Selewengkan Dana Umat, DPR Minta Oknum ACT Harus Ditindak Tegas Secara Hukum

- Pewarta

Kamis, 7 Juli 2022 - 14:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi VIII bidang keagamaan DPR RI, Yandri Susanto. (Dok. dpr.go.id)

Ketua Komisi VIII bidang keagamaan DPR RI, Yandri Susanto. (Dok. dpr.go.id)

BISNIS NEWS – Ketua Komisi VIII bidang keagamaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yandri Susanto, menanggapi tentang kasus masalah penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Yandri mengatakan, oknum yang melakukan penyelewengan dana umar harus ditindak hukum, pihaknya pun mendukung Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT.

Menurut Yandri, penyelewengan dana sosial, berapapun jumlahnya harus tetap ditindak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebab, dana tersebut adalah dana untuk kegiatan sosial dan untuk membantu yang tertimpa musibah bukan untuk kepentingan pribadi.

“Berapapun yang diselewengkan menurut saya harus ditindak serta dilakukan diaudit,” kata Yandri dalam siaran resminya, Rabu 6 Juli 2022.

Menurut politisi PAN itu, sanksi dan tindakan tegas itu diperlukan demi memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penghimpun dana amal dan bantuan kemanusiaan.

Selain itu, Ia juga meminta pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap kelompok filantropi atau organisasi penghimpun dana masyarakat.

“Kalau perlu, dibentuk Komisi Pengawasan Yayasan Filantropi atau apapun namanya, sehingga ada wadah atau ada jalur untuk masyarakat mengadu atau ada yayasan yang menyimpang bisa ditindak,” tegas Yandri.

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta agar kasus masalah penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi ACT segera di tindak. Ia meminta dilakukan audit kepada ACT dan dilaporkan kepada publik.

Dirinya berharap kasus ini menjadi evaluasi dan informasi bagi masyarakat untuk memilah dan memilih lembaga filantropi saat akan mendonasikan harta.

“Kasus ACT harus dibongkar ke masyarakat.”

“Agar masyarakat dan para donaturnya mengetahui dana-dana tersebut dipergunakan untuk apa saja,” ungkap Ace sembari menekankan agar pengumpulan dana dari masyarakat dan atas nama publik harus dikelola secara transparan dan terbuka.

Termasuk dalam pengelolaan biaya operasional manajemen di dalamnya.

“Soal mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemanusiaan atau atas nama kegiatan keagamaan tentu harus dikelola secara transparan dan terbuka.”

“Harus disampaikan kepada masyarakat secara periodik laporan penggunaan keuangannya, termasuk biaya operasional manajemennya,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Ace bahkan sudah mengkonfirmasi mengenai identitas keorganisasian dari ACT kepada Baznas dan hasilnya ACT tidak masuk sebagai golongan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga tak boleh mengumpulkan zakat, infaq, dan shodaqoh.

“Seharusnya tidak boleh mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Kalau mereka mengumpulkan dana dari masyarakat atas nama ZIS tentu harus melaporkan ke BAZNAS,” terang Ace.***

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Berita Terkait

Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri
Perum Bulog Tanggapi Tudingan Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam yang Dilaporkan ke KPK
Dengan Lisensi dari BNSP, LSP IKEPAMI Siap Hadapi Tantangan SDM Pasar Modal Indonesia
Dari Yordania dan Arab Saudi, Prabowo Subianto Langsung ke Istana Laporan Hasil Kunker ke Jokowi
Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan untuk Gaza
Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil, Jelang Jelang Hari Raya Iduladha 2024
Pihak Istana Tanggapi Soal Permintaan Syahrul Yasin Limpo untuk Presiden Jokowi Jadi Saksi Korupsi
Kerugian Keuangan Negara Mencapai Rp300 Triliun Lebih, Kasus Timah Segera Dilimpahkan ke Pengadilan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 07:55 WIB

Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri

Sabtu, 6 Juli 2024 - 09:52 WIB

Perum Bulog Tanggapi Tudingan Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam yang Dilaporkan ke KPK

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:09 WIB

Dengan Lisensi dari BNSP, LSP IKEPAMI Siap Hadapi Tantangan SDM Pasar Modal Indonesia

Minggu, 16 Juni 2024 - 08:08 WIB

Dari Yordania dan Arab Saudi, Prabowo Subianto Langsung ke Istana Laporan Hasil Kunker ke Jokowi

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:20 WIB

Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan untuk Gaza

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:16 WIB

Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil, Jelang Jelang Hari Raya Iduladha 2024

Senin, 10 Juni 2024 - 07:19 WIB

Pihak Istana Tanggapi Soal Permintaan Syahrul Yasin Limpo untuk Presiden Jokowi Jadi Saksi Korupsi

Kamis, 30 Mei 2024 - 10:16 WIB

Kerugian Keuangan Negara Mencapai Rp300 Triliun Lebih, Kasus Timah Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Berita Terbaru