BISNIS NEWS – Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan RI melanjutkan penyelenggaraan Pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) ke-5 secara virtual pada tanggal 30 Agustus 2022.
Pada pertemuan kelima tersebut, bertindak sebagai Co-chair dari Indonesia adalah Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dan Kunta Wibawa, Sekretaris Jenderal Menteri Kesehatan RI, bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan Italia selaku Ketua Bersama JFHTF.
Pertemuan kelima JFHTF dihadiri oleh seluruh anggota G20, negara undangan, serta organisasi internasional, seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO), Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Presiden Prabowo Bangga Melihat Lahan Rawa Jadi Sawah Produktif di Sumsel, Didampingi Mentan Amran
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil pertemuan kelima JFHTF akan menjadi bahan masukan pada Pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Kesehatan di bulan November mendatang.
Selaku co-chair JFHTF, Wempi Saputra membuka pertemuan dengan memaparkan agenda yang telah dibahas bersama seluruh anggota G20 dan menyampaikan pidato pembukaan.
“Dalam pertemuan ini, kita akan menindaklanjuti hasil diskusi pertemuan Menteri Keuangan dan Kesehatan pada bulan Juni, dan pertemuan Menteri Keuangan pada bulan Juli. Dalam dua pertemuan tersebut, para Menteri mempertimbangkan dua fokus utama, yaitu mengenai Dana Perantara Keuangan (FIF) dan pengembangan pengaturan koordinasi antara keuangan dan kesehatan.”
Baca Juga:
Maknai Hari Kartini, BRI Berdayakan Wanita Indonesia Melalui Program BRInita
Pemegang Saham BBRI Panen Dividen Final Senilai Rp31,4 Triliun pada Hari Rabu Ini 23 Mei 2025
“Kita akan memastikan tata kelola untuk menyeimbangkan kebutuhan FIF yang digunakan secara inklusif bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah serta mitra non-G20, sembari juga memastikan Dewan FIF tetap terkelola dengan baik, agile dan efektif,” kata Wempi dalam pidato pembukaannya.
Dalam pertemuan Menteri sebelumnya, Satgas Gabungan Keuangan dan Kesehatan telah diberikan arahan strategis untuk kemajuan pembentukan FIF dan pengembangan pengaturan koordinasi antara keuangan dan kesehatan pada prevention, preparedness and response (PPR) pandemi.
“Setelah pertemuan hari ini, kita hanya memiliki kesempatan bertemu satu kali lagi sebelum para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan bertemu lagi pada bulan November, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kita dapat memenuhi mandat di bulan November,” tambah Wempi.
Sebagian besar anggota G20 menyambut baik rencana pertemuan perdana Dewan Pengurus FIF yang akan dilaksanakan pada 8-9 September 2022 sekaligus sebagai agenda soft launch FIF untuk Pandemi PPR, dimana Dewan akan mengesahkan the Governance Framework and Operational Manual documents.
Baca Juga:
Bank DKI Pastikan Keamanan Dana Nasabah di Tengah Proses Forensik Digital
Butuh Pintu Proyek Skala Besar? Kodai Door Punya Solusinya – Temui Kami di MEGABUILD Indonesia 2025!
Sampai saat ini, sudah ada sebanyak lebih dari 1,3 Miliar US dollar, berupa janji kontribusi dari negara donor yang berdaulat termasuk filantropi.
Kunta Wibawa memimpin pertemuan sesi ketiga yang fokus menyampaikan update dari pertemuan G20 Health Working Group (HWG).
“G20 HWG memberikan rekomendasi kepada Gugus Tugas mengenai prioritas penggunaan dana FIF untuk pembiayaan PPR pandemi yang sejalan dengan agenda prioritas kita pada pertemuan pertama HWG tentang bagaimana memobilisasi sumber daya keuangan untuk pandemi” kata Kunta.
Dalam pertemuan tersebut, para co-chair mengucapkan selamat kepada Laura Raimondo yang terpilih sebagai Kepala Eksekutif Sekretariat Satgas Keuangan dan Kesehatan (FHTF), menggantikan Jakob von Weizsäcker yang mengundurkan diri karena mendapat amanah pada posisi penting lain di Pemerintahan Jerman.
G20 JFHTF dan sekretariatnya memainkan peran penting dalam mendukung koordinasi kesehatan dan keuangan guna mewujudkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi dan keadaan darurat kesehatan lainnya serta sejalan dengan Peraturan Kesehatan Internasional.***
