Kereta Cepat Potensi Rugikan Keuangan Negara, Aparat Hukum Wajib Investigasi Cost Overrun

- Pewarta

Rabu, 10 Agustus 2022 - 12:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi kereta cepat Jakarta Bandung. (Instagram.com/@keretacepat_id)

Ilustrasi kereta cepat Jakarta Bandung. (Instagram.com/@keretacepat_id)

BISNIS NEWS – Biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung membengkak, cost overrun, sekitar 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp28,5 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sebuah jumlah yang sangat besar, mencapai lebih dari 30 persen nilai proyek. Sangat tidak masuk akal.

Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh China. Tidak masuk akal. Maka itu, China tidak mau menanggung _cost overrun_ ini.

China minta pihak Indonesia yang menanggung. Sangat aneh. Karena ini proyek patungan _(joint venture)_ antara BUMN Indonesia dengan BUMN China.

Seharusnya semua biaya ditanggung oleh perusahaan patungan tersebut: PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Tetapi, anehnya, mengapa China minta pihak Indonesia yang menanggung? Apakah China mencium aroma kurang sedap atas cost overrun ini, sehingga tidak mau menanggungnya?

Yang lebih aneh lagi, Indonesia menyatakan akan mempertimbangkan permintaan China, seperti dijelaskan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian yang dimuat oleh CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220801163526-532-828830/pemerintah-kaji-permintaan-china-bantu-biaya-bengkak-kereta-cepat-

Menurut CNN Indonesia, pemerintah sedang mengkaji permintaan China untuk bantu biaya bengkak kereta cepat. Apa maksudnya “bantu”?

Apakah membenarkan penciuman China, bahwa ada aroma tidak sedap terkait cost overrun ini.

Apakah Indonesia tidak bisa mempertanggungjawabkannya, sehingga memilih “membantu”, yang artinya menanggung, cost overrun ini?

Pemerintah seharusnya tidak patut memberi pernyataan seperti itu, pemerintah tidak boleh mempertimbangkan menanggung _cost overrun_, dengan alasan apapun.

Pernyataan seperti ini saja sudah mengindikasikan akan ada potensi besar kerugian negara: Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).

Karena, menurut UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah tidak boleh membantu perusahaan atau lembaga asing. Dalam hal ini, perusahaan patungan PT KCIC.

Karena itu, pernyataan Sekretaris Kemenko Perekonomian sangat tidak wajar. DPR dan lembaga penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan dan KPK seharusnya langsung mengambil tindakan cepat.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Karena pernyataan tersebut berpotensi besar merugikan keuangan negara.

DPR harus segera melakukan investigasi, termasuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk mendapatkan informasi cost overrun sejelas-jelasnya.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sehingga dapat menentukan penyebabnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Lembaga penegak hukum seharusnya dapat segera menyelidiki, bahkan menyidik, apakah cost overrun_ini terbukti merugikan keuangan negara.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Salah satu alasan bahwa cost overrun disebabkan oleh biaya pembebasan lahan yang membengkak sangat tidak masuk akal mengingat progress pembebasan lahan sudah mencapai 99 persen sekitar pertengahan 2019.

infoekbis

Pembengkakan biaya proyek bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, biaya proyek tol cilincing-cibitung juga membengkak dari Rp4,2 triliun menjadi Rp10,8 triliun, membengkak Rp6,6 triliun atau sekitar 157 persen: https://ekonomi.bisnis.com/read/20191010/45/1157819/biaya-konstruksi-tol-cibitung-cilincing-membengkak-menjadi-rp1080-triliun-

Luar biasa. Pembengkakan biaya proyek tersebut membuat biaya pembangunan tol sepanjang 34 km ini menjadi salah satu yang termahal (di dunia), dengan biaya pembangunan sekitar Rp317,6 miliar atau 21 juta dolar AS per km.

Semoga cost overrun ditanggapi serius oleh semua pihak, jangan sampai menjadi modus, tanpa pengawasan dan investigasi yang memadai dari pihak yang berwenang.

Semoga DPR dan lembaga penegak hukum segera terbangun dari hibernasi (tidur) berkepanjangan.

Lumpuhnya DPR dan lembaga penegak hukum sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia, dan membawa konsekuensi sangat serius bagi masa depan bangsa.

Kalau modus seperti ini berlanjut terus, bukan tidak mungkin buku novel fiksi Ghost Fleet menjadi kenyataan.

Maka itu, rakyat Indonesia menuntut DPR segera membentuk tim investigasi, Pansus Kereta Cepat. Selamatkan Indonesia.

Opini: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS).***

Berita Terkait

Lemahnya Penegakan Hukum Akibatkan Maraknya Aktivitas Tindak Pidana Ilegal Drilling dan Illegal Tapping
Bos SpaceX Elon Musk Luncurkan Internet Starlink dengan Jokowi, Hadiri World Water Forum 2024 di Bali
Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split untuk Tarik Minat Investor Migas
Badan Pangan Nasional Ungkap Produksi Jagung Tengah Melimpah, Bulog Diminta Serap Hasil Panen Petani
Profil Agus Projosasmito, Preskom AMMAN Group yang Masuk Jajaran Orang Terkaya RI Versi Media Forbes
Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan akan Jadi Modal Ketahanan Energi di Masa Mendatang
Singapura Terbesar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Sebut 5 Besar Negara Realisasi Investasi pada Kuartal I 2024
Harga Bawang Merah Mengalami Kenaikan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Ungkap Alasannya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:27 WIB

Lemahnya Penegakan Hukum Akibatkan Maraknya Aktivitas Tindak Pidana Ilegal Drilling dan Illegal Tapping

Minggu, 19 Mei 2024 - 12:43 WIB

Bos SpaceX Elon Musk Luncurkan Internet Starlink dengan Jokowi, Hadiri World Water Forum 2024 di Bali

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:07 WIB

Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split untuk Tarik Minat Investor Migas

Sabtu, 18 Mei 2024 - 11:31 WIB

Badan Pangan Nasional Ungkap Produksi Jagung Tengah Melimpah, Bulog Diminta Serap Hasil Panen Petani

Kamis, 9 Mei 2024 - 15:19 WIB

Profil Agus Projosasmito, Preskom AMMAN Group yang Masuk Jajaran Orang Terkaya RI Versi Media Forbes

Rabu, 1 Mei 2024 - 14:34 WIB

Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan akan Jadi Modal Ketahanan Energi di Masa Mendatang

Selasa, 30 April 2024 - 10:09 WIB

Singapura Terbesar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Sebut 5 Besar Negara Realisasi Investasi pada Kuartal I 2024

Kamis, 25 April 2024 - 07:49 WIB

Harga Bawang Merah Mengalami Kenaikan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Ungkap Alasannya

Berita Terbaru