Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split untuk Tarik Minat Investor Migas

- Pewarta

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto. (Instagram.com @lemigas.esdm)

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto. (Instagram.com @lemigas.esdm)

BISNISNEWS.COM – Kementerian ESDM telah melakukan peningkatan kebijakan sejak 2021 untuk menarik minat para investor di sektor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

Kebijakan tersebut di antaranya pemberlakuan syarat dan ketentuan production sharing contract (PSC) baru, exploration privileges, dan insentif hulu migas.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto menyampaikan hal itu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kementerian ESDM sejak 2021 telah meningkatkan kebijakan untuk meningkatkan investasi pada eksplorasi dan produksi.”

“Kebijakan yang pertama, yakni pemberlakuan syarat dan ketentuan baru untuk kontrak kerja sama. Terdapat kontrak cost recovery dan gross split.”

“Pemerintah tidak lagi mewajibkan kontraktor untuk menggunakan gross split. Ini bukti bahwa pemerintah beradaptasi,” ujar Ariana

Baca artikel lainnya di sini : KPK Berhasil Amankan Beberapa Bukti Dokumen Terkait Kasus SYL Saat Geledah Rumah Adiknya di Makassar

Ariana menyampaikan saat Plenary Session Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2024 di Tangerang, Banten, Kamis (16/5/2024).

Menurut dia, melalui Peraturan Menteri ESDM No 35 Tahun 2021, yang mengatur syarat dan ketentuan PSC yang baru.

Baca artikel lainnya di sini : Soal PDI Perjuangan Tak Undang Presiden Jokowi di Rakernas, Begìni Respons Tenaga Ahli Utama KSP

Calon kontraktor kontrak kerja sama dapat memiliki fleksibilitas skema kontrak apakah dengan cost recovery atau gross split.

Pemerintah tidak lagi mewajibkan kontraktor menggunakan kontrak dengan skema gross split, dan itu menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah terus beradaptasi dengan kebutuhan industri.

Peraturan tersebut memuat beberapa hal yang menarik calon investor antara lain:

1. Peningkatan syarat dan ketentuan PSC.
2. Bank guarantee yang lebih murah sebesar 500.000 dolar AS untuk studi bersama (joint study).

3. Penawaran langsung tanpa joint study.
4. Eksklusivitas unconventional hydrocarbon, yakni dapat dilakukan kontraktor konvensional yang sudah ada dan biaya joint study sebagai biaya operasional.

Kemudian, terkait exploration privileges, dijelaskan Ariana, prosedur fasilitas data eksplorasi juga menjadi lebih mudah.

Dengan komitmen eksplorasi dapat dialihkan ke area terbuka dan biaya keanggotaan data dapat dipulihkan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Pemerintah juga memberikan insentif pada masa eksplorasi dengan masa eksplorasi dapat diperpanjang dari maksimal 10 tahun bagi kontraktor, yang masih ingin bekerja mencari cadangan.

“Sebagai contoh, penemuan cadangan gas lima TCF di WK North Ganal, Kalimantan Timur. Tanpa adanya perpanjangan masa eksplorasi, cadangan gas ini tidak akan ditemukan.”

“Dari kebijakan ini, ditemukan cadangan Geng North yang membuktikan bahwa kerja sama pemerintah dan kontraktor berperan penting dalam mendorong eksplorasi,” ujarnya.

Sementara, untuk pemberian insentif hulu migas, Ariana menegaskan pemerintah selalu terbuka untuk melakukan negosiasi guna membantu kontraktor.

Berbagai bentuk insentif fiskal atau pajak dapat mendongkrak keekonomian proyek migas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pedoman Insentif Hulu, 12 kontraktor telah menerima peningkatan keekonomian proyek dari insentif yang diberikan.

Sedangkan 10 kontraktor lainnya masih dalam proses evaluasi dan negosiasi.

Ariana juga menjelaskan inovasi kebijakan mendatang yang akan diterbitkan untuk mendukung industri hulu migas antara lain The New Simplified Gross Split PSC dan pengembangan projek carbon capture storage (CCS).

“Ke depan, setidaknya ada dua regulasi yang tengah disiapkan, yakni The New Simplified Gross Split PSC, yang merupakan perombakan menyeluruh dari model yang sudah ada.”

After paragraf 28

“Mencakup pembagian bagi hasil yang lebih kompetitif dan prosedur perubahan bentuk kontrak yang lebih jelas.”

“Selain itu, kami juga tengah merumuskan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pengembangan CCS,” ujar Ariana.

Ariana juga menyampaikan bahwa pemerintah terus beradaptasi untuk mengakomodasi kepentingan investor dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional.

-

“Kami, pemerintah, selalu berasumsi seandainya kami berada di posisi investor, namun tentu saja kami tetap harus menjaga posisi yang fair antara kepentingan nasional dan keinginan para investor,” sebutnya.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Infoekbis.com dan Infoekonomi.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media ekonomi & bisnis lainnya, dapat menghubungi Rilisbisnis.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

After 39
Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

Fantastis! Hngga akhir Kuartal I 2024 Setoran BRI kepada Kas Negara Tembus Rp192,06 Triliun
Siap-siap Harga Gas Naik bagi 7 Indusri Ini, Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu
BRI Tawarkan KPR Green Financing Sejak 2021, Komitmen dan Beri Dukungan Terhadap Ekonomi Hijau
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Mantiri Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Sebanyak 37 Perusahaan Antre Gelar IPO di Pasar Modal, 8 Perusahaan Omsetnya di atas Rp250 M
BRI Menanam Grow & Green Bantu Jaga Ekosistem Laut dan Kembangkan Potensi Wisata Daerah
Targetkan PNBP SDA Sektor Migas 2024 Sebesar Rp110,15 Triliun, Saat ini Baru Terealisasi 33,42 Persen
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 15:08 WIB

Fantastis! Hngga akhir Kuartal I 2024 Setoran BRI kepada Kas Negara Tembus Rp192,06 Triliun

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:49 WIB

Siap-siap Harga Gas Naik bagi 7 Indusri Ini, Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Rabu, 19 Juni 2024 - 14:26 WIB

BRI Tawarkan KPR Green Financing Sejak 2021, Komitmen dan Beri Dukungan Terhadap Ekonomi Hijau

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:42 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Senin, 10 Juni 2024 - 16:03 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Mantiri Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina

Selasa, 4 Juni 2024 - 07:57 WIB

Sebanyak 37 Perusahaan Antre Gelar IPO di Pasar Modal, 8 Perusahaan Omsetnya di atas Rp250 M

Kamis, 30 Mei 2024 - 11:56 WIB

BRI Menanam Grow & Green Bantu Jaga Ekosistem Laut dan Kembangkan Potensi Wisata Daerah

Kamis, 30 Mei 2024 - 09:36 WIB

Targetkan PNBP SDA Sektor Migas 2024 Sebesar Rp110,15 Triliun, Saat ini Baru Terealisasi 33,42 Persen

Berita Terbaru