Komisi VI DPR RI Pertanyakan Ketidakhadiran Bos Pengembang dari Mega Proyek Meikarta

- Pewarta

Kamis, 26 Januari 2023 - 14:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Proyek Meikarta Mangkrak. (Instagram.com/themeikarta)

Proyek Meikarta Mangkrak. (Instagram.com/themeikarta)

BISNISNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mempertanyakan ketidakhadiran Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang dari Mega Proyek Meikarta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI tanpa informasi dan keterangan.

“Kami sengaja mengundang PT Mahkota sentosa Utama dalam RDPU ingin mendengar secara langsung dari pihak pengembang atau PT Mahkota Sentosa utama yang menjadi bagian dari Lippo Group terkait permasalahan pembangunan meikarta.”

“Serta upaya penyelesaian yang dilakukan dalam upaya memenuhi hak-hak konsumen secara detail.”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hal ini sebagai tindak lanjut atas rapat sebelumnya, aspirasi dalam audiensi dari Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) pada 18 Januari 2023 lalu,” papar Hekal dalam RDPU Komisi VI DPR di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan Jakarta, Rabu 25 Januari 2023.

Saat itu, lanjut Hekal, KPKM mengadukan bahwa penyerahan unitnya terlambat atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Serta masih banyak unit yang belum dibangun, dan tidak terlihat progres fisiknya.

Di sisi lain konsumen tersebut telah melakukan pembayaran uang muka, bahkan ada yang sudah lunas, dan ada yang masih menyicil meskipun dihadapkan pada masa sulit pandemi covid-19 saat itu.

Komisi VI DPR RI juga mendapat laporan bahwa Meikarta sudah melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di mana salah satu poin homologasi bahwa penyerahan unit kepada konsumen dilakukan bertahap mulai tahun 2027 atau 85 bulan sejak tahun 2020.

Keputusan tersebut jelas sangat merugikan konsumen, karena dilakukan terlampau lama, sementara konsumen telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan sebelumnya, serta sebagian besar konsumen merasa tidak pernah dilibatkan dalam negosiasi proses PKPU tersebut.

Dijelaskan Hekal, dalam audensi tersebut, Komisi VI DPR juga mengundang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI yang menangani bidang perlindungan konsumen.

Sebagai salah satu daripada hasil rapat tersebut, Komisi VI DPR RI juga meminta BPKN terus mengawal penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Meikarta serta sebagai wujud hadirnya negara dalam penyelesaian masalah Meikarta ini.

“Namun karena hari ini mereka tidak ada yang hadir, adanya gugatan dari Meikarta kepada orang-orang yang ingin mendapatkan hak-haknya dari Meikarta, termasuk dengan cicilan ke Bank Nobu juga.”

“Ternyata konsumen Meikarta itu juga digugat oleh pihak Meikarta sebesar Rp56 miliar yang kami dengar pengadilannya atau persidangannya sudah dimulai pada tanggal 24 Januari kemarin.”

“Oleh karena itu RDPU ini digelar, dan kami silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, opini, statemen tentang kejadian ini saya persilakan waktu dan tempatnya,” papar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Fantastis! Hngga akhir Kuartal I 2024 Setoran BRI kepada Kas Negara Tembus Rp192,06 Triliun
Siap-siap Harga Gas Naik bagi 7 Indusri Ini, Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu
BRI Tawarkan KPR Green Financing Sejak 2021, Komitmen dan Beri Dukungan Terhadap Ekonomi Hijau
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Mantiri Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Sebanyak 37 Perusahaan Antre Gelar IPO di Pasar Modal, 8 Perusahaan Omsetnya di atas Rp250 M
BRI Menanam Grow & Green Bantu Jaga Ekosistem Laut dan Kembangkan Potensi Wisata Daerah
Targetkan PNBP SDA Sektor Migas 2024 Sebesar Rp110,15 Triliun, Saat ini Baru Terealisasi 33,42 Persen
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 15:08 WIB

Fantastis! Hngga akhir Kuartal I 2024 Setoran BRI kepada Kas Negara Tembus Rp192,06 Triliun

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:49 WIB

Siap-siap Harga Gas Naik bagi 7 Indusri Ini, Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Rabu, 19 Juni 2024 - 14:26 WIB

BRI Tawarkan KPR Green Financing Sejak 2021, Komitmen dan Beri Dukungan Terhadap Ekonomi Hijau

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:42 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Senin, 10 Juni 2024 - 16:03 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Mantiri Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina

Selasa, 4 Juni 2024 - 07:57 WIB

Sebanyak 37 Perusahaan Antre Gelar IPO di Pasar Modal, 8 Perusahaan Omsetnya di atas Rp250 M

Kamis, 30 Mei 2024 - 11:56 WIB

BRI Menanam Grow & Green Bantu Jaga Ekosistem Laut dan Kembangkan Potensi Wisata Daerah

Kamis, 30 Mei 2024 - 09:36 WIB

Targetkan PNBP SDA Sektor Migas 2024 Sebesar Rp110,15 Triliun, Saat ini Baru Terealisasi 33,42 Persen

Berita Terbaru