BISNIS NEWS – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel meninjau pabrik industri pertahanan milik swasta.

Yaitu PT Lundin Industry Invest yang berada di Klatak, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Senin 29 Agustus 2022.

Pabrik tersebut sudah maju dan berteknologi unggul.

“Kita harus mendukung dan melindunginya untuk ketahanan nasional Indonesia dan juga memberikan devisa buat Indonesia,” kata Gobel dalam keterangannya.

Di pabrik tersebut Gobel juga melihat salah satu produk PT Lundin Industry Invest yakni kapal pengangkut. Kapal penumpang berkapasitas 60 orang itu anti peluru dan dilengkapi peluncur roket.

Kapal ini juga dilengkapi sistem pengoperasian yang serba komputer.

Salah satu keunggulan industri pertahanan dengan merek North Sea Boats itu adalah membuat kapal boat.

Bahan yang digunakan adalah komposit dengan nano particle sehingga ringan, lebih kuat dari metal, dan bisa melaju dengan cepat.

Selain memproduksi armored troop carrier, PT Lundin juga memproduksi kapal patroli, kapal tank, catamaran, trimaran, amfibi, rib, combat, drone, dan lain-lain.

Lundin telah mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Australia, Italia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Thailand, Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei Darussalam, Rusia, dan lain-lain.

Teknologi yang digunakan disebut sesuai standar NATO dan NASA. Perusahaan ini milik pasangan suami-istri John Lundin dan Lizza Lundin. Dalam kunjungan ini, Gobel diterima oleh Lizza.

Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu mengatakan, fakta tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar mendapat perlindungan dan juga prioritas.

“Tidak gampang untuk memiliki industri pertahanan yang unggul, karena teknologi militer biasanya sangat sulit untuk ditransfer dari negara-negara maju.”

“Namun, kini ada perusahaan swasta yang sudah bisa membuatnya,” tandas Legislator Partai NasDem itu.

Sebagai seorang politisi yang berlatar belakang industriawan, Gobel mengakui tidak mudah untuk membangun industri, apalagi industri militer.

Karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan dukungan kepada industri tersebut.

Saat ini ada sekitar 16 perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang industri pertahanan. Salah satu di antaranya milik Tommy Winata yang memproduksi kendaraan taktis.

Selain itu, sejumlah BUMN juga merupakan industri pertahanan seperti Pindad, Boma Bisma, Dahana, bahkan PAL dan Dirgantara Indonesia.

BUMN strategis tersebut dirintis sejak era Sukarno, lalu dikembangkan di masa Soeharto, dan masih ada hingga kini.

“Dulu APBN kita masih kecil, saat ini sudah cukup besar. Jadi sudah saatnya industri pertahanan nasional yang merupakan industri strategis untuk mendapat perlindungan dan prioritas,” kata Gobel.

Menurut Gobel, Indonesia sedang terus berkembang untuk menjadi negara maju. Hal ini bisa dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat dan masuk ke dalam 20 negara dengan PDB terbesar di dunia, yaitu G-20.

“Artinya anggaran pertahanan kita juga relatif besar. Jangan sampai anggaran yang cukup besar itu dihamburkan untuk memajukan industri pertahanan negara lain.”

“Kita juga sudah pernah mengalami terkena embargo senjata militer sehingga kita menjadi lemah. Kini kita sudah memiliki industri pertahanan yang ungggul. Jadi jangan disia-siakan,” katanya.

Terlebih, imbuh Gobel, Indonesia adalah negara maritim, sehingga akan membutuhkan banyak kapal boat untuk menjaga laut Indonesia yang luas.

“Selain yang bersifat militer, kapal boat juga diperlukan untuk menjaga kekayaan laut kita dari pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu mengaku pernah diundang Turki untuk melihat industri pertahanan negara yang sedang beranjak bangkit tersebut.

“Awalnya mereka pun impor. Kini perlahan mereka mulai bisa mandiri, termasuk membangun industri komponennya. Indonesia harus bergerak ke arah seperti itu.”

“Belanja pertahanan selain menyedot anggaran yang cukup besar juga memiliki makna strategis karena menyangkut kedaulatan dan rahasia negara. Jadi tak bisa tergantung impor,” pungkas Gobel.***