Menkopolhukam Minta PT Gunbuster Nickel Industry Lebih Terbuka Terkait Kenagakerjaan

- Pewarta

Selasa, 17 Januari 2023 - 10:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok. Kominfo.go.id)

Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok. Kominfo.go.id)

BISNISNEWS.COM –  Menteri Koordinator bidang Polhukam (Menkopolhukam) Mahfud MD mengimbau PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) lebih terbuka terkait ketenagakerjaan.

“Pemerintah menghimbau PT GNI bisa bersikap lebih terbuka, sehingga pemerintah dapat mempunyai data, tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaam pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah RI,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin malam.

Hal itu disampaikan Mahfud terkait bentrokan di pabrik smelter PT GNI dii Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu (14/1) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia menegaskan perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja.

“Pemerintah menyesalkan terjadinya peristiwa itu,” ujarnya.

Kata dia, pemerintah berharap agar seluruh masyarakat tenang dan kembali kehidupan normal seperti biasa.

“Karena pada saat ini, situasi di Morowali sudah kondusif,” ungkapnya.

Mahfud menegaskan aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi.

Pemerintah setelah mempelajari latar belakang peristiwa, maka pemerintah menegaskan berdasarkan konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.

Mahfud berharap perusahaan hendaknya menyikapi tuntutan pekerja dengan arif, sebaliknya para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan konstitusi,” katanya menegaskan.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Sinergi Digitalisasi dan Sertifikasi: Dr. Hj. Ida Fauziyah Garisbawahi Pentingnya Kerjasama di HUT BNSP
Terkait Isu Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis, Begini Tanggapan Gibran Rakabuming Raka
Kali Ini KPK Panggil Hasto Kristiyanto Sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi DJKA, Bukan Kasus Harun Masiku
Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI
Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono
Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama, KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono
Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 14:33 WIB

Sinergi Digitalisasi dan Sertifikasi: Dr. Hj. Ida Fauziyah Garisbawahi Pentingnya Kerjasama di HUT BNSP

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:31 WIB

Terkait Isu Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis, Begini Tanggapan Gibran Rakabuming Raka

Jumat, 19 Juli 2024 - 20:57 WIB

Kali Ini KPK Panggil Hasto Kristiyanto Sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi DJKA, Bukan Kasus Harun Masiku

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:52 WIB

Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:42 WIB

Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono

Rabu, 17 Juli 2024 - 07:55 WIB

Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:46 WIB

Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama, KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono

Rabu, 10 Juli 2024 - 07:55 WIB

Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri

Berita Terbaru