Negara Republik Indonesia Terancam Hilang, Jika UUD Asli Tak Bisa Dipertahankan

- Pewarta

Kamis, 27 Oktober 2022 - 09:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera Negara Republik Indonesia. (Dok. pekanbaru.go.id)

Bendera Negara Republik Indonesia. (Dok. pekanbaru.go.id)

BISNISNEWS.COM – Negara Indonesia sangat unik. Sebelum 17 Agustus 1945, tidak ada negara Indonesia.

Yang ada adalah sebuah kawasan yang dinamakan Indos Nesos, (East) Indian Archipelago, atau Kepulauan India.

Pemerintah kolonial Belanda menamakannya Hindia Belanda, menunjukkan sebuah teritori di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945 atas kesepakatan para pemuda dan tokoh perwakilan daerah Indos Nesos, yang terbentang dari Sumatra hingga Maluku dan Irian Barat.

Kesepakatan menjelang kemerdekaan ini dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, yang mengikat serta wajib dipatuhi oleh semua pihak perwakilan daerah seluruh Indos Nesos.

Butir-butir kesepakatan yang dituangkan di dalam pembukaan UUD sangat prinsipiil, dan menjadi dasar terbentuknya Negara Republik Indonesia, sehingga tidak dapat dihilangkan.

Dengan kata lain, kalau butir-butir kesepakatan yang sangat prinsipiil tersebut dihilangkan dari UUD, maka dengan sendirinya esensi dan eksistensi Negara Republik Indonesia juga hilang.

Butir-butir kesepakatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kekuasaan penuh dalam membentuk pemerintah.

2. Kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), harus dimaknai untuk tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUD.

Yaitu, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh presiden mandataris.

3. Dengan demikian, kalimat ,”dilakukan sepenuhnya oleh MPR” bukan berarti MPR menjadi pemilik akhir dari kedaulatan rakyat.

Pembukaan UUD yang dengan jelas mengatakan “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Mempunyai makna bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan penuh dalam membentuk pemerintah Negara Indonesia.

4. MPR wajib terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

Artinya, utusan daerah dan utusan golongan pada prinsipnya wajib ada di dalam struktur MPR sebagai perwakilan daerah dan golongan rakyat Indos Nesos, yang telah menyerahkan kedaulatan daerah mereka untuk mendirikan Negara Republik Indonesia.

Tanpa ada utusan daerah dan utusan golongan, negara Republik Indonesia pada prinsipnya juga tidak ada.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

5. Karena, utusan daerah dan utusan golongan, sebagai perwakilan rakyat dari ddaerah Indos Nesos, dirancang di dalam struktur MPR agar daerah mempunyai suara yang cukup penting dalam menentukan presiden dan wakil presiden Negara Indonesia.

Sedangkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung melalui sistem one-man-one-vote, ditambah calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik, ditambah dengan presidential threshold 20 persen, maka praktis daerah mengalami kemunduran ke era penjajahan kembali.

Karena tidak berdaya dan tidak berdaulat dalam menentukan calon pemimpin nasional.

Hal ini berakibat fatal, membuat daerah menjadi tempat eksploitasi, di mana terjadi “perampasan” sumber daya alam pertambangan maupun perkebunan milik daerah.

Yang dilakukan oleh segelintir orang yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan kroni-kroninya, tidak beda halnya ketika jaman penjajahan.

6. Sistem one-man-one-vote membuat daerah mayoritas berkuasa atas daerah minoritas, bertentangan dengan prinsip musyawarah dan mufakat.

Yang disepakati di dalam UUD, menjelang kemerdekaan Negara Indonesia, ketika daerah menyerahkan kedaulatannya kepada Negara Republik Indonesia.

7. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai akal-akalan untuk mengganti utusan daerah dan utusan golongan, pada hakekatnya tidak sama dengan utusan daerah dan utusan golongan.

DPD tidak mempunyai peran sama sekali sebagai perwakilan daerah, tidak mempunyai suara dalam mencalonkan dan memilih presiden dan wakil presiden.

After paragraf 28

Anggota DPD yang dipilih oleh rakyat pada hakekatnya lebih banyak persamaan dengan anggota DPR yang juga dipilih rakyat. Selain itu, banyak anggota DPD juga berasal dari partai politik.

Selain itu, DPD tidak mempunyai hak seperti DPR, antara lain, hak membuat UU, hak anggaran, hak mengawasi pemerintah, dan lainnya.

Dengan demikian, amandemen UUD yang dilakukan sebanyak empat kali selama periode 1999-2002, yang menghilangkan peran daerah dalam pemilihan dan penetapan presiden, pada prinsipnya melanggar kesepakatan antar daerah.

-

Yang dimuat di dalam UUD menjelang didirikannya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Karena amandemen UUD tersebut menghilangkan kedaulatan daerah.

Maka itu, untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia, butir-butir kesepakatan yang sangat prinsipiil di dalam UUD asli harus dipertahankan.

Apabila tidak, maka Negara Republik Indonesia dengan sendirinya juga terancam hilang.

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

After 39
Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Partai Gerindra Tanggapi PKB Terkait Usulan Selebriti Nagita Slavina untuk Jadi Calon Wagub Sumatera Utara
Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Beredar Lagu
Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Penjelasan Istana Soal Presiden Jokowi yang Dipastikan Tak Hadir di Rakernas PDI Perjuangan
Datangi Kantor PKB Usai Ditetapkan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto: Kita Ingin Terus Bekerjasama
Prabowo Tgaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK Saat Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran
Partai Gerindra Bilang Begini Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran
Gagal Masuk Senayan, Kini PPP Buka Pintu Terkait Kemungkinan Kedatangan Prabowo Subianto dan Gerindra
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 15:30 WIB

Partai Gerindra Tanggapi PKB Terkait Usulan Selebriti Nagita Slavina untuk Jadi Calon Wagub Sumatera Utara

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:15 WIB

Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Beredar Lagu

Jumat, 24 Mei 2024 - 20:41 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Jumat, 24 Mei 2024 - 18:52 WIB

Penjelasan Istana Soal Presiden Jokowi yang Dipastikan Tak Hadir di Rakernas PDI Perjuangan

Rabu, 24 April 2024 - 21:23 WIB

Datangi Kantor PKB Usai Ditetapkan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto: Kita Ingin Terus Bekerjasama

Sabtu, 30 Maret 2024 - 15:07 WIB

Prabowo Tgaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK Saat Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:24 WIB

Partai Gerindra Bilang Begini Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

Senin, 25 Maret 2024 - 13:50 WIB

Gagal Masuk Senayan, Kini PPP Buka Pintu Terkait Kemungkinan Kedatangan Prabowo Subianto dan Gerindra

Berita Terbaru