Soal Kenaikan Pajak Hiburan Sebesar 40-75 Persen, Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Pemerintah akan Tunda

- Pewarta

Kamis, 18 Januari 2024 - 14:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

BISNISNEWS.COM  – Rencana kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa hiburan sebesar 40-75 persen oleh pemerintah akan ditunda penerapannya.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dijelaskan Luhut, pihaknya sudah mengumpulkan beberapa instansi terkait untuk membahas isu kenaikan pajak tempat hiburan tersebut.

“Ya memang kemarin saya justru sudah dengar itu dan saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu, termasuk Pak Gubernur Bali dan sebagainya.”

“Jadi kita mau tunda dulu saja pelaksanaannya,” kata Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu 17 Januari 2024.

Baca artikel lainnya di sini : Sebanyak 80,7 Persen Pemilih Prabowo – Gibran Sudah Mantap, Pastikan Tak akan Pindah ke Calon Lain

“Sehingga, kemarin kami putuskan ditunda, kami evaluasi.” lanjutnya.

Luhut telah mengumpulkan pemangku kepentinga terkait termasuk juga Gubernur Bali.

“Ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi, saya pikir itu harus kiami pertimbangkan.”

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto: Kami akan Bekerja Sebenar-benar dan Sejujur-jujurnya untuk Rakyat Indonesia

“Karena keberpihakan kami ke rakyat kecil, karena itu banyak menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga,” jelasnya.

“Jadi, hiburan itu jangan hanya dilihat diskotek, bukan. Ini banyak sekali lagi impact (dampak) pada yang lain.”

“Orang yang menyiapkan makanan, jualan, dan yang lain sebagainya,” lanjutnya.

“Saya kira, saya sangat pro dengan itu. Dan saya tidak melihat alasan untuk kami menaikkan pajak dari situ,” tegasnya.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pajak hiburan tertuju pada 11 jenis pajak.

Ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

BI Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024 Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023
Akan Ambil Tindakan Tegas, BRI Pastikan Informasi Video Himbauan ke Pengguna adalah Tidak Benar
Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 – BCMS
Bertemu Petinggi World Bank, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Bahas Pengembangan Kerja Sama
Wanita Tangguh Berkarya lewat Program BRI Peduli BRInita
BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jamaah Haji 2024
BI dan Pemerintah Terus Perkuat Koordinasi, Utang Luar Negeri Indonesia pada Februari 2024 Terkendali
Eskalasi Geopolitik Iran – Israel, Harga BBM dan LPG Tidak Naik Sampai Juni tapi Juli 2024 akan Dievaluasi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 22:34 WIB

BI Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024 Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023

Rabu, 24 April 2024 - 18:14 WIB

Akan Ambil Tindakan Tegas, BRI Pastikan Informasi Video Himbauan ke Pengguna adalah Tidak Benar

Selasa, 23 April 2024 - 13:59 WIB

Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 – BCMS

Selasa, 23 April 2024 - 13:14 WIB

Bertemu Petinggi World Bank, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Bahas Pengembangan Kerja Sama

Senin, 22 April 2024 - 21:25 WIB

Wanita Tangguh Berkarya lewat Program BRI Peduli BRInita

Senin, 22 April 2024 - 17:27 WIB

BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jamaah Haji 2024

Senin, 22 April 2024 - 16:29 WIB

BI dan Pemerintah Terus Perkuat Koordinasi, Utang Luar Negeri Indonesia pada Februari 2024 Terkendali

Senin, 22 April 2024 - 15:53 WIB

Eskalasi Geopolitik Iran – Israel, Harga BBM dan LPG Tidak Naik Sampai Juni tapi Juli 2024 akan Dievaluasi

Berita Terbaru