Perubahan Total Merupakan Satu-Satunya Jalan untuk Selamatkan Bangsa Indonesia

- Pewarta

Kamis, 28 Juli 2022 - 14:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemilihan umum (pemilu). (Pexels.com/element digital)

Pemilihan umum (pemilu). (Pexels.com/element digital)

BISNIS NEWS – Pemilihan umum (pemilu) semakin dekat, 14 Februari 2024. Indonesia segera mempunyai pemerintahan baru: Presiden baru, DPR baru. Masyarakat antusias.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berharap Indonesia dan nasib rakyat menjadi lebih baik, dan lebih sejahtera.

Setiap lima tahun, rakyat berharap. Setiap lima tahun, rakyat kecewa berkepanjangan, menderita sampai pemilu berikutnya.

Setelah 77 tahun merdeka, nasib kebanyakan rakyat Indonesia masih berkutat dengan kemiskinan.

Menurut data Bank Dunia, jumlah rakyat miskin Indonesia dengan pendapatan di bawah Rp30.517 per hari per orang, atau 5,5 dolar AS (2011 PPP), mencapai 150,2 juta orang (2018), sekitar 56,1 persen jumlah penduduk.

Jumlah dan persentase rakyat miskin ini tertinggi di ASEAN, dan salah satu tertinggi di dunia.

Momentum reformasi sempat menjadi tumpuan harapan bangsa. Tetapi, ternyata hanya harapan hampa.

Masyarakat sipil yang merupakan kekuatan utama dalam menumbangkan rezim orde baru kini terpinggirkan. Tidak berdaya.

Kedaulatan rakyat dibajak oleh sekelompok kecil elit oligarki. Dalam sekejap, Indonesia kembali menjelma menjadi negara penguasa, negara tirani.

Pemilihan Presiden (Pilpres) langsung (dipilih rakyat) menciptakan pemerintahan tirani.

Pemerintahan yang bersekongkol dengan Legislatif (DPR) dan Yudikatif (Mahkamah Konstitusi).

Supremasi hukum mati: hukum bukan berdasarkan keadilan; hukum berpihak kepada pemegang kekuasaan dan uang.

Seiring berjalannya waktu, rakyat semakin tidak berdaya. Kedaulatan rakyat, sebagai tujuan reformasi, semakin dipreteli.

Kelompok elit semakin mencekik bangsa, menjalankan sistem politik persekongkolan, atau kartel politik.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Kedaulatan rakyat dibajak partai politik. Mereka menguasai Legislatif (DPR) dan Eksekutif (pemerintah), melalui UU Pemilu beraroma kartel politik dan tirani.

Yaitu, presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, dengan perolehan suara nasional minimal 25 persen, atau perolehan kursi DPR minimal 20 persen.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Presidential Threshold. Ketentuan ini jelas melanggar Kedaulatan Rakyat yang diamanatkan (Pembukaan) UUD. Melanggar prinsip Kedaulatan Rakyat dalam arti universal.

Peraturan tirani tersebut menjadi tahap awal pembajakan Kedaulatan Rakyat, untuk kemudian dilengkapi dengan menguasai Yudikatif, menarik Mahkamah Konstitusi menjadi bagian tirani.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Gugatan demi gugatan terhadap Presidential Threshold dimentahkan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan rakyat tidak ada hak menggugat, tidak ada legal standing.

infoekbis

Hanya partai politik yang berhak mengubah peraturan presidential threshold. Kedaulatan Rakyat resmi dibajak partai politik bersama Mahkamah Konstitusi.

Era reformasi menciptakan pengusaha menjadi kaya raya. Mereka menguasai kekayaan alam Indonesia.

Orang kaya baru bermunculan dari sektor mineral dan batubara, kelapa sawit dan perkebunan lainnya, menguasai impor bahan pangan seperti gula, kedelai, gandum, produk hortikultura, dan masih banyak lainnya lagi.

Sedangkan rakyat di daerah pertambangan dan perkebunan dibiarkan miskin, berkutat dengan bencana alam akibat ekspolitasi kekayaan alam dan penggundulan hutan.

Para pengusaha tersebut kemudian menjelma menjadi kekuatan politik penentu, menjadi oligarki pengusaha, berkolaborasi dengan oligarki partai politik. Pilpres 2014 menjadi test case pertama. Sukses besar.

Kebijakan rezim oligarki memberi keuntungan besar kepada kedua kelompok oligarki tersebut, didukung penuh DPR, dan dijaga ketat MK.

UU pengampunan pajak (tax amnesty) yang diberlakukan dari Juli 2016 hingga Maret 2017 sangat menguntungkan kedua oligarki, menguntungkan pengusaha dan anggota partai politik. Pemutihan uang gelap.

Sukses besar 2014 harus berlanjut di 2019, dengan segala upaya dan cara. Pilpres 2019 hanya ada dua capres lagi, capres yang sama.

Kebijakan pro-oligarki kini semakin terang-terangan, tanpa malu. Oligarki berpesta pora, rakyat jelata semakin sengsara.

KPK kemudian dilemahkan, tanpa ada rasa bersalah, untuk kepentingan para (calon) koruptor, para penyelenggara negara, dari Eksekutif, Legislatif hingga Yudikatif, beserta para pengusaha korup.

Pemberantasan korupsi dimandulkan. Fakta persidangan korupsi diabaikan. Beberapa nama yang disebut terlibat dalam kasus korupsi masih bebas.

Bahkan beberapa nama tersebut, tanpa bermoral, dinominasikan sebagai calon presiden.

Penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi para pemimpin partai politik berjalan ditempat.

Dugaan KKN yang melibatkan pejabat negara juga terhenti. Para koruptor merajalela, rakyat menanggung derita.

Oleh: Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).***

Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888.

Berita Terkait

Prabowo Tgaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK Saat Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran
Partai Gerindra Bilang Begini Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran
Gagal Masuk Senayan, Kini PPP Buka Pintu Terkait Kemungkinan Kedatangan Prabowo Subianto dan Gerindra
Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pillkada Serentak pada 27 November 2024
Usai Ziarah Makam Orangtua, Prabowo Kunjungi Rumah Almarhum Jenderal Wismoyo Arismunandar
Tak Boleh Sombong, Tak Boleh Jumawa: Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count
Kontroversi Film ‘Dirty Vote’, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Aktivis Namun Dukung Calon Presiden Tertentu
Megawati Soekarnoputri Serukan agar Pendukungnya Tak Gentar Hadapi Berbagai Bentuk Intimidasi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 30 Maret 2024 - 15:07 WIB

Prabowo Tgaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK Saat Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:24 WIB

Partai Gerindra Bilang Begini Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

Senin, 25 Maret 2024 - 13:50 WIB

Gagal Masuk Senayan, Kini PPP Buka Pintu Terkait Kemungkinan Kedatangan Prabowo Subianto dan Gerindra

Selasa, 5 Maret 2024 - 16:17 WIB

Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pillkada Serentak pada 27 November 2024

Sabtu, 17 Februari 2024 - 13:52 WIB

Usai Ziarah Makam Orangtua, Prabowo Kunjungi Rumah Almarhum Jenderal Wismoyo Arismunandar

Kamis, 15 Februari 2024 - 11:13 WIB

Tak Boleh Sombong, Tak Boleh Jumawa: Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count

Senin, 12 Februari 2024 - 13:40 WIB

Kontroversi Film ‘Dirty Vote’, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Aktivis Namun Dukung Calon Presiden Tertentu

Sabtu, 10 Februari 2024 - 16:06 WIB

Megawati Soekarnoputri Serukan agar Pendukungnya Tak Gentar Hadapi Berbagai Bentuk Intimidasi

Berita Terbaru