Setelah Indonesia Kalah di WTO, Kemungkinan Pajak Ekspor Bijih Nikel akan Dinaikkan

- Pewarta

Kamis, 1 Desember 2022 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (Dok. Setkeb.go.id)

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (Dok. Setkeb.go.id)

BISNISNEWS.COM – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ada kemungkinan pemerintah menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut setelah Indonesia kalah dalam sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Ini kan main di instrumen. Salah satu di antaranya bisa pajak ekspor mungkin kita naikkan, dan itu kewenangan kita,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 29 November 2022.

Bahlil mengatakan kenaikan pajak ekspor nikel dimungkinkan sebagai cara lain di luar upaya banding yang akan diajukan Pemerintah Indonesia dalam sengketa dengan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahlil enggan merincikan cara lain tersebut karena hal itu merupakan “strategi” pemerintah yang perlu dirahasiakan.

“Mereka punya 1.000 akal, kita buat 2.000 akal. Indonesia ini orangnya pintar-pintar, tak bisa lagi, dan nyali kita tak kecil kok,” kata dia.

Setelah kalah dalam sengketa larangan ekspor nikel di WTO, Bahlil mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran menteri untuk menyiapkan banding.

“Perintah Presiden hadapi dan lawan. Caranya, pertama adalah dengan banding, yang kedua adalah dengan cara-cara lain,” kata dia.

Dia menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel dengan menyetop ekspor bijih nikel untuk mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Upaya hilirisasi sumber daya alam Indonesia, kata Bahlil, merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan Tanah Air negara maju dari posisi saat ini sebagai negara berkembang.

Upaya itu juga untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk karena hilirisasi akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan .

“Negara ini berdaulat, kan sudah kita sepakati dalam (deklarasi) G20 di paragraf ke 37, tentang komitmen masing-masing negara menghargai terhadap konsep hilirisasi dan penciptaan nilai tambah dan itu sudah jadi konsensus kemarin,” ujar Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan pajak ekspor bijih nikel memang menjadi sala satu opsi untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel.

Namun, kata dia, pemerintah masih melihat perkembangan dari banding yang akan diajukan ke WTO. Saat ini, Kementerian Perdagangan sedang menyusun materi banding tersebut.

“N​​​​​anti kita lihat perkembangannya karena tentu kan ada mekanisme yang lain,” kata Airlangga.

Dalam putusan DSB WTO, dinyatakan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Putusan tersebut tercantum dalam final panel report yang sudah keluar pada 17 Oktober 2022.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Berita Terkait

Komitmen Majukan Industri Konstruksi Baja di Indonesia, PT Garuda Yamato Steel Pamerkan Produk Inovasi
BRI Jalin Kerja Sama dengan Manulife Indonesia, Permudah Pembayaran Premi Asuransi
Beli 2 Unit Kapal Penumpang Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Usulkan PNM Sebesar Rp2,5 Triliun
Ajang Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024, BRI Dinobatkan Sebagai Bank Persero dengan Kinerja Terbaik
PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik
BNI Loudfest Vol.3 2024 Berakhir Meriah, SUGBK Tetap Terjaga Seluruh Fasilitasnya.
Termasuk Proyek Investasi Hilirisasi, Pabrik Kaca Asal Korea Selatan Mulai Berproduksi pada Agustus 2024
Di Product Development Conference 2024, BRI Tampilkan Perjalanan Transformasi Digital
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:46 WIB

Komitmen Majukan Industri Konstruksi Baja di Indonesia, PT Garuda Yamato Steel Pamerkan Produk Inovasi

Rabu, 10 Juli 2024 - 18:38 WIB

BRI Jalin Kerja Sama dengan Manulife Indonesia, Permudah Pembayaran Premi Asuransi

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:01 WIB

Beli 2 Unit Kapal Penumpang Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Usulkan PNM Sebesar Rp2,5 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:00 WIB

Ajang Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024, BRI Dinobatkan Sebagai Bank Persero dengan Kinerja Terbaik

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:29 WIB

PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik

Minggu, 7 Juli 2024 - 21:10 WIB

BNI Loudfest Vol.3 2024 Berakhir Meriah, SUGBK Tetap Terjaga Seluruh Fasilitasnya.

Kamis, 4 Juli 2024 - 10:38 WIB

Termasuk Proyek Investasi Hilirisasi, Pabrik Kaca Asal Korea Selatan Mulai Berproduksi pada Agustus 2024

Rabu, 3 Juli 2024 - 10:40 WIB

Di Product Development Conference 2024, BRI Tampilkan Perjalanan Transformasi Digital

Berita Terbaru