Perbaiki Nasib Indonesia di Masa Depan, Rakyat Wajib Bangkit Lawan Demokrasi Kriminal

- Pewarta

Rabu, 9 November 2022 - 15:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera Negara Republik Indonesia. (Dok. pekanbaru.go.id)

Bendera Negara Republik Indonesia. (Dok. pekanbaru.go.id)

BISNISNEWS.COM – Pemilihan presiden (Pilpres) masih cukup lama, tapi copras-capres sudah mulai ramai.

Partai politik menaksir-naksir, siapa yang akan dijadikan jagonya, untuk diadu di arena pilpres.

Sang jago berebut menunjukkan taji, dengan survei-survei buatan, siap untuk diadu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Negara ini seolah-olah milik mereka, milik para pemimpin 9 partai politik. Mereka dengan seenaknya menentukan siapa yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden.

Memang mereka itu siapa, di bumi Indonesia ini? Apa hak mereka bisa menentukan seenaknya, siapa bakal calon presiden dan wakil presiden?

Memang mereka itu siapa?

Apa hak 9 partai politik tersebut, sehingga bisa menentukan seenaknya, mendikte dan mempermainkan nasib bangsa besar ini, yang berjumlah 270 juta orang lebih?

Mereka kasak-kusuk menentukan calon presiden. Nasib Anies masih digantung, partai Demokrat dan PKS belum menentukan sikap.

Nasib Ganjar terkatung-katung, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih enggan mencapreskan Ganjar, PDIP malah memberi sanksi kepada Ganjar.

Nasib bangsa besar ini hanya ditentukan oleh 9 partai politik, yang masing-masing tersandera Presidential Threshold 20 persen, sehingga bangsa ini hanya bisa mendapatkan 3 atau 4 nama calon presiden.

Dari segelintir nama yang hanya berkutat seputar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, atau di lingkaran kedua ada Andika Perkasa dan Erick Thohir.

Padahal, banyak tokoh nasional yang hebat, yang mencintai negeri ini setulus hati, yang mampu memimpin bangsa ini menjadi lebih baik, membuat rakyat lebih sejahtera, dan senantiasa membela kepentingan rakyat banyak.

Tapi mereka tidak bisa tampil di pentas nasional pilpres. Rakyat tersandera oleh sistem politik dan sistem presidential threshold 20 persen yang nyata-nyata melanggar konstitusi.

Melanggar kedaulatan rakyat. Yang, ironisnya, dilindungi oleh Mahkamah Konsitusi, yang menjelma menjadi pembela tirani.

Haruskah rakyat diam saja melihat nasib negara dan bangsa ini dipermainkan oleh segelintir orang tersebut?

Haruskah rakyat diam saja melihat nasib rakyat dirusak oleh persekongkolan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan membuat undang-undang yang merugikan negara dan bangsa?

Depngan membiarkan pelaksanaan pemerintahan tanpa pengawasan memadai, untuk kepentingan pribadi penguasa politik dan kroni-kroninya?

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Rakyat tidak boleh diam saja. Sudah waktunya rakyat bangkit.

Sudah waktunya rakyat memperjuangkan dan merebut hak rakyat, hak kedaulatan rakyat, yang dijamin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Rakyat wajib menuntut presidential threshold 20 persen dihapus menjadi 0 persen.

Karena presidential threshold 20 persen merupakan kejahatan demokrasi, Kejahatan konstitusi.

Maka itu, rakyat wajib menuntut:

Satu, partai politik membuat perubahan UU Pemilu untuk menghapus presidential threshold menjadi 0 persen, dan atau

Dua, presiden Jokowi mengeluarkan Perppu yang isinya menghapus presidential threshold_
menjadi 0 persen.

Semoga seluruh elemen rakyat kompak berjuang bersama-sama untuk merebut kedaulatan rakyat, untuk menghapus _presidential threshold 20 persen_.

Semoga mahasiswa, buruh, akademisi, aktivis, dan seluruh elemen masyarakat lainnya, termasuk yang di daerah, terus berjuang sampai tuntutan ini dipenuhi.

After paragraf 28

Semua perjuangan ini demi memperbaiki nasib rakyat Indonesia di masa depan, agar terbebas dari tirani partai politik.

Oleh: Anthony BudiawanManaging Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

-

 

Berita Terkait

Partai Gerindra Tanggapi PKB Terkait Usulan Selebriti Nagita Slavina untuk Jadi Calon Wagub Sumatera Utara
Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Beredar Lagu
Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Penjelasan Istana Soal Presiden Jokowi yang Dipastikan Tak Hadir di Rakernas PDI Perjuangan
Datangi Kantor PKB Usai Ditetapkan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto: Kita Ingin Terus Bekerjasama
Prabowo Tgaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK Saat Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran
Partai Gerindra Bilang Begini Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran
Gagal Masuk Senayan, Kini PPP Buka Pintu Terkait Kemungkinan Kedatangan Prabowo Subianto dan Gerindra
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 15:30 WIB

Partai Gerindra Tanggapi PKB Terkait Usulan Selebriti Nagita Slavina untuk Jadi Calon Wagub Sumatera Utara

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:15 WIB

Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Beredar Lagu

Jumat, 24 Mei 2024 - 20:41 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Jumat, 24 Mei 2024 - 18:52 WIB

Penjelasan Istana Soal Presiden Jokowi yang Dipastikan Tak Hadir di Rakernas PDI Perjuangan

Rabu, 24 April 2024 - 21:23 WIB

Datangi Kantor PKB Usai Ditetapkan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto: Kita Ingin Terus Bekerjasama

Sabtu, 30 Maret 2024 - 15:07 WIB

Prabowo Tgaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK Saat Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:24 WIB

Partai Gerindra Bilang Begini Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

Senin, 25 Maret 2024 - 13:50 WIB

Gagal Masuk Senayan, Kini PPP Buka Pintu Terkait Kemungkinan Kedatangan Prabowo Subianto dan Gerindra

Berita Terbaru