Pertalite dan Solar Hilang di Pasaran pada September 2022, Apa yang Harus Diwaspadai?

- Pewarta

Jumat, 12 Agustus 2022 - 15:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi SPBU. (Dok. Bumn.go.id)

Ilustrasi SPBU. (Dok. Bumn.go.id)

BISNIS NEWS – Bulan September 2022, diperkirakan kuota BBM bersubsidi untuk pertalite dan solar akan habis.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Kondisi tersebut akan diikuti naiknya harga barang sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan jumlah orang miskin baru akan meningkat.

PT Pertamina (Persero) melaporkan realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite per 31 Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter.

Artinya hanya tersisa 6,25 juta KL yang hanya mencukupi penyaluran bulan Agustus dan September 2022 saja. Bahkan bisa lebih cepat lagi bila konsumsi dalam negeri tidak dikendalikan.

Akibatnya, Bulan September tidak akan ada lagi Pertalite dan Solar di pasar dan hal tersebut merupakan kiamat kecil bagi masyarakat kecil ke bawah.

Ini sebabkan masyarakat akan dipaksa beli BBM non subsidi yang lebih mahal. Biasanya masyakarat dan mobil transportasi bahan pokok membayar Rp7650/liter kini menjadi Rp12,500 (pertamax) atau naik 64% saat pertalite tidak ada dipasaran.

Kenaikan 64% tersebut sangat memberatkan masyarakat dan dampak berikutnya harga-harga bahan pokok akan naik karena naiknya ongkos transportasi.

Tercatat pada pertengahan Agustus 2022 ini, publik sudah merasakan kelangkaan Pertalite dibeberapa SPBU.

SPBU yang memiliki pertalite diserbu dan menyebabkan antrian panjang. beberapa konsumen memilih membeli pertamax dan BBM non subsidi karena terpaksa tidak mau antri khawatir terlambat masuk kerja.

Kendalikan Konsumsi BBM Tidak Efektif Melalui Himbauan

Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi.

Himbuan tersebut tidak akan efektif selama pertalite masih tersedia dan pembeli pertalite tidak diperjelas kriterianya.

Oleh karena itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian pertalite.

Tidak jelas bagaimana pembatasan pembelian pertalite akan dilakukan.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Sesuatu yang pasti adalah kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari dan hal tersebut akan berdampak pada daya beli masyarakat.

Subsidi energi Indonesia saat ini sudah besar sekali. Bahkan Erick Thohir mengatakan tidak ada didunia saat ini yang subsidinya sebesar Indonesia.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Indonesia pada triwulan III 2022 kelihatannya tidak akan mampu memberikan subsidi energi.

Pasalnya Subsidi Energi, Gas dan Listrik telah mencapai Rp502 triliun seperti yang diakui Erick Thohir.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencatat, realisasi pembayaran subsidi energi hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp116,2 triliun.

infoekbis

Angka ini lebih tinggi dari yang dibayarkan pemerintah pada semester II-2021 yang hanya Rp99,6 triliun.

Stop Belanja Infrastruktur dan Perbesar Subsidi Rakyat

Ironinya, subsidi energi sudah tidak akan dilakukan lagi oleh Pemerintah namun beberapa proyek infrastruktur yang mensedot APBN terus dipertahankan.

Sebut saja pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya ditambal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PT Kereta Api Indonesia (Persero) diberikan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp 4,1 triliun pada 2022 telah disetujui Komisi VI DPRI RI.

Pemerintah sepertinya kehilangan arah dalam menentukan mana prioritas belanja yang didahulukan dan mana yang harus dibelakangkan.

Prioritas belanja APBN di kondisi daya beli publik menurun seharusnya tidak digunakan untuk belanja infrastruktur.

Sekarang kelihatannya pemerintah yang harus menanggung resiko dan mengalami kebingungan antara membesar subsidi energi atau tetap mempertahankan belanja infrastruktur.

Pemerintah harus bijak dan harus meninggalkan sikap selfish dan egois mengikuti keinginannya karena kondisi energi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888.

Berita Terkait

Terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara, Produksi Amonia PT Pupuk 2024 Capai 14 Juta Ton
Pemerintah Sepakat untuk Segera Selesaikan Pembayaran Klaim Minyak Goreng Sesuai Verifikasi Sucofindo
Memahami Manfaat Digital Contact Center Sebagai Jembatan antara Bisnis dan Pelanggan
Tanpa Kecelakaan Berat, Perusahaan PT Sumbawa Timur Mining Berhasil Mencapai 6 juta Jam Kerja
Punya Likuiditas & Permodalan Memadai, BRI Optimis Tumbuh Lebih Baik Di Tahun 2024
Hotel-hotel Indonesia Borong Penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024, Indonesia Tujuan Wisata Populer
Jasasiaranpers.com Gelar Paket Promo Akhir Tahun 2023, Beli Publikasi 1 Press Release Dapat 1 Publikasi Gratis
10 Contoh Krisis Komunikasi yang Bisa Ditangani dengan Menggunakan Bantuan Publikasi Press Release
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 4 April 2024 - 13:23 WIB

Terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara, Produksi Amonia PT Pupuk 2024 Capai 14 Juta Ton

Selasa, 26 Maret 2024 - 10:16 WIB

Pemerintah Sepakat untuk Segera Selesaikan Pembayaran Klaim Minyak Goreng Sesuai Verifikasi Sucofindo

Senin, 26 Februari 2024 - 10:35 WIB

Memahami Manfaat Digital Contact Center Sebagai Jembatan antara Bisnis dan Pelanggan

Kamis, 22 Februari 2024 - 10:29 WIB

Tanpa Kecelakaan Berat, Perusahaan PT Sumbawa Timur Mining Berhasil Mencapai 6 juta Jam Kerja

Sabtu, 3 Februari 2024 - 15:28 WIB

Punya Likuiditas & Permodalan Memadai, BRI Optimis Tumbuh Lebih Baik Di Tahun 2024

Selasa, 30 Januari 2024 - 14:09 WIB

Hotel-hotel Indonesia Borong Penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024, Indonesia Tujuan Wisata Populer

Selasa, 12 Desember 2023 - 13:19 WIB

Jasasiaranpers.com Gelar Paket Promo Akhir Tahun 2023, Beli Publikasi 1 Press Release Dapat 1 Publikasi Gratis

Rabu, 8 November 2023 - 11:25 WIB

10 Contoh Krisis Komunikasi yang Bisa Ditangani dengan Menggunakan Bantuan Publikasi Press Release

Berita Terbaru