Setelah Indonesia Kalah di WTO, Kemungkinan Pajak Ekspor Bijih Nikel akan Dinaikkan

- Pewarta

Kamis, 1 Desember 2022 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (Dok. Setkeb.go.id)

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (Dok. Setkeb.go.id)

BISNISNEWS.COM – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ada kemungkinan pemerintah menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut setelah Indonesia kalah dalam sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Ini kan main di instrumen. Salah satu di antaranya bisa pajak ekspor mungkin kita naikkan, dan itu kewenangan kita,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 29 November 2022.

Bahlil mengatakan kenaikan pajak ekspor nikel dimungkinkan sebagai cara lain di luar upaya banding yang akan diajukan Pemerintah Indonesia dalam sengketa dengan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel.

Bahlil enggan merincikan cara lain tersebut karena hal itu merupakan “strategi” pemerintah yang perlu dirahasiakan.

“Mereka punya 1.000 akal, kita buat 2.000 akal. Indonesia ini orangnya pintar-pintar, tak bisa lagi, dan nyali kita tak kecil kok,” kata dia.

Setelah kalah dalam sengketa larangan ekspor nikel di WTO, Bahlil mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran menteri untuk menyiapkan banding.

“Perintah Presiden hadapi dan lawan. Caranya, pertama adalah dengan banding, yang kedua adalah dengan cara-cara lain,” kata dia.

Dia menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel dengan menyetop ekspor bijih nikel untuk mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Upaya hilirisasi sumber daya alam Indonesia, kata Bahlil, merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan Tanah Air negara maju dari posisi saat ini sebagai negara berkembang.

Upaya itu juga untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk karena hilirisasi akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan .

jasapr

“Negara ini berdaulat, kan sudah kita sepakati dalam (deklarasi) G20 di paragraf ke 37, tentang komitmen masing-masing negara menghargai terhadap konsep hilirisasi dan penciptaan nilai tambah dan itu sudah jadi konsensus kemarin,” ujar Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan pajak ekspor bijih nikel memang menjadi sala satu opsi untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel.

Namun, kata dia, pemerintah masih melihat perkembangan dari banding yang akan diajukan ke WTO. Saat ini, Kementerian Perdagangan sedang menyusun materi banding tersebut.

“N​​​​​anti kita lihat perkembangannya karena tentu kan ada mekanisme yang lain,” kata Airlangga.

Dalam putusan DSB WTO, dinyatakan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Putusan tersebut tercantum dalam final panel report yang sudah keluar pada 17 Oktober 2022.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Tanpa Kecelakaan Berat, Perusahaan PT Sumbawa Timur Mining Berhasil Mencapai 6 juta Jam Kerja
Punya Likuiditas & Permodalan Memadai, BRI Optimis Tumbuh Lebih Baik Di Tahun 2024
Hotel-hotel Indonesia Borong Penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024, Indonesia Tujuan Wisata Populer
Jasasiaranpers.com Gelar Paket Promo Akhir Tahun 2023, Beli Publikasi 1 Press Release Dapat 1 Publikasi Gratis
10 Contoh Krisis Komunikasi yang Bisa Ditangani dengan Menggunakan Bantuan Publikasi Press Release
Layanan Single Bank Kustodian dan Perlindungan bagi Penerima KUR, BRI Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
Inovasi Semen Mortar Drymix Cegah Retak Bocor dan Pengelupasan Dinding
Presiden Soal Perkembangan Industri Nasional Pertahanan, Prabowo: Sangat Puas, Sangat Gembira
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 10:29 WIB

Tanpa Kecelakaan Berat, Perusahaan PT Sumbawa Timur Mining Berhasil Mencapai 6 juta Jam Kerja

Sabtu, 3 Februari 2024 - 15:28 WIB

Punya Likuiditas & Permodalan Memadai, BRI Optimis Tumbuh Lebih Baik Di Tahun 2024

Selasa, 30 Januari 2024 - 14:09 WIB

Hotel-hotel Indonesia Borong Penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024, Indonesia Tujuan Wisata Populer

Selasa, 12 Desember 2023 - 13:19 WIB

Jasasiaranpers.com Gelar Paket Promo Akhir Tahun 2023, Beli Publikasi 1 Press Release Dapat 1 Publikasi Gratis

Rabu, 8 November 2023 - 11:25 WIB

10 Contoh Krisis Komunikasi yang Bisa Ditangani dengan Menggunakan Bantuan Publikasi Press Release

Kamis, 19 Oktober 2023 - 11:22 WIB

Layanan Single Bank Kustodian dan Perlindungan bagi Penerima KUR, BRI Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 2 Agustus 2023 - 16:28 WIB

Inovasi Semen Mortar Drymix Cegah Retak Bocor dan Pengelupasan Dinding

Selasa, 11 Juli 2023 - 10:06 WIB

Presiden Soal Perkembangan Industri Nasional Pertahanan, Prabowo: Sangat Puas, Sangat Gembira

Berita Terbaru

Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI Arga M. Nugraha. (Dok. BRI)

Ekonomi

Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital

Kamis, 22 Feb 2024 - 18:40 WIB