilai kompensasi energi untuk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo untuk masyarakat mampu juga perlu dipertimbangkan untuk dikurangi.

“Padahal kalau kompensasi ini dikurangi 50 persen, mungkin BBM kita subsidinya tidak sebesar ini dan kemudian kita alihkan ke subsidi non energi.”

“Sehingga sesungguhnya poin yang ingin saya sampaikan pada penutupan Panja dengan Pemerintah tentang subsidi ini mengalihkan subsidi energi ke subsidi non energi,” urainya.

Dengan adanya pengalihan subsidi tepat sasaran ini, masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki daya beli, sehingga bukan semata-mata subsidi itu dinaikkan untuk kepentingan fiskal karena menggerogoti APBN.

“Tetapi juga untuk mengalihkan sebagian dari energi ke non energi. Serta dipastikan untuk mengurangi kompensasinya,” tutup Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Diketahui, anggaran dan subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik melonjak tiga kali lipat hingga mencapai Rp 502 triliun dan masih akan naik lagi mendekati Rp698 triliun.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, hanya 5 persen subsidi BBM jenis solar dinikmati keluarga miskin.

Sedangkan, subsidi BBM jenis Pertalite hanya 20 persen dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin.***

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Berita Terkait

Inilah Daftar Lengkap BUMN yang Terima Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp44,24 Triliun di Tahun 2025
Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani
Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu
OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan di Surabaya
CSA Index Juli 2024 Naik Tipis ke 61: Optimisme Pelaku Pasar Masih Stagnan, Ekonomi Global dan Domestik Tetap Tidak Pasti
Ini Sederet Penghargaan yang Diperoleh BRI Bulan Juni 2024, Harumkan Indonesia di Industri Keuangan Global
BRI Rilis Kebijakan Baru Terkait Rekening Pasif, Tingkatkan Kualitas Layanan Kepada Nasabah
BRI Himbau Masyarakat Jaga Keamanan Transaksi Lewat BRIMerchant, Waspada Penipuan Berkedok QRIS Palsu
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:44 WIB

Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu

Senin, 8 Juli 2024 - 23:18 WIB

OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan di Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024 - 02:19 WIB

CSA Index Juli 2024 Naik Tipis ke 61: Optimisme Pelaku Pasar Masih Stagnan, Ekonomi Global dan Domestik Tetap Tidak Pasti

Selasa, 2 Juli 2024 - 13:36 WIB

Ini Sederet Penghargaan yang Diperoleh BRI Bulan Juni 2024, Harumkan Indonesia di Industri Keuangan Global

Senin, 1 Juli 2024 - 15:37 WIB

BRI Rilis Kebijakan Baru Terkait Rekening Pasif, Tingkatkan Kualitas Layanan Kepada Nasabah

Minggu, 30 Juni 2024 - 12:26 WIB

BRI Himbau Masyarakat Jaga Keamanan Transaksi Lewat BRIMerchant, Waspada Penipuan Berkedok QRIS Palsu

Jumat, 28 Juni 2024 - 15:51 WIB

Dukung Pemberantasan Perjudian, BRI Aktif Blokir Ribuan Rekening Terindikasi Penampungan Judi Online

Berita Terbaru