KPK Diminta Periksa Anak Usaha Telkom Pelaksana Digitalisasi SPBU Pertamina

- Pewarta

Jumat, 8 April 2022 - 13:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SPBU Pertamina. (Dok. pertaminaretail.com)

SPBU Pertamina. (Dok. pertaminaretail.com)

BISNIS NEWS  – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap dan penugasan, jenis Solar dan Pertalite telah terjadi di berbagai SPBU Pertamina baru-baru ini.

Menurut Dirut Pertamina Nicke Widyawati antrian yang mengular disebabkan adanya penyelewengan oleh spekulan dan pengguna yang tidak tepat sasaran.

Mengakibatkan penyaluran BBM subsidi over kuota di SPBU tersendat, tentu hal itu telah merugikan keuangan negara dan merugikan konsumen BBM masyarakat bawah juga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Kamis, 7 April 2022 lewat keterangan tertulisnya.

“Over kuota Solar hingga akhir Maret 2022 mencapai 13%, sementara over kuota Pertalite sudah mencapai 20% dari kuota yang sudah ditetapkan Pemerintah melalui BPH Migas, akibat over kuota inilah membuat Pertamina membatasi suplai BBM tersebut ke SPBU,” ungkap Yusri.

Lebih lanjut dikatakan Yusri, Pertamina membatasi penyaluran BBM subsidi berakibat kelangkaan untuk menghidari kerugian.

Karena kerugian over kuota tidak ditanggung oleh Pemerintah, kecuali ada penyesuaian kuota dari BPH Migas.

“Sebab, selisih antara harga jual Solar dan Pertalite di SPBU dengan harga keekonomiannya, masing-masing untuk Solar Rp 7.800 perliter dan Pertalite Rp 4.500 perliter.

Selisih harga BBM itulah menjadi beban keuangan negara yang dianggarkan di APBN, asal masih dalam batasan kuota BPH Migas,” ulas Yusri.

Tak hanya itu, kata Yusri, Pertamina pun mengalami kerugian jika digitalisasi SPBU tidak berfungsi baik sebagaimana mestinya, menyebabkan kebocoran BBM subsudi tidak bisa dipantau sejak dini secara real time.

Namun ironisnya Pertamina harus membayar juga sebesar Rp 15,25 perliter, dengan total jumlah BBM yang dikeluarkan dari SPBU di seluruh Indonesia selama lima tahun kepada PT Telkom.

“Akibat digitalisasi tidak berfungsi, maka Pertamina gagal mengendalikan penyimpangan distribusi BBM.”

“Terbukti sering terjadi Pertamina terlambat menyalurkan BBM subsidi ke SPBU dan banyaknya spekulan BBM yang tertangkap oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah,” kata Yusri.

Oleh sebab itu, kata Yusri, Menteri Keuangan tidak wajib membayar klaim Pertamina untuk penggantian BBM subsidi dan BBM penugasan di luar kuota yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas.

Sebab, kerugian over kuota BBM subsidi dan penugasan tersebut, harus dibebankan kepada PT Telkom yang diduga gagal membangun IT Nozle tersebut.

“Kecuali, pihak Pertamina bisa menyajikan semua nomor kendaraan bermotor penguna BBM subsidi dan penugasan secara manual dalam klaim tagihannya kepada Pemerintah,” kata Yusri.

Atau, lanjut Yusri, KPK telah melakukan audit teknologi digitalisasi SPBU tersebut, sesuai permintaan BPH Migas di awal tahun 2021 kepada KPK.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Pasalnya, sejak diresmikan beroperasinya digitalisasi 5.515 SPBU Pertamina oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 29 Desember 2020, proyek digitalisasi dengan niliai investasi Rp 3,6 triliun patut diduga tidak berfungsi sempurna.

Proyek tersebut merupakan hasil kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Telkom (Persero) Tbk.

Perjanjian kerja sama tersebut, ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid dengan Direktur Enterprise PT Telkom Dian Rahmawan, dilaksanakan pada 31 Agustus 2018 di Kementerian BUMN.

Acara penanda tanganan kerjasama saat itu, disaksikan oleh Wamen ESDM Achandra Tahar, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala BPH Migas Fansurullah Asa, Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan Dirut Telkom Alex Sinaga.

“Sebab, jika IT Nozle atau digitalisasi SPBU itu berfungsi sempurna, maka sistem itu secara real time memberikan seluruh informasi terinci kondisi di SPBU kepada Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Pusat dan seluruh Pertamina Marketing Operation Regional seluruh Indonesia,” ungkap Yusri.

Informasi yang diberikan, kata Yusri, meliputi volume BBM semua jenis yang sudah tersedia di seluruh depo terminal BBM, maupun yang sudah terjual dan yang masih tersisa di seluruh tangki SPBU, termasuk CCTV Analytic di SPBU harus bisa merekam dan mencatat nomor plat kendaraan pengguna BBM subsidi dan penugasan.

“Jadi, jika digitalisasi SPBU benar berfungsi, omong kosong bisa terjadi kelangkaan BBM di SPBU. Rakyat monitor, menunggu kinerja KPK bisa mengusut tuntas proyek digitalisasi SPBU dilakanakan oleh anak usaha PT Telkom yang berpotensi merugikan negara, yakni PT Sigma Cipta Caraka ” ungkap Yusri.***

Berita Terkait

Badan Pangan Nasional Apresiasi Sinergi Stakeholder Bangun Stabilitas Jagung dan Perunggasan
Dolar AS Menguat, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter, Naik dari Rencana Rp15.500
Komitmen Majukan Industri Konstruksi Baja di Indonesia, PT Garuda Yamato Steel Pamerkan Produk Inovasi
BRI Jalin Kerja Sama dengan Manulife Indonesia, Permudah Pembayaran Premi Asuransi
Beli 2 Unit Kapal Penumpang Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Usulkan PNM Sebesar Rp2,5 Triliun
Ajang Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024, BRI Dinobatkan Sebagai Bank Persero dengan Kinerja Terbaik
PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik
BNI Loudfest Vol.3 2024 Berakhir Meriah, SUGBK Tetap Terjaga Seluruh Fasilitasnya.
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 15:51 WIB

Badan Pangan Nasional Apresiasi Sinergi Stakeholder Bangun Stabilitas Jagung dan Perunggasan

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:06 WIB

Dolar AS Menguat, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter, Naik dari Rencana Rp15.500

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:46 WIB

Komitmen Majukan Industri Konstruksi Baja di Indonesia, PT Garuda Yamato Steel Pamerkan Produk Inovasi

Rabu, 10 Juli 2024 - 18:38 WIB

BRI Jalin Kerja Sama dengan Manulife Indonesia, Permudah Pembayaran Premi Asuransi

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:01 WIB

Beli 2 Unit Kapal Penumpang Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Usulkan PNM Sebesar Rp2,5 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:00 WIB

Ajang Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024, BRI Dinobatkan Sebagai Bank Persero dengan Kinerja Terbaik

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:29 WIB

PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik

Minggu, 7 Juli 2024 - 21:10 WIB

BNI Loudfest Vol.3 2024 Berakhir Meriah, SUGBK Tetap Terjaga Seluruh Fasilitasnya.

Berita Terbaru