Pemerintah Harus Bertanggung Jawab dalam Skandal Kelangkaan Minyak Goreng

- Pewarta

Senin, 14 Maret 2022 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Minyak Goreng. (Dok. Bisnis News Network/Banny Rachman)

Minyak Goreng. (Dok. Bisnis News Network/Banny Rachman)

BISNIS NEWS – Sungguh aneh di negeri yang menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia ternyata langka minyak goreng.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Antrian ibu-ibu, juga ada bapak, yang panjang memalukan dan memilukan. Bukan gratis terapi hendak beli dengan harga lebih mahal.

Serasa di jaman penjajahan saja. Karena pegel antri solusi dibuat dengan antrian sandal. Untung disiplin sehingga sandal tidak ditukar-tukar.

Pemandangan ini dahsyat namun mengerikan. Berita teranyar dari Kabupaten Berau Kaltim seorang ibu meninggal di tengah antrian.

Kelangkaan minyak goreng secara tiba-tiba tentu bukan tanpa unsur penyebab. Penyimpangan oleh kartel telah tercium tanpa tindakan berarti.

Masyarakat menjadi korban dari permainan para pebisnis. Pemerintah seperti tidak berdaya untuk menyelesaikan.

Ada Menteri yang justru menyalahkan ibu rumah tangga yang menimbun minyak goreng di dapur. Tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mengada-ada.

Lucunya lima konglomerat sawit yaitu Wilmar Group, Downex Argo Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Company telah disuntik subsidi dana hingga tahun 2017 sebesar 7,5 Trilyun.

Adakah para konglomerat sawit ini menjadi bagian dari mafia kelangkaan minyak goreng?

Marwan Batubara pengamat pertambangan melihat bara dari api kelangkaan minyak goreng ini beragam. Berpangkal pada salah penanganan dari Pemerintah.

Kemendag mengeluarkan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) minyak sawit sebesar 30 % yang wajib dijual di pasar domestik dari total produksi CPO Indonesia.

Namun aturan ini tak mampu menangani krisis kelangkaan.

Ekonomi liberal yang berpihak pada oligarki dan pemilik modal menyebabkan abai dan tidak fokus pada pemihakan dan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak.

Dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum atas berbagai penyelewengan seperti menjual minyak subsidi ke sektor industri, penimbunan dan penyelundupan.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Kelangkaan cukup lama adalah skandal. Harus dapat dipertangjawabkan oleh Pemerintah.

Kemendag menyatakan kurangnya pasokan terjadi di lapangan atau level pendistribusian produk ke pasar ritel.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Dua jalan yang harus dilakukan, pertama selidiki serius permainan jahat yang sangat merugikan masyarakat dan memalukan bangsa.

Kedua, hukum berat mereka yang hanya memikirkan keuntungan usahanya sendiri dengan melakukan penyimpangan.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Kasarnya, hukum gantung. Bila tidak, akan berulang terorisme perdagangan model seperti ini.

infoekbis

Presiden harus tunjukan kepedulian dan keseriusan dalam pemihakkan kepada rakyat, ikut sakit atas penderitaan rakyatnya.

Bukan malah piknik berkemah di Kalimantan. Minyak goreng, pak. Minyak goreng!

Opini: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Berita Terkait

Lemahnya Penegakan Hukum Akibatkan Maraknya Aktivitas Tindak Pidana Ilegal Drilling dan Illegal Tapping
Bos SpaceX Elon Musk Luncurkan Internet Starlink dengan Jokowi, Hadiri World Water Forum 2024 di Bali
Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split untuk Tarik Minat Investor Migas
Badan Pangan Nasional Ungkap Produksi Jagung Tengah Melimpah, Bulog Diminta Serap Hasil Panen Petani
Profil Agus Projosasmito, Preskom AMMAN Group yang Masuk Jajaran Orang Terkaya RI Versi Media Forbes
Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan akan Jadi Modal Ketahanan Energi di Masa Mendatang
Singapura Terbesar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Sebut 5 Besar Negara Realisasi Investasi pada Kuartal I 2024
Harga Bawang Merah Mengalami Kenaikan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Ungkap Alasannya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:27 WIB

Lemahnya Penegakan Hukum Akibatkan Maraknya Aktivitas Tindak Pidana Ilegal Drilling dan Illegal Tapping

Minggu, 19 Mei 2024 - 12:43 WIB

Bos SpaceX Elon Musk Luncurkan Internet Starlink dengan Jokowi, Hadiri World Water Forum 2024 di Bali

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:07 WIB

Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split untuk Tarik Minat Investor Migas

Sabtu, 18 Mei 2024 - 11:31 WIB

Badan Pangan Nasional Ungkap Produksi Jagung Tengah Melimpah, Bulog Diminta Serap Hasil Panen Petani

Kamis, 9 Mei 2024 - 15:19 WIB

Profil Agus Projosasmito, Preskom AMMAN Group yang Masuk Jajaran Orang Terkaya RI Versi Media Forbes

Rabu, 1 Mei 2024 - 14:34 WIB

Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan akan Jadi Modal Ketahanan Energi di Masa Mendatang

Selasa, 30 April 2024 - 10:09 WIB

Singapura Terbesar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Sebut 5 Besar Negara Realisasi Investasi pada Kuartal I 2024

Kamis, 25 April 2024 - 07:49 WIB

Harga Bawang Merah Mengalami Kenaikan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Ungkap Alasannya

Berita Terbaru