Ingatkan Seluruh Rakyat, Jangan Terpengaruh Propaganda Oligarki Konglomerat Busuk

- Pewarta

Kamis, 17 November 2022 - 07:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi gerombolan oligarki konglomerat busuk. (Dok. Pixabay.com)

Ilustrasi gerombolan oligarki konglomerat busuk. (Dok. Pixabay.com)

BISNISNEWS.COM – Jangan dibalik ya, seolah olah oligarki konglomerat busuk yang membiayai kehidupan sosial, ekonomil, politik, pembangunan negara Indonesia.

Bukan! Justru rakyat Indonesia lah yang berkeringat membiayai kemewahan hidup oligarki konglomerat busuk.

Ingatkan seluruh rakyat jangan terpengaruh oleh propaganda oligarki konglomerat busuk yang mengaku sebagai penyangga utama ekonomi Indonesia. Konglomerat busuk itu parasit kutu busuk.

Rakyat Indonesia itu marhaen, rakyat dengan lahan sepetak, jendela rumah jadi kios, masak pagi pagi jual ke tetangga, jualan kaki lima, jualan olnen skala kecil, rakyat Indonesia begitu mandiri.

Hampir hampir tidak membutuhkan bantuan pemerintahan, mereka hidup guyub saling tolong menolong dalam komunitas komunitasmya.

Rakyat Indonesia itu bisa membiayai pemerintah, menggaji para pejabat dari tingkat RT sampai presiden. Kebutuhan uang untuk itu tidak lah besar.

Rakyat bisa iuran beras untuk membiayai mereka, iuran iuran itu telah biasa dilakukan tanpa mengeluh, karena biaya pemerintahan itu murah sekali.

Namun membiayai kemewahan hidup konglomerat busuk itulah yang paling mahal.

Lahan sepetak dipajaki, kios semeter dipajaki, rumah dipajaki, bayar iuran dipajaki, jualan dipajaki, semua untuk menumpuk uang di APBN untuk dipake belanja oleh oligarki konglomerat busuk.

Mereka memperbesar  kemewahan hidup mereka dengan mendapatkan belanja APBN dalam proyek proyek mereka yang boros, tidak efisien dan  korup.

APBN itu rakyat yang dipajaki, oligarki konglomerat busuk yang  belanjakan, pemerintahan yang diperalat.

Kemewahan hidup para konglomerat busuk dengan diperbesar tidak hanya dengan memperalat pemerintahan, namun seluruh institusi moneter dan keuangan.

Konglomerat busuk memperalat institusi moneter agar merusak stabilitas moneter, mereka mendapatkan untung dengan menjatuhkan nilai tukar, mereka menjadi insider trading memainkan nilai mata uang.

Mereka adalah biang kerok hancurnya mata uang negara ini, setelah terlebih dahulu memindahkan aset aset mereka ke luar negeri dan kembali disaat uang mereka bernilai besar terhadap rupiah.

Coba lihat itu Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Liquiditas Bank Indonesia (KLBI), mereka membangkitkan negara, memaksa negara meminjam uang, membuat uang, lalu dialirkan semua ke kantong konglomerat busuk.

Tau berapa jumlahnya, 6-7 kali APBN Indonesia di masa itu. Bagaimana mereka tidak kaya raya, mereka itu parasit, kutu busuk yang tengik.

Apa yang mereka lakukan terhadap ekonomi Indonesia? Mereka merusak, sumber daya alam dikeruk secara serampangan, sawit, batubara, minyak, tambang tambang yang luas luas, mereka keruk.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Meninggalkan kerusakan kerusakan yang sangat parah, mewariskan bencana alam, tragedi kemanusiaan di seantero negeri. Uang mereka dibawa kabur ke luar negeri.

Mereka simpan di Panama Papers, pandora papers atas nama pejabat negara dan budak budak piaraan mereka.

Para konglomerat busuk dan antek anteknya pada dasarnya anti dengan kebangsaan Indonesia.

Jadi sekali lagi yang mahal itu bukan transisi energi, bukan pelaksanaan politik dan pemerintahan, bukan penyelenggaraan hajat hidup orang banyak.

Tapi yang mahal itu adalah biaya yang harus ditanggung untuk menopang kemewahan hidup para konglomerat busuk.

Yang sepanjang hari merampas sumber daya ekonomi rakyat dan merusak  kemampuan produksi serta produktifitas rakyat.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Mereka semua itu oligarki konglomerat busuk itu harus ditangkap, jangan dibiarkan menguasai negara, pemerintahan, bank Indonesia, perbankan, sumber daya alam.

Karena para konglomerat busuk itu hanya akan terus melanjutkan kerusakan yang tidak berkesudahan.

Mereka harus ditangkap karena telah melakukan kudeta, makar kepada bangsa dan negara Indonesia.

Oleh: Salamuddin DaengPeneliti AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia).***

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Indonesia akan Ajukan Penurunan Tarif Dagang dengan Amerika Serikat Melalui Kerja Sama Bilateral Kedua Negara
Jadi Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia Pimpin 12 Menteri
Pelaku Kuliner Lokal Bersyukur Terlibat Makan Bergizi Gratis, Bisa Pekerjakan Masyarakat, Pedagang Sekitar
CSA Index Januari 2025: Optimisme Pasar Saham Didukung Stabilitas Inflasi dan PMI Positif
Untuk Barang Mewah, Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen
Usai Umumkan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Prabowo Disambut Antusias Masyarakat
Menutup 2024, Pengguna wondr by BNI Siap-Siap Dapat Kiriman Laporan Transaksi Finansial dari wondr Insight
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tanggapi Outlook Ekonomi 2025 Versi IMF Sebesar 5,1 Persen
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 14 Januari 2025 - 10:03 WIB

Indonesia akan Ajukan Penurunan Tarif Dagang dengan Amerika Serikat Melalui Kerja Sama Bilateral Kedua Negara

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:32 WIB

Jadi Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia Pimpin 12 Menteri

Kamis, 9 Januari 2025 - 07:23 WIB

Pelaku Kuliner Lokal Bersyukur Terlibat Makan Bergizi Gratis, Bisa Pekerjakan Masyarakat, Pedagang Sekitar

Selasa, 7 Januari 2025 - 11:20 WIB

CSA Index Januari 2025: Optimisme Pasar Saham Didukung Stabilitas Inflasi dan PMI Positif

Sabtu, 4 Januari 2025 - 16:16 WIB

Untuk Barang Mewah, Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen

Rabu, 1 Januari 2025 - 14:20 WIB

Usai Umumkan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Prabowo Disambut Antusias Masyarakat

Selasa, 31 Desember 2024 - 16:42 WIB

Menutup 2024, Pengguna wondr by BNI Siap-Siap Dapat Kiriman Laporan Transaksi Finansial dari wondr Insight

Selasa, 31 Desember 2024 - 09:17 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tanggapi Outlook Ekonomi 2025 Versi IMF Sebesar 5,1 Persen

Berita Terbaru