Ini yang akan Dilakukan Presiden Jokowi Jika Pangdam dan Kapolda Gagal Cegah Karhutla Besar

- Pewarta

Rabu, 8 Februari 2023 - 17:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo.  (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Presiden Joko Widodo. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

BISNISNEWS.COM Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak berhati-hati dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini.

Menurut Jokowi, karhutla juga merupakan tanggung jawab pejabat-pejabat TNI-Polri di daerah.

Antara lain, Pangdam, Kapolda dan sebagainya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan Kepala Negara pernah berjanji bakal mencopot Pangdam dan Kapolda jika gagal mencegah karhutla besar di wilayahnya.

Janji yang pernah diucapkan Jokowi tersebut masih berlaku sampai sekarang.

“Saya ulangi mengenai janjian, 7 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang,” ucap Jokowi di lokasi Rapim TNI-Polri di Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.

“Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati hati, saya hanya ngomong hati hati, janjiannya masih berlaku,” urainya melanjutkan.

Bahkan dirinya, memperingatkan suhu panas diprediksi meningkat pada akhir Februari atau Maret 2023 di provinsi Riau, Sumatra Utara hingga Kalimantan. Suhu panas bisa memicu karhutla.

“Karhutla ini kan El-Nino. Hati hati saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan, hati-hati karena di akhir Februari atau Maret itu panasnya sudah naik,” tandasnya.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Sinergi Digitalisasi dan Sertifikasi: Dr. Hj. Ida Fauziyah Garisbawahi Pentingnya Kerjasama di HUT BNSP
Terkait Isu Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis, Begini Tanggapan Gibran Rakabuming Raka
Kali Ini KPK Panggil Hasto Kristiyanto Sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi DJKA, Bukan Kasus Harun Masiku
Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI
Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono
Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama, KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono
Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 14:33 WIB

Sinergi Digitalisasi dan Sertifikasi: Dr. Hj. Ida Fauziyah Garisbawahi Pentingnya Kerjasama di HUT BNSP

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:31 WIB

Terkait Isu Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis, Begini Tanggapan Gibran Rakabuming Raka

Jumat, 19 Juli 2024 - 20:57 WIB

Kali Ini KPK Panggil Hasto Kristiyanto Sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi DJKA, Bukan Kasus Harun Masiku

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:52 WIB

Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:42 WIB

Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono

Rabu, 17 Juli 2024 - 07:55 WIB

Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:46 WIB

Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama, KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono

Rabu, 10 Juli 2024 - 07:55 WIB

Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri

Berita Terbaru