Naikkan Tarif Jadi Bumerang, Lebih Baik PLN Minta Diskon Harga Pembangkit Listrik Swasta

- Pewarta

Rabu, 1 Juni 2022 - 18:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Perusahaan Listrik Nrgara (Dok. Pln.co.id)

Gedung Perusahaan Listrik Nrgara (Dok. Pln.co.id)

BISNIS NEWS – Mengapa jadi bumerang? Selama ini tidak banyak publik yang tau bahwa listrik yang dihasilkan Perusahaan Listrik Nrgara (PLN) sudah over supply atau kelebihan kapasitas.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Pihak PLN sendiri pernah mengatakan bahwa listrik yang mereka hasilkan hanya terjual 50% saja.

Bahkan ada kabar yang lain mengatakan bahwa di masa covid 19 listrik yang dihasilkan PLN hanya terjual 30 persen. Selebihnya terbuang percuma.

Padahal PLN harus membeli seluruh listrik yang dihasilkan oleh Independen Power Producer (IPP) alias pembangkit listrik swasta.

Sistem yang digunakan dalam pembelian listrik swasta adalah Take Or Pay (TOP). Dengan sistem ini maka berapapun listrik yang dihasilkan swasta wajib dibeli oleh PLN.

Jadi swasta setiap detik menerima uang dari PLN. Sementara PLN setiap detik mengeluarkan uang untuk membeli listrik swasta.

Namun karena PLN over supply maka listrik yang dibeli PLN tersebut dibuang percuma. Sampai sekarang belum ada tehnologi penyimpanan listrik. Jadi PLN beli listrik untuk dibuang.

Supaya tidak banyak membuang bahan bakar primer di PLN sendiri maka sering kali pembangkit milik PLN sendiri dimatikan. Demi agar tetap menyerap listrik swasta tersebut.

Sebab walaupun tidak diserap listrik swasta tersebut harus tetap dibayar oleh PLN. Jadi pembangkit listrik milik PLN sendiri yang dimatikan.

Ini luar biasa pengorbanan PLN kepada para pebisnis listrik. PLN rela membuang sumber daya dari pembangkit sendiri yang telah memakan uang investasi yang sangat besar sekali.

Sekarang masalahnya makin lama kantong PLN makin kering kerontang. Habis uang buat tiga hal:

1. Beli listrik swasta,

2. Beli energi primer gas, batubara dan solar,

3. Biaya pemeliharaan infrastruktur yang mahal.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Jika terus menumpuk utang, maka akan membahayakan masa depan perudasahaan di masa mendatang.

Belakangan beredar kabar bahwa untuk mengatasi cash flow atau aliran uang masuk yang makin menipis PLN berencana menaikkan tarif listrik.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Kebijakan ini tampaknya karena pemerintah tak bisa lagi membayar kompensasi kepada PLN. Uang kompensasi adalah berasal dari perhitungan selisih tarif listrik PLN dengan biaya pokok produksi listrik.

Kompensasi ini digantikan oleh pemerintah. Namun pemerintah sekarang tidak punya uang. Utang kompensasi kepada PLN sudah terlalu besar.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Namun menaikkan tarif bukanlah langkah yang sepenuhnya tepat. Karena PLN berhadapan dengan over produksi tadi atau kelebihan produksi listrik yang tidak terjual.

infoekbis

Kalau menaikkan tarif maka besar kemungkinan jumlah listrik yang terjual akan semakin menurun.

Jika itu terjadi maka kerugian yang diderita akibat over supply tadi makin jauh dari jalan keluar. Atau menaikkan tarif akan menambah masalah baru bagi PLN.

Solusi Minta Diskon ke IPP

Pada masa pandemi berlangsung banyak sekali kebijakan diskon tarif listrik yang diberikan PLN kepada konsumen listrik. Kebijakan ini tentu saja diambil atas dasar persetujuan dari pemerintah.

Lagi lagi gantinya adalah dana kompensasi yang beluk pasti kapan akan dibayar oleh menteri keuangan. Biasanya dalam tradisi selalu terlambat 3 tahunan.

Selain itu PLN juga belum melakukan penyesuaian tarif dengan alasan untuk mendukung ekonomi, stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat.

Bahkan tarif golongan ataspun tidak dilakukan penyesuaian dalam beberapa tahun terakhir. Semua itu menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh PLN.

Lalu bagaimana pembangkit swasta atau IPP? Apakah mereka ikut menanggung kerugian? Tentu saja tidak.

Listrik dati IPP selalu dibeli PLN sesuai dengan harga pasar atau harga keekonomian.

Pembangkit listrik IPP selalu untung, apapun situasinya baik dimasa covii maupun sebelumnya.

Sistem pengelolaan ketenagakistrikan memastikan pembangkit listrik swasta untung besar dari bisnis listrik.

Oleh karenanya dimasa pemulihan ekonomi pasca covid ini seharusnya PLN dengan didukung oleh pemerintah melakukan renegosiasi.

Dengan pembangkit listrik swasta, terutama pembangkit listrik fosil, untuk memberikan diskon harga penjualan listrik ke PLN.

Ini sebenarnya adalah langkah untuk menanggung bersama kelebihan kapasitas atau over supply listrik nasional.

Kebijakan diskon harga oleh pembangkit listrik swasta mutlak diperlukan oleh PLN untuk menyelamatkan keuangan PLN sendiri yang sedang memburuk.

Karena jika PLN benar benar bangkrut maka IPP pun akan ikut bangkrut karena PLN tidak lagi sanggup membeli listrik IPP.

Ini adalah langkah untuk recover together agar semua selamat menyongsong era jatuh tempo utang yang akan menjadi masalah terbesar PLN di tahun tahun mendatang.

Mudah mudahan Menteri BUMN Erick Tochir bisa membantu PLN melakukan negosiasi dengan IPP ini.

Sehingga PLN tidak menderita rugi besar sebagaimana yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Opini : Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).***

Berita Terkait

BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jamaah Haji 2024
BI dan Pemerintah Terus Perkuat Koordinasi, Utang Luar Negeri Indonesia pada Februari 2024 Terkendali
Eskalasi Geopolitik Iran – Israel, Harga BBM dan LPG Tidak Naik Sampai Juni tapi Juli 2024 akan Dievaluasi
Pada Periode Libur Lebaran 2024, BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5 Persen Jadi Rp14,9 Triliun
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia Sebagai Negara Layak Tujuan Investasi dengan Outlook Stabil
Bertemu Menkeu Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani
BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo, Jawa Timur Berkembang dan Penuhi Permintaan Saat Lebaran
Negara Layak Tujuan Investasi dengan Outlook Stabil, Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 17:27 WIB

BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jamaah Haji 2024

Senin, 22 April 2024 - 16:29 WIB

BI dan Pemerintah Terus Perkuat Koordinasi, Utang Luar Negeri Indonesia pada Februari 2024 Terkendali

Senin, 22 April 2024 - 15:53 WIB

Eskalasi Geopolitik Iran – Israel, Harga BBM dan LPG Tidak Naik Sampai Juni tapi Juli 2024 akan Dievaluasi

Minggu, 21 April 2024 - 11:58 WIB

Pada Periode Libur Lebaran 2024, BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5 Persen Jadi Rp14,9 Triliun

Sabtu, 20 April 2024 - 15:10 WIB

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia Sebagai Negara Layak Tujuan Investasi dengan Outlook Stabil

Sabtu, 20 April 2024 - 15:06 WIB

Bertemu Menkeu Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani

Sabtu, 20 April 2024 - 11:24 WIB

BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo, Jawa Timur Berkembang dan Penuhi Permintaan Saat Lebaran

Jumat, 19 April 2024 - 16:56 WIB

Negara Layak Tujuan Investasi dengan Outlook Stabil, Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia

Berita Terbaru

BRI kembali terpilih sebagai pemenang proses bidding penyediaan uang kertas asing (banknotes) Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk living cost jamaah haji Indonesia tahun 2024. (Dok. BRI)

Ekonomi

BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jamaah Haji 2024

Senin, 22 Apr 2024 - 17:27 WIB