Masalah Degradasi Regulasi Ketenagalistrikan, Apakah agar  PLN Lebih Cepat Bubar?

- Pewarta

Rabu, 26 Oktober 2022 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung PLN. (Dok. web.pln.co.id)

Gedung PLN. (Dok. web.pln.co.id)

BISNISNEWS.COM – Kata orang tua di kampung, air itu jernih di hulunya tapi makin ke hilir makin keruh, karena prilaku manusianya.

Ini adalah pengibaratan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana negara awalnya mengatur semua yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

Tetapi seiring perjalanan waktu semua dirusak oleh para pengurus negara, pemerintah dan legislatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada 37 tahun yang lalu,  Indonesia memiliki UU No 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan. UU ini dengan baik mengatur bagaimana negara memastikan rakyat berdaulat atas ketenagalistrikan.

PLN sebagai perusahaan negara diserahkan tugas untuk menjalankan layanan ketenagalistrikan nasional.

Demikian juga pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam layanan ketenagalistrikan diberikan peluang.

Sistem kelembagaan yang dibangun dalam UU no.15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yakni

(1) Integrasi dalam penyediaan ketenagalistrikan mulai dari pembangkit listrik, Transmisi hingga Distribusi.

(2) pengadaan listrik di mulai dari titik pembangkitan sampai masyarajat. Kaidah ini yang selalu mau dirongrong oleh berbagai kepentingan.

(3) Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (KUK) diberikan peluang usaha. UU ini mempersilahkan berbisnis, yang penting tidak merugikan negara dan ada dalam integrasi layanan listrik yang dijalankan oleh negara.

Namun sejak era  reformasi yang semangatnya liberalisasi ekonomi terjadilah pergeseran filosofi, strategi melalui regulasi pelembagaan liberalisasii dalam sektor ketenagalistrikan. UU ketenagalistrikan dibongkar secara total.

Strategi pengusahaan negara terhadap cabang cabang produksi yang penting bagi negara  sebagai pelaksanaan  kedaulatan rakyat tidak lagi diutamakan.

UU ketenagalistrikan era reformasi memang bermaksud menyerahkan bisnis listrik kepada oligarki modal.

Ora Kapok

Di bawah sikap takluk pada agenda liberalisasi ekonomi yang disponsori modal asing bekerja sama dengan konglomerat busuk dan  oligarki nasional.

Maka disyahkanlah UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. UU ini mempreteli hak menguasai negara dalam penyediaan ketenagalistrikan melalui pasal pasal unbandling pengelolaan PLN baik secara vertikal maupun horizontal.

Usaha penyedian listrik oleh PLN selaku perpanjangan tangan negara hendak dipotong potong untuk sebagian diserahkan ke pihak swasta atau agar sebagian menjadi bisnis yang dikuasai swasta.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

UU  ini dinyatakan bertentangan dengan pasal 33 UUD 45, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keputusan MK disampaikan oleh majelis hakim MK dalam sidang pembacaan putusan atas permohonan judicial review UU 20/2002 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh BHI, Serikat Pekerja PLN, dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKA PLN) di kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/2004).

Amar putusan ini dibacakan oleh 9 hakim, termasuk Ketua MK Jimly Ash-Shiddiqie, secara bergiliran.

Dalam amar putusannya, MK menetapkan bahwa pasal 27, 28, 33, dan 54 UUD 45 telah dilanggar oleh ketentuan di dalam UU 20 Tahun 2002.

Pelanggaran itu, terutama pada pasal yang menyatakan bahwa listrik merupakan komoditi yang dapat dikompetisikan dan ditingkatkan harga jualnya dan listrik merupakan cabang usaha yang cukup dikuasai oleh negara dalam konsep perdata

Lima tahun kemudian disyahkan UU 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sama dengan UU sebelumnya yang membawa konsep penyelenggaraan ketenagalistrikan secara unbandling.

Skema yang dibangun UU ini adalah pengelolaan ketenagalistrikan secara terpisah pisah baik secara horizontal maupun vertikal atau keduanya secara bersamaan.

Tentu saja maksudnya agar listrik yang dipisah pisah itu dapat diambil alih oleh swasta atau diserahkan bagian bagiannya secara utuh 100 persen kepada swasta. UU yang sudah mati dibangkitkan lagi oleh oligark Indonesia.

Lagi lagi UU No 30 tahun 2009 dibatalkan oleh Mahkamah MK. Dari pasal-pasal yang diuji itu, ada 2 pasal yang akhirnya dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1.

After paragraf 28

“Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi salinan putusan MK.

MK juga menyatakan, “Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Oligarki Indonesia memang gak bisa tobat. Kegagalan dua kali tidak menjadikan mereka kapok. UU ketenagalistrikan kembali dimasukkan ke dalam Ombibuslaw yakni UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ketenagalistrikan yang sudah mati dua kali dihidupkan kembali.

-

Dalam cluster ketenagalistrikan UU cipta kerja konsep liberalisasi ketenagalistrikan dibangkitkan lagi dari dalam kuburnya. Lagi lagi UU ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kali ini yang dibatalkan adalah proses formalnya dan memberi tenggang waktu kepada pemeirntah dan DPR untuk memperbaiki UU ini.

Pokrol Bambu

Namun bukanya memperbaiki kesalahan formil dalam UU ciptaker, akan tetapi malah menjadikan UU ciptaker sebagai dasar bagi  pemerintah menerbitkan peraturan turunan dari UU cipta kerja dalam sektor ketenagalistrikan.

Oligarki Indonesia seperti orang kebelet pipis tidak tahan untuk mempercepat liberalisasi PLN atau bahasa lainya bagaikan agar aset aset PLN segera bisa dipreteli, sehingga bisnis  listrik ke depan tidak didominasi PLN.

After 39
Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Wah ini adalah main pokrol bambu. Pemerintah bergerak bagaikan hantu membuat berbagai agenda privatisasi PLN yakni melalui sub holding PLN.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Anak anak perusahaan PLN dipisahkan dari induknya, agar bisa dilepas ke swasta.

Usaha melepaskan ke swasta melalui sub holding dilanjutkan dengan IPO, lease back, strategic partner hingga pengalihan aset.

Baru baru ini Pemerintah megalihkan aset PLN kepada PT. Bukut Asam, BUMN tambang batubara yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak swasta.

Alasannya untuk mempercepat penutupan pembangkit batubara tersebut, dengan alasan mencapai target Net Zero Emission (NZE). Kok kayaknya gak nyambung antara tujuan dan tindakan.

Apakah PT BA kesulitan jual batubara sehingga diserahkan pembangkit PLN? Atau apakah PT BA kesulitan uang sehingga diajak jualan listrik PLTU dengan sistem take or pay dengan PLN?

Untuk memperlancar pengalihan aset ini maka digunakan seabrek istilah dalam bahasa asing, tapi kesannya asal comot. Lah kok rasanya saya tau siapa konsultannya.

Saya pernah dengar dia orang yang suka deception dengan bahasa asing itu  ceramah tentang taktik seperti begitu. Gunakan istilah asing yang banyak dalam menjual aset negara.

Pertama dialihkan ke BUMN Tbk, setelah itu dialihkan ke swasta murni. Kalau ini sudah jual aset namanya. Ngono Mas.

Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia).***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Fantastis! Hngga akhir Kuartal I 2024 Setoran BRI kepada Kas Negara Tembus Rp192,06 Triliun
Siap-siap Harga Gas Naik bagi 7 Indusri Ini, Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu
BRI Tawarkan KPR Green Financing Sejak 2021, Komitmen dan Beri Dukungan Terhadap Ekonomi Hijau
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Mantiri Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Sebanyak 37 Perusahaan Antre Gelar IPO di Pasar Modal, 8 Perusahaan Omsetnya di atas Rp250 M
BRI Menanam Grow & Green Bantu Jaga Ekosistem Laut dan Kembangkan Potensi Wisata Daerah
Targetkan PNBP SDA Sektor Migas 2024 Sebesar Rp110,15 Triliun, Saat ini Baru Terealisasi 33,42 Persen
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 15:08 WIB

Fantastis! Hngga akhir Kuartal I 2024 Setoran BRI kepada Kas Negara Tembus Rp192,06 Triliun

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:49 WIB

Siap-siap Harga Gas Naik bagi 7 Indusri Ini, Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Rabu, 19 Juni 2024 - 14:26 WIB

BRI Tawarkan KPR Green Financing Sejak 2021, Komitmen dan Beri Dukungan Terhadap Ekonomi Hijau

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:42 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Senin, 10 Juni 2024 - 16:03 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Mantiri Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina

Selasa, 4 Juni 2024 - 07:57 WIB

Sebanyak 37 Perusahaan Antre Gelar IPO di Pasar Modal, 8 Perusahaan Omsetnya di atas Rp250 M

Kamis, 30 Mei 2024 - 11:56 WIB

BRI Menanam Grow & Green Bantu Jaga Ekosistem Laut dan Kembangkan Potensi Wisata Daerah

Kamis, 30 Mei 2024 - 09:36 WIB

Targetkan PNBP SDA Sektor Migas 2024 Sebesar Rp110,15 Triliun, Saat ini Baru Terealisasi 33,42 Persen

Berita Terbaru