BISNSINEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Cikarang Jawa Barat pada Jumat 27 Januari 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menggelar dialog dengan para pelaku usaha pengguna jasa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berasal dari wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta.
Dari kunjungan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi, bahkan di masa tersulit sekalipun seperti pandemi.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Indonesia telah mengelola pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Ini tentu merupakan sebuah kinerja yang luar biasa. Namun, dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru.”
“Di tahun 2023, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik.”
“Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi,” kata Menkeu.
Baca Juga:
Berawal dari Karyawan Minimarket, Toko Ini Berkembang Pesat Berkat Kemitraan dengan AgenBRILink
Nasabah Prioritas Capai 161 Ribu, Kelolaan Aset Wealth Management BRI Tumbuh 23,05%
KPK akan Terbitkan DPO Jika Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Bersikap Tak Kooperatif
Untuk mampu melewati kondisi tersebut, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Selain menggelar dialog dengan para pelaku usaha, dalam kunjungan tersebut Menkeu juga berkesempatan meninjau Cikarang Dry Port (CDP) untuk melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara (TPS).
Berada di wilayah pengawasan Kantor Bea Cukai Cikarang, CDP telah beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.
Baca Juga:
Alexandra Askandar: Pionir ESG dalam Dunia Perbankan Indonesia
Dirut BRI Sunarso Dinobatkan Sebagai Best CEO, BRI Raih 3 Penghargaan dalam TOP BUMN Awards 2024
Untuk menghadapi tantangan ke depan, CDP bersinergi dengan Bea Cukai Cikarang melakukan transformasi perbaikan proses bisnis.
Transformasi tersebut mencakup penguatan budaya, pengembangan proses bisnis, dan pengembangan system, seperti autogate system, behandle management system, dan electronic seal yang terintegrasi dengan CEISA.
Transformasi ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai inisiatif besar nasional yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pergerakan barang dalam rantai pasok.
“Kemenkeu berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melayani dunia usaha agar makin kompetitif dan produktif dengan penerapan kebijakan yang mendukung dunia usaha.”
“Penerapan kebijakan dan prosedur yang semakin baik juga menjadi komitmen Presiden, untuk menjadikan Indonesia destinasi investasi, sehingga kita tidak hanya berinvestasi di domestik tetapi juga untuk ekspor,” imbuh Menkeu.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.