BISNISNEWS.COM – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dapat memahami kebijakan pemerintah yang tetap menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) beras dari petani sebesar Rp8.200 per kilogram.
Namun demikian, menurutnya, dengan HPP dengan besaran seperti itu, sudah tidak relevan lagi, mengingat sudah terjadi kenaikan harga pupuk dan BBM yang baru terjadi belakangan ini.
“Akan tetapi, kalau dinaikkan HPP ini, akan terjadi inflasi. Pemerintah banyak pertimbangan. ”
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Pengusaha Wanita Ini Berhasil Sulap Kelor Jadi Aneka Olahan Pangan yang Digemari, Manfaatkan KUR BRI
Bank DKI Siap Kooperatif dalam Proses Hukum Kredit kepada PT Sritex
Tiket Presale Panggung Musikal Keluarga Cemara Ludes, Libur Sekolah Jadi Momen Kembali ke Keluarga
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sehingga bagaimana menjaga kesetimbangan antara inflasi dan kesejahteraan petani,” ujar Sudin kepada Parlementaria, usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV DPR RI ke PT Wilmar Padi Indonesia (WPI), Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa 13 Desember 2022
Ia berharap pemerintah dalam waktu aka nada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai hasil kesimpulan rapat tersebut dengan Kementan dan Bulog.
Sehingga, diharapkan pada Bulan Januari atau Februari 2023, HPP tersebut akan dinaikkan di kisaran Rp8.400 atau Rp8.500.
Baca Juga:
Salah Satu Alasan Pentingnya UMKM Publikasi Press Release, Biaya Tampil di Media Online Itu Hemai
Bimo Wijayanto Siap Jabat Dirjen Pajak, Tunggu Pelantikan dari Menteri Sri Mulyani di Kemenkeu
“Itu harapan kami. Karena kami ini selalu ditanya rakyat kenapa Bulog kalau beli beras atau gabah murah sekali, ya karena berdasarkan HPP.”
“Kalau Bulog belinya lebih mahal untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), maka akan nombok, kecuali yang untuk komersial. Untuk segmentasi beras komersial, Bulog masih berani di harga Rp10.200.”
“Tapi, kalau yang CBP tidak bisa, harus Rp8.200 atau Rp8.300. Muda-mudahan awal tahun depan ada perubahan HPP-nya,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Diketahui, usulan untuk menaikkan HPP ini dalam rangka untuk merespon tingginya pembelian harga gabah yang dilakukan oleh PT WPI. PT WPI dapat membeli gabah dari petani dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pemerintah.
Sehingga, hal ini membuat para tengkulak, lebih memilih menjual gabah atau beras kepada pengusaha besar, dibandingkan ke penggiling lokal skala kecil.
Namun, secara jangka panjang, hal ini akan berdampak terhadap monopoli harga beras di pasaran dan matinya industri penggilingan lokal.
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.
