Sejak Jokowi Berkuasa, Penerimaan Pajak dan Penerimaan SDA Meluncur Turun, Ada Apa?

- Pewarta

Minggu, 24 April 2022 - 17:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Instagram.com/@joko.owimas)

Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Instagram.com/@joko.owimas)

BISNIS NEWS – Menurut data Bank dunia tahun 2008 pendapatan perpajakan negara mencapai 13,3%, setelah itu pendapatan perpajakan negara terus merosot sampai sekarang hingga di bawah 10% GDP.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Pemerintah tampaknya terus terfokus mengeruk kekayaan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan PDB tapi lupa meminta bagi hasil, royalti, pajak, kepada pengeruk kekayaan ekonomi Indonesia.

Itulah gambaran secara harus besar ketika oligarki yakni penguasa sekaligus pengusaha memimpin dan mengelola negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah lama sekali menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia.

Dia menjadi menteri keuangan di jaman SBY, lalu kembali menjadi menteri keuangan di jaman Jokowi. Dia menjadi menteri keuangan terbaik di dunia.

Berbagai gelar sudah Dia dapatkan sebagai menteri terbaik, membuatnya sangat ditakuti diantara menteri menteri Jokowi.

Bahkan mungkin Jokowi takjub padanya, karena meski tak punya partai, namun Sri Mulyani tampaknya tak mungkin dipecat oleh Presiden Jokowi.

Tapi tahukah anda, bahwa selama satu dekade terakhir menteri keuangan Indonesia gagal memperbaiki keuangan negara.

Dengan nama besar yang disandangnya Sri Mulyani gagal memperbaiki pendapatan negara Indonesia.

Pendapatan negara terus merosot setiap tahun, tanpa ada satu langkah pun yang dibuat untuk memperbaikinya.

Tahun 2012 lalu pendapatan negara dari Perpajakan mencapai 11,4 % dari Gross Domestic Produk (GDP) Indonesia.

Tahun 2019 sebelum covid datang pendapatan Perpajakan negara hanya tersisa 9,8% GDP. Penurunan ini berlangsung secara konsisten dan terus menerus.

Bahkan Sekarang pun pemerintah tidak tau bagaimana memulihkan penerimaan perpajakan negara.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Mengapa penerimaan Perpajakan menurun terutama di masa pemerintahan Jokowi? Ini adalah rahasia besar tentunya.

Karena pembayar pajak terbesar Indonesia datang dari korporasi atau perusahaan. Maka tampaklah bahwa kelompok ini sangat dimanja dimasa pemerintahan ini.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Karena data menunjukkan jumlah yang mereka bayarkan kepada negara makin mengecil, padahal output yang mereka hasilkan makin meningkat yang ditunjukkan secara garis besar oleh GDP Indonesia meningkat.

Lalu bagaimana dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)? Terparah terjadi dalam penurunan sangat tajam dalam penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Tahun 2012 PNBP sumber daya alam mencapai Rp. 225,6 triliun, namun tahun 2020 PNBP Sumber Daya Alam (SDA) tercatat hanya sebesar 97, 2 triliun.

infoekbis

Ini terjadi ditengah aktivitas eksplotasi SDA sangat masiv yang membuat publik bertanya alangkah mustahil PNBP sumber daya alam Indonesia ini merosot.

Ini aneh! Merosotnya penerimaan negara dari SDA juga menjadi rahasia besar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi.

Tampaknya menteri keuangan begitu memanjakan para pelaku eksplotasi SDA.

Hasilnya jumlah yang dibagi kepada negara dalam bentuk bagi hasil dan royalti menjadi sangat kecil.

Apakah ini ada imbalannya kapada para pejabat negara yang mengurusi perpajakan?

Sementara laju eksploitasi SDA kian masiv, sampai sampai diobral dengan omnibuslaw. Tapi tidak mengangkat pendapatan negara. Ini aneh!

Jadi ingat ada pameo mengatakan setiap kebijakan ada harganya. Kebijakan yang sengaja membangkrutkan negara lalu saat yang sama memperkaya oligarki swasta adalah hal yang sangat mungkin dilakukan pengurus negara.

Apa semua kebijakan semacam ini ada imbalannya? Dua periode atau tiga periode atau seumur hidup? Silakan disimak terus ya.

SDA Basis Penataan Ekonomi Politik

Pengalaman selama masa pemerintahan Jokowi tidak boleh terulang lagi, terutama berkaitan kebijakan oligarki politik dalam memperkaya diri dengan sumber daya alam Indonesia dengan mengurangi bagian negara dan hak bangsa Indonesia.

Pemerintahan ini memperlakukan kekayaan alam sebagai komoditas dagangan oligarki semata, tidak menempatkan SDA sebagai kepentingan nasional untuk membangun kemandirian dan kedaulatan negara.

Pemerintahan ke depan mutlak memahami bahwa sistem ekonomi politik Indonesia secara historis bertumpu pada kekuatan sumber daya alam.

Demikian juga kemunduran dan kemajuannya sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sistem pengelolaan sumber daya alam.

Pikiran semacam ini menjadi landasan dalamembangun kebijakan ekonomi politik negara.

Indonesia tidak perlu menghayal aneh aneh dari mana memulai, tak perlu teori teori yang canggih, tapi cukup melihat pundi pundi besar yang diberikan oleh sumber daya alam Indonesia.

Kekayaan alam Indonesia itu ada di depan mata, sementara yang lain lain masih khayalan. Bangun kembali semuanya dari kenyataan bahwa kita memiliki kekayaan SDA.

Maka sistem politik Indonesia harus melihat peta jalan kekuatan Indonesia dimulai dengan menata politik sumber daya alam.

Dasar dasarnya telah diletakkan oleh UUD 1945 dengan artikulasi yang baik terhadap geopolitik nasional dan internasional.

Demikian juga ekonominya, harus meletakkan sumber daya alam sebagai jangkar dalam menata industri, moneter dan keuangan.

Ini mamang bagian tersulit. Tapi kalau tidak mengerti pasti akan duduk manis menerima pajak dan royalti apa adanya saja.

Maka tidak mungkin Indonesia mendapatkan apa apa dengan cara yang ada sekarang.

Hukum dan penegakan hukum serta lembaga lembaga penegak hukum, yang saat ini umumnya tidak memiliki kemampuan dalam memahami masalah ekonomi politik atau geopolitik, sehingga apriori dengan urusan sumber daya alam.

Maka ke depan lembaga hukum diukur prestasinya atas kontribusinya dalam penataan sistem dan perbaikan kehidupan ekonomi negara dan bangsa dalam urusan mengolah kekayaan alam.

Para pencoleng kekayaan alam harus dihukum berat sebagai penjahat keuangan atau sebagai pengkhianat bangsa.

Opini: Salamuddin Daeng, Peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI).***

Berita Terkait

Chatbot BRI Sabrina Kembali Torehkan Prestasi, Raih Best in Personalization Strategy di Mata Lokal Award 2024
Peringati Hari Raya Waisak, BRI Peduli Salurkan Bantuan Sarana Pra-sarana Vihara dan Bagikan Sembako Untuk Umat Buddha
Lewat BRI Peduli – BRInita, Kelompok Dasawisma Pisang di Palembang Sulap TPS Liar Jadi Urban Farming yang Bernilai Ekonomis
Transaction Banking dan Bisnis Treasury BRI Sabet 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A
Punya Peran Besar di Bidang Ekonomi dan Sosial, BRI Raih Dua Penghargaan di CNN Indonesia Awards Bali 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi pada 2025 akan Naik
Kolaborasi BRI dan Telkomsel Hadirkan Ekosistem Finansial dan Digital Bagi Pekerjanya
BRI Peduli Salurkan Bantuan CSR di SDN 01 dan 02 Gunung Geulis Bogor
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 10:17 WIB

Chatbot BRI Sabrina Kembali Torehkan Prestasi, Raih Best in Personalization Strategy di Mata Lokal Award 2024

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:08 WIB

Peringati Hari Raya Waisak, BRI Peduli Salurkan Bantuan Sarana Pra-sarana Vihara dan Bagikan Sembako Untuk Umat Buddha

Rabu, 22 Mei 2024 - 14:57 WIB

Transaction Banking dan Bisnis Treasury BRI Sabet 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:23 WIB

Punya Peran Besar di Bidang Ekonomi dan Sosial, BRI Raih Dua Penghargaan di CNN Indonesia Awards Bali 2024

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:38 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi pada 2025 akan Naik

Senin, 20 Mei 2024 - 17:54 WIB

Kolaborasi BRI dan Telkomsel Hadirkan Ekosistem Finansial dan Digital Bagi Pekerjanya

Minggu, 19 Mei 2024 - 10:10 WIB

BRI Peduli Salurkan Bantuan CSR di SDN 01 dan 02 Gunung Geulis Bogor

Minggu, 19 Mei 2024 - 09:58 WIB

Malam Inagurasi BRI Fellowship Journalism 2024, 50 Jurnalis Resmi Peroleh Beasiswa S2 dari BRI

Berita Terbaru