BISNIS NEWS – Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional TPB/SDGs dan PT Freeport Indonesia menyelenggarakan Dialog Nasional.
Tema Dialog Nasional adalah ‘Memperkuat Pembangunan Daerah Melalui Pelibatan Sektor Bisnis Dalam Pelaksanaan TPB/SDGs’.
Lebih dari slogan pembangunan
berkelanjutan, no one left behind merupakan sebuah pernyataan yang mengingatkan bahwa makna aksi nyata pembangunan harus menyeluruh dan terasa hingga ke semua daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dialog ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta ini mewakili instansi pemerintah, pelaku usaha, serta berbagai organisasi baik secara luring dan daring.
Kegiatan ini bertujuan mengajak sektor swasta untuk turut serta menciptakan aksi nyata dan kolaborasi pembangunan daerah khususnya di Indonesia Timur.
Penyelenggaraan dialog ini turut menghadirkan narasumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), SDGs Center Universitas Padjajaran, PT Vale Indonesia, dan Sintesa Group.
“Dalam rangka memenuhi komitmen target SDGs 2030, perlu berbagai penguatan melalui kolaborasi dalam bentuk kemitraan, serta lokalisasi SDGs di daerah.”
“Dengan melokalkan prinsip-prinsip SDGs di berbagai daerah dan mengangkat nilai-nilai lokal menjadi added value untuk memperkuat dan mempercepat pencapaian SDGs.”
“Dialog Nasional ini merupakan bentuk sinergi multisektor untuk mendengar inisiasi PT Freeport Indonesia bersama pemerintah daerah dalam praktik-praktik bisnis berkelanjutannya.”
“Harapannya kita bisa bersama mendorong strategi untuk scaling up dan replikasi kegiatan-kegiatan yang lebih berdampak untuk masyarakat.“ ujar Vivi.
Yulaswati, Kepala Sekretariat TPB/SDGs Nasional saat memberikan pidato kunci mengenai pentingnya penguatan kemitraan multipihak untuk implementasi SDGs yang berdampak nyata pada masyarakat.
Vivi menjelaskan internalisasi prinsip bisnis dan investasi pendanaan berkelanjutan adalah tren saat ini dan ke depan.
Dari 6 strategi redesain transformasi ekonomi yang dicanangkan Bappenas, PR Indonesia saat ini adalah mengejar green investment didorong dengan potensi program inisiasi yang telah dilakukan bisnis dengan pemerintah daerah.
Bisnis dapat memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan agenda TPB/SDGs Nasional dan pembangunan daerah dalam menjalankan operasi bisnis melalui kerjasama multipihak.
Melalui spektrum kemitraan berkelanjutan berbasis pertukaran, integrasi maupun transparansi dalam konteks pengetahuan, standardisasi dan pelaksanaan.
Apabila didukung oleh peraturan daerah, komitmen politik, mekanisme serta platform kemitraan multipihak dapat menjadi enabler dalam mencapai SDGs di tingkat daerah sesuai pendekatan karakteristik dan permasalahan wilayah.
CEO PT Vale Indonesia, Febriany Eddy menyampaikan dalam menuju pembentukan kawasan mandiri pasca tambang, Vale berusaha mendorong sinergitas pembangunan berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah daerah hingga kementerian.
“Perusahaan berusaha memberikan capacity building yang berfokus pada agroindustri dan pariwisata sebagai bekal peningkatan pembedayaan masyarakat agar dana desa dapat dimaksimalkan.”
Vice President Corporate Affairs Sintesa Group, Yono Reksoprodjo, menjelaskan sebetulnya masyarakat adat di Indonesia memiliki local wisdom yang membangun keberlanjutan.
“Namun tantangannya mereka tidak terbiasa membuat pengukuran, sementara sustainability yang didorong masyarakat internasional adalah sebaliknya.”
“Adanya kekurangan komunikasi publik dan integrasi matrix yang sudah dilakukan masyarakat menjadi celah peran perusahaan memudahkan pemerintah mencapai SDGs.”
Sejalan dengan pendapat Yono, Senior Policy & Regulatory Specialist, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Desriko Malayu menambahkan laporan SDGs bisnis sebagai pihak ketiga sebaiknya dikomunikasikan ke pemerintah untuk dapat dipelajari bersama.
“Sehingga tercipta ekosistem relasi kerja di kabupaten yang saling memahami serta mendorong terbentuknya dokumen indikator capaian bersama.“
“Saat ini tanggung jawab bisnis sudah lebih luas dengan driving force customer demand. Kita perlu mendorong stakeholder capitalism.”
“Bisnis diharapkan bisnis dapat memegang peran penting untuk seluruh stakeholder, terutama masyarakat dan pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya.”
“Ini merupakan peluang bisnis agar dapat melakukan engagement stakeholder beyond due diligence and compliance. ” ujar Direktor SDGs Center Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Zuzy Anna.
Komitmen Freeport Dukung Mimika Luncurkan Rencana Aksi Daerah
PT Freeport Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di Papua dimulai dari wilayah operasionalnya di Kabupaten Mimika.
Perusahaan meyakini bahwa strategi integrasi dengan pemerintah daerah dapat menghasilkan capaian pembangunan yang berkelanjutan sehingga terus memberikan manfaat ke daerah dalam jangka panjang.
-Diharapkan melalui capaian ini akan memperkuat kemitraan dan sinergi pemerintah dan bisnis dalam
mengatasi tantangan di masa mendatang.
Serta membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan yang semakin peduli terhadap pembangunan berkeberlanjutan.
“Kami memastikan bahwa Freeport selalu memenuhi requirement standar yang ada, karena kontrol market terhadap produk kami sangat tinggi,” kata Direktur-EVP, Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Claus Wamafma.
Hal itu terkait dengan pentingnya peran perusahaan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Mimika.
Melihat pentingnya elemen masyarakat dalam operational bisnis kami dan peluang yang ada, Freeport selalu melakukan inisatif program yang mendukung berbagai fasilitas.
Yaitu akses bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi bekerjasama dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dan Pemda Mimika.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Dalam pelaksanaan penyusunan
RPJMD kita sudah berpedoman Permendagri No. 07 2018 untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti Integrasi, inklusif, dan universal sudah masuk.
Demikian dijelaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, yang diwakilkan oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Kab. Mimika, Ir. Syahrial, MM.
“Kemudian bagaimana pelibatan sektor di luar pemerintah diwujudkan melalui pembentukan tim koordinasi kerjasama dengan YPMAK, Akademisi dan PT Freeport Indonesia untuk menyamakan persepsi tentang SDGs dan menyelaraskan pembangunan di Kabupaten Mimika.”
Integrasi program Freeport dengan Kabupaten Mimika merupakan manifestasi bagi bisnis dalam
memberikan dampak positif bagi kemajuan dan berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan nasional dan masyarakat Papua.
Melalui berbagai upaya program keberlanjutan yang dijalankan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan para pemangku kepentingan.
Baik di skala daerah, provinsi dan nasional serta membantu percepatan pencapaian target-target pembangunan dalam beragam bidang sesuai dengan target-target yang sejalan dengan TPB/SDGs.***
