BISNISNEWS.COM – Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengajak berbagai pihak menutup rapat-rapat peluang adanya penundaan pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal ini ia sampaikan pada pertemuan delapan partai politik (parpol) yang dihadiri jajaran pimpinan parpol di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, pada Ahad, 8 Januari 2023.
Syaikhu menyampaikan bahwa penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
UMKM Gula Aren Temon Berhasil Ekspor Tembus Pasar Global Berkat BRI, Berdaya di Desa
Tarif Baja dan Aluminium Kanada Dinaikkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jadi 50 Persen
SCROLL TO RESUME CONTENT
PKS sejak awal tegas menolak wacana tersebut karena jelas bertentangan dengan konstitusi UUD NKRI tahun 1945
“Esensi amandemen UUD dan amanat reformasi adalah adanya pembatasan kekuasaan,” ujarnya.
Penundaan pemilu, lanjut Syaikhu, dapat menimbulkan instabilitas sosial politik dan membahayakan proses regenerasi kepemimpinan nasional.
Baca Juga:
BNI Siapkan Rp21 Triliun untuk Kebutuhan Uang Tunai Lebaran 2025, Layanan Perbankan Tetap Aman
Sinergi BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal
Keberhasilan Cokelat Ndalem, Jadi Bukti Nyata Keberpihakan BRI Terhadap UMKM
Terlihat pada beberapa survei, rakyat jelas-jelas menolak wacana penundaan pemilu dengan alasan apapun.
Ia yakin, jika dilanjutkan maka rakyat tidak akan tinggal diam.
Syaikhu mengingatkan para pimpinan partai yang hadir untuk mengawal dan memastikan rangkaian pemilu yang sudah melewati tahapan pengumuman dan pengambilan nomor urut parpol ini berjalan luber, jurdil, damai, dan demokratis.
“Tugas kita saat ini bersama-sama memastikan seluruh rangkaian pemilu berjalan luber, jurdil, damai, dan demokratis.”***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.