Indonesia Butuhkan Kebijakan Pengendalikan dan Mitigasi Risiko Tantangan Inflasi di 2022

BISNIS NEWS – Setelah IMF mengoreksi prediksi pertumbuhan ekonomi global di April 2022, kini Bank Dunia juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi global ke level yang lebih rendah, dari 4,1% ke 3,2%.

Hal ini terutama dilakukan karena melihat perkembangan inflasi yang terus meningkat di sebagian besar negara yang memiliki kontribusi ekonominya besar di tingkat global.

Peningkatan inflasi global disebabkan oleh meningkatnya harga sumber energi dan harga komoditas lainnya sejak akhir 2021.

Peningkatan harga-harga tersebut diperparah dengan pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina.
Inflasi yang tinggi menekan pertumbuhan ekonomi dan menghambat pemulihan ekonomi.

Peningkatan inflasi yang terus menerus dapat menghantam sisi konsumsi rumah tangga dengan berkurangnya nilai riil dari uang yang mereka pegang.

Infasi akan semakin berdampak buruk jika tidak diikuti oleh peningkatan upah/gaji yang sebanding.

Di sisi lain, peningkatan inflasi juga menghambat investasi melalui transmisi kenaikan suku bunga.

Respon kebijakan moneter untuk mengurangi inflasi dengan meningkatkan suku bunga acuan pada akhirnya akan memukul investasi.

Khususnya FDI ke negara berkembang karena modal akan condong lari ke negara-negara asalnya dan asset yang aman seperti USD.

Terlebih, peningkatan suku bunga berarti kenaikan biaya pembiayaan yang dapat menghambat investasi karena biaya investasi yang ditimbulkan menjadi besar.

Sementara itu peningkatan inflasi membuat banyak negara dapat mengalami neraca pembayaran yang negatif.

Hal tersebut diatas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga pemulihan ekonomi paska-pandemi.

Pembiayaan menjadi sulit dan mahal dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Peningkatan suku bunga membuat biaya pembiayaan menjadi mahal baik di tingkat domestik maupun global.

Peningkatan suku bunga BI akan mendorong tingkat bunga kredit dalam negeri.

Di tingkat global, penerbitan surat utang akan menjadi lebih mahal lantaran naiknya suku bunga acuan The Fed yang mendorong nilai pengembalian (yield) menjadi lebih besar.

Hal ini akan menambah beban fiskal dan mengurangi ruang gerak fiskal untuk belanja perlindungan sosial, pembiayaan hijau, pemulihan ekonomi, dll.

Negara-negara berkembang dan menengah-ke bawah akan menjadi korban utama naiknya biaya pembiayaan ini.

Utang mereka akan semakin membengkak yang membuat mereka semakin rentan terhadap guncangan ekonomi.

Di sini lah mungkin isu pengurangan atau bahkan pengampunan utang bagi negara-negara berkembang ini patut kita pertimbangkan.

Perlunya bauran kebijakan dalam mengendalikan inflasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Pengendalian tingkat inflasi tidak dapat hanya mengandalkan salah satu kebijakan dari satu sisi, perlu ada bauran kebijakan dalam mengendalikan dan memitigasi risiko tantangan inflasi di 2022.

Kebijakan pengendalian harga-harga dari sisi moneter perlu didukung oleh kebijakan pengelolaan keuangan negara yang tepat sasaran dan efisien.

Di sisi lain perlu didukung ongkos pembiayaan yang murah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

Kerjasama global dalam mengendalikan inflasi menjadi penting. Upaya-upaya kerjasama di tingkat global menjadi penting.

Pengelolaan beban utang karena peningkatan suku bunga acuan perlu ditingkatkan terutama untuk membantu negara-negara dengan pendapatan menengah kebawah.

Di sisi lain dukungan terhadap pembiayaan juga perlu dilakukan. Mitigasi risiko capital outflow terutama di negeri-negara emerging market serta penyediaan likuiditas tambahan.

Seperti melalui komitmen Special Drawing Rights (SDR) USD100 miliar sebagaimana yang akan dibahas dalam G20 International Financial Architecture Working Group (IFA WG) esok hari di Bali perlu dilakukan.

Kemudian yang tak kalah penting adalah penurunkan ekskalasi ketegangan geo-politik di tingkat global perlu diupayakan sehingga dapat menekan peningkatan harga energi dan harga komoditas lainnya.

Opini: Didik J. Rachbini, Peneliti Senior INDEF, Institute for Development of Economics and Finance.***