Pemerintah Tak Pro Pemulihan Ekonomi, Buktinya Daya Serap Government Spending Rendah Sekali

BISNISNEWS.COM – Dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko Sri Mulyani mengungkapkan bahwa masih ada dana sekitar 1.200 Triliun

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersisa dan belum diserap yang tersebar diseluruh kementrian, lembaga dan daerah 28 Oktober 2022.

Penyerapan anggaran hingga akhir September 2022 belanja negara baru terealisasi Rp1.913,9 triliun atau sekitar 61,6 persen dari target Rp3.106,4 triliun.

Masih ada sisa APBN sebesar Rp1.200 triliun yang harus diserap di sisa 2 bulan ini hingga akhir tahun 2022.

Dari data tersebut dapat diprediski bahwa penyerapan anggaran yang tersisa hanya mampu menyerap maksimal 70 persen.

Bila melampaui hal tersebut, sudah pasti spending tidak berkualitas (sekedar kejar tayang)

Pemerintah tidak peka bahwa di masa pelemahan ekonomi paska COVID 19, goverment spending adalah game changer untuk memulihan ekonomi.

Pantas saja bila pertumbuhan semester 1 2022 kita kalah dengan negara tetangga seperti VIetnam dan Malaysia. Karena spending mereka lebih baik dan lebih berkualitas.

Pemerintah harus evaluasi seputar perencanaan spending dari awal tahun.

Karena dengan penyerapan anggaran yang tidak maksimal ini bisa menjadi bukti gagal perencanaan yang tentunya menyebabkan gagalnya eksekusi. Ini sangat memperihatinkan!

Ini semakin menambah inkonsistensi pernyataan yang disampaikan pemerintah beberapa bulan lalu.

Bahwa subsidi BBM membuat APBN jebol yang kenyataannya ada sisa APBN yang belum diserap dan harus dihabiskan.

Saran dana 1,200 T bisa dikeluarkan untuk memperbesar bantalan ketahanan pangan dan energi.

Termasuk didalamnya menyiapkan persediaan pangan dan energi untuk 6 bulan tahun 2023

Di mana kelangkaan pangan dan energi mulai terjadi pada kuartal kedua 2023. ini harus segera disiapkan dari kuartal ke-4 2022 ini.

Menteri Keuangan mempunyai otoritas kuat dalam mengendalikan APBN, dana sebesar itu bisa juga digunakan untuk meringankan beban masyarakat jika di re-alokasi ke subsidi BBM dan penguatan ketahanan pangan.

Dengan demikian diharapkan akan menekan inflasi yang sedang terjadi akibat kenaikan BBM.

Jika pemerintah benar-benar pro rakyat maka realokasi sisa anggaran APBN untuk BBM ini penting untuk dilakukan sebagai jawaban atas aspirasi rakyat.

Yang banyak disuarakan oleh asosiasi buruh dan mahasiswa melalui unjuk rasa yang telah dilakukan di berbagai wilayah beberapa waktu lalu pasca kenaikan BBM.

Ini kesempatan pemerintah untuk bisa memanfaatkan sisa APBN tersebut untuk menangani persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi prioritas.

Dan saat ini permasalahan besar yang harus ditangani adalah persoalan lemahnya daya beli masyarakat.

Pemerintah harus cepat melakukan realokasi anggaran ini sehingga bisa mencegah dampak inflasi yang lebih buruk.

Walaupun agak terlambat setidaknya masih ada legacy baik pemerintah menjelang akhir masa jabatan.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.