BISNISNEWS.COM – ini jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN AKAN JEBOL.
Terbukti hanya isapan jempol alias pembohongan publik, dan kejahatan kepada rakyat?
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Serius Pangan Nusantara, UMKM Kopi yang Bertumbuh hingga Go Global Berkat Pemberdayaan BRI
BRI Dorong UMKM Minuman Herbal Semakin Percaya Diri Garap Pasar Luar Negeri
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tingkat penyerapan APBN begitu rendah, namun ternyata inflasi pangan sangat tinggi.
Pemerintah seharusnya membelanjakan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok bawah.
Tapi ini malah sebaliknya, menaikkan PPN dan harga BBM. Kok bisa pemerintah begitu jahat terhadap rakyatnya?
Baca Juga:
Presiden Prabowo Bangga Melihat Lahan Rawa Jadi Sawah Produktif di Sumsel, Didampingi Mentan Amran
“Sisa uang belanja negara yang belum terserap itu, kata Febrio nantinya bisa menjadi dana tambahan atau cadangan untuk pemerintah untuk APBN 2023.”
Apa tidak salah? Apa BKF tidak mengerti, bahwa APBN 2022 yang tidak terserap tidak bisa digunakan utk APBN 2023? Penyesatan informasi?
Klik referensinya di sini: https://www.cnbcindonesia.com/news/20221028185536-4-383395/sri-mulyani-anggaran-1200-t-mau-dihabiskan-dalam-2-bulan/amp
Tahun 2022 tersisa dua bulan lagi, namun masih ada Rp 1.200 triliun belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih belum terealisasi.
Baca Juga:
Maknai Hari Kartini, BRI Berdayakan Wanita Indonesia Melalui Program BRInita
Pemegang Saham BBRI Panen Dividen Final Senilai Rp31,4 Triliun pada Hari Rabu Ini 23 Mei 2025
Bank DKI Pastikan Keamanan Dana Nasabah di Tengah Proses Forensik Digital
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, di sisa akhir tahun 2022, dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun.
Pemerintah baru merealisasikan belanja sebesar Rp 1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6% hingga 30 September 2022.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menambahkan, untuk sisa belanja negara yang sekira Rp 1.200 triliun itu bukan artinya harus dihabiskan atau dibelanjakan.
Pasalnya untuk membelanjakan uang sebesar itu pada sisa akhir tahun menjadi tantangan tersendiri, menurut pemerintah.
“Artinya kalau memang punya belanja yang belum terserap ya kita pastikan diserap berkualitas, bukan kemudian harus jor-joran dibelanjakan,” jelas Febrio dalam kesempatan yang sama.
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita, artikel, dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.
