Kasus Dugaan Pencucian Uang di Kementerian Keuangan Patut Diduga Berasal dari Korupsi

- Pewarta

Minggu, 2 April 2023 - 14:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kementerian Keuangan RI. (Dok. Kemenkeu.go.id)

Gedung Kementerian Keuangan RI. (Dok. Kemenkeu.go.id)

Oleh: Anthony BudiawanManaging Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

BISNISNEWS.COM – Dugaan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan terbongkar.

Nilai transaksinya mencapai Rp349 triliun selama 2009-2023. Melibatkan 491 pegawai Kementerian Keuangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terlalu dini mengatakan, dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan bukan korupsi. Pernyataan ini tidak tepat.

Dugaan pencucian uang dan penumpukan harta kekayaan ilegal bisa, bahkan patut diduga, dari korupsi, baik korupsi penerimaan pajak atau korupsi penerimaan bea cukai.

Kalau pejabat pajak disuap oleh wajib pajak, dan tertangkap tangan (OTT), maka penyuapan ini menjadi korupsi.

Tetapi, kalau penyuapan tidak tertangkap, maka terjadi penumpukan harta ilegal, dan dikategorikan pencucian uang, karena belum diketahui sumber harta ilegal tersebut apakah dari korupsi atau lainnya.

Misalnya, kasus Gayus Tambunan dan Angin Prayitno Aji. Keduanya tertangkap dan didakwa korupsi penyuapan pajak.

Ketika diselidiki lebih dalam, ternyata harta kekayaan mereka sangat besar.

Jauh lebih besar dari dakwaan korupsi. Maka itu, masuk kategori pencucian uang. Karena belum terbukti berasal dari korupsi.

Harta kekayaan Gayus ketika itu diperkirakan lebih dari Rp100 miliar. Harta Angin Prayitno yang disita KPK ditaksir setidaknya-tidaknya Rp57 miliar.

Patut diduga keras, harta kekayaan tersebut berasal dari korupsi penyuapan pajak yang tidak tertangkap.

Karena yang bersangkutan sebagai pejabat pajak yang mempunyai kekuasaan untuk menagih dan menentukan jumlah pajak.

Setelah kasus korupsi selesai dan divonis, Gayus Tambunan dan Angin Prayitno kemudian didakwa tindak pidana pencucian uang atas jumlah harta kekayaan yang tidak normal tersebut.

Angin Prayitno diduga menerima gratifikasi dari PT Rigunas Agri Utama (RAU), CV Perjuangan Steel (PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, wajib pajak Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (WKL), dan PT Link Net.

Gratifikasi dari wajib pajak harus dianggap korupsi. Maka itu, wajib pajak pemberi gratifikasi harus diperiksa dan dituntut.

Karena, kerugian negara dari korupsi pajak sebagian besar dinikmati oleh wajib pajak.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Misalnya dalam kasus Bank Panin. Pengurangan pajak yang menjadi kerugian negara mencapai Rp623 miliar, dari kewajiban pajak Rp926 miliar, dikurangi menjadi Rp303 miliar.

Dari kerugian negara Rp623 miliar tersebut, yang diberikan kepada tim pajak hanya Rp25 miliar saja.

Artinya, Bank Panin menikmati Rp598 miliar dari kerugian negara tersebut, atau sekitar 96 persen. Atau setidak-tidaknya sembilan kali lipat dari nilai suap pajak.

Artinya, setiap pejabat pajak menerima korupsi suap Rp1 triliun, wajib pajak menikmati korupsi pajak hingga Rp9 triliun.

Kalau pejabat pajak menerima korupsi penerimaan pajak Rp20 triliun, maka wajib pajak bisa menikmati korupsi pajak hingga Rp180 triliun.

Total kerugian negara bisa mencapai Rp200 triliun, atau sekitar satu persen dari PDB 2022.

Oleh karena itu, wajib pajak juga harus diperiksa bersamaan dengan penyidikan dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan.

Hal yang sama juga berlaku untuk dugaan pencucian uang di bea cukai.***

After paragraf 28

Berita Terkait

Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama, KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono
Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri
Perum Bulog Tanggapi Tudingan Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam yang Dilaporkan ke KPK
Dengan Lisensi dari BNSP, LSP IKEPAMI Siap Hadapi Tantangan SDM Pasar Modal Indonesia
Dari Yordania dan Arab Saudi, Prabowo Subianto Langsung ke Istana Laporan Hasil Kunker ke Jokowi
Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan untuk Gaza
Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil, Jelang Jelang Hari Raya Iduladha 2024
Pihak Istana Tanggapi Soal Permintaan Syahrul Yasin Limpo untuk Presiden Jokowi Jadi Saksi Korupsi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:46 WIB

Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama, KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono

Rabu, 10 Juli 2024 - 07:55 WIB

Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri

Sabtu, 6 Juli 2024 - 09:52 WIB

Perum Bulog Tanggapi Tudingan Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam yang Dilaporkan ke KPK

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:09 WIB

Dengan Lisensi dari BNSP, LSP IKEPAMI Siap Hadapi Tantangan SDM Pasar Modal Indonesia

Minggu, 16 Juni 2024 - 08:08 WIB

Dari Yordania dan Arab Saudi, Prabowo Subianto Langsung ke Istana Laporan Hasil Kunker ke Jokowi

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:20 WIB

Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan untuk Gaza

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:16 WIB

Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil, Jelang Jelang Hari Raya Iduladha 2024

Senin, 10 Juni 2024 - 07:19 WIB

Pihak Istana Tanggapi Soal Permintaan Syahrul Yasin Limpo untuk Presiden Jokowi Jadi Saksi Korupsi

Berita Terbaru