Soal Reformasi Fiskal di Sisi Penerimaan, DPR Nilai Belum Sepenuhnya Terlihat Hasilnya

- Pewarta

Kamis, 18 Agustus 2022 - 14:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

BISNIS NEWS – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati memberikan catatan atas Pidato Presiden Joko Widodo tentang Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut Anis, sejauh ini, kebijakan reformasi fiskal belum terlihat, kualitas belanja perlu diperbaiki, dan perlunya pemerintah menunda pengerjaan proyek yang tidak prioritas.

“Karena itu, perlu kerja keras untuk mencapai pendapatan negara pada tahun 2023 sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun,” kata Anis kepada usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, kebijakan reformasi fiskal di sisi penerimaan belum sepenuhnya terlihat hasilnya. Sebab, penerimaan pajak tahun 2022 lebih banyak ditopang oleh tingginya harga komoditas di pasar Internasional.

Begitu pula Undang-Undang Harmonisasi Penerimaan Perpajakan (UU HPP) yang diharapkan akan dapat melakukan optimalisasi pendapatan melalui, penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan, belum teruji hasilnya.

“Sehingga dikhawatirkan rasio perpajakan belum dapat meningkat signifikan dalam rangka untuk memperkuat ruang fiskal,” jelas Anis. Begitu pula dari sisi belanja. ”

“Menurut Anis, Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun, perlu ada skala prioritas dalam pengalokasiannya.

Kebijakan spending better yang dijalankan belum sepenuhnya terlihat dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L) selama ini. “Bahkan belanja non-Prioritas Pemerintah jauh lebih besar dari belanja prioritas,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Anis juga menyebut kualitas belanja Pemerintah belum terlalu signifikan perubahannya, bahkan produktivitas belanja  dalam menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, belum terlalu terasa.

“Oleh sebab itu, Pemerintah perlu konsisten dalam menjalankan program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Anis.

Legislator dapil DKI Jakarta I itu memberi catatan atas defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp598,2 triliun. Sekadar informasi, defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB. Karena itu, kembalinya defisit ke angka maksimal 3 persen, tentunya akan mempersempit ruang fiskal Pemerintah pada tahun 2023.

“Oleh sebab itu, untuk menjaga pencapaian target 3 persen tersebut, Pemerintah harus ketat menjaga kualitas belanja (spending better), terutama belanja-belanja yang selama ini tidak termasuk prioritas. ”

“Termasuk membuat skala prioritas belanja untuk proyek-proyek strategis nasional untuk ditunda pelaksanaanya,” pesan Anis.

Di sisi lain, berkaitan dengan Keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), atau Indonesia Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dibentuk tahun 2020, Anis menyebut belum terlalu terdengar gaungnya.

Inovasi yang dilakukan dari sisi pembiayaan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel belum terlihat kiprahnya.

“Pemerintah perlu hati-hati dalam merealisasikan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembiayaan infrastruktur, karena masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan,” tutupnya. ***

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Berita Terkait

Inilah Daftar Lengkap BUMN yang Terima Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp44,24 Triliun di Tahun 2025
Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani
Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu
OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan di Surabaya
CSA Index Juli 2024 Naik Tipis ke 61: Optimisme Pelaku Pasar Masih Stagnan, Ekonomi Global dan Domestik Tetap Tidak Pasti
Ini Sederet Penghargaan yang Diperoleh BRI Bulan Juni 2024, Harumkan Indonesia di Industri Keuangan Global
BRI Rilis Kebijakan Baru Terkait Rekening Pasif, Tingkatkan Kualitas Layanan Kepada Nasabah
BRI Himbau Masyarakat Jaga Keamanan Transaksi Lewat BRIMerchant, Waspada Penipuan Berkedok QRIS Palsu
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:44 WIB

Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu

Senin, 8 Juli 2024 - 23:18 WIB

OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan di Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024 - 02:19 WIB

CSA Index Juli 2024 Naik Tipis ke 61: Optimisme Pelaku Pasar Masih Stagnan, Ekonomi Global dan Domestik Tetap Tidak Pasti

Selasa, 2 Juli 2024 - 13:36 WIB

Ini Sederet Penghargaan yang Diperoleh BRI Bulan Juni 2024, Harumkan Indonesia di Industri Keuangan Global

Senin, 1 Juli 2024 - 15:37 WIB

BRI Rilis Kebijakan Baru Terkait Rekening Pasif, Tingkatkan Kualitas Layanan Kepada Nasabah

Minggu, 30 Juni 2024 - 12:26 WIB

BRI Himbau Masyarakat Jaga Keamanan Transaksi Lewat BRIMerchant, Waspada Penipuan Berkedok QRIS Palsu

Jumat, 28 Juni 2024 - 15:51 WIB

Dukung Pemberantasan Perjudian, BRI Aktif Blokir Ribuan Rekening Terindikasi Penampungan Judi Online

Berita Terbaru