BISNISNEWS.COM – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini kenaikan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 225 basis poin (bps) hingga menjadi 5,75 persen pada Januari 2023 memadai untuk menekan inflasi.
“Terutama inflasi inti agar berada dalam kisaran 2 persen sampai 4 persen pada semeter I-2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 2 persen sampai 4 persen pada semester II-2023,” kata Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.
BI sejak Agustus 2022 dengan terukur telah menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Dorong Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif, Inilah 10 Bukti Nyata Tentang Kontribusi BRI untuk Negeri
Perkuat Komiten Anti Korupsi, BRI Gelar Sosialisasi Bersama KPK Tentang Bahaya dan Dampak Korupsi
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah pun dilakukan untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valuta asing (valas), termasuk implementasi instrumen berupa Term Deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar.
BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam mengendalikan inflasi domestik. Koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Selain menjaga stabilitas melalui penguatan kebijakan suku bunga, kebijakan moneter lainnya diperkuat BI untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dan memperkuat kecukupan cadangan devisa. Dengan demikian, kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro stability).
Baca Juga:
Polisi Buru Pelaku Pelaku Penusukan Terhadap Arktor Sinetron ‘Mak Lampir’ Sandy Permana
Mencapai Lebih 1 Juta Agen, Ini Dampak Ekonomi dan Sosial Keberadaan AgenBRILink Milik BRI
Sementara itu, kata Perry, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth).
“BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi,” tegasnya.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.
Baca Juga:
Diperiksa KPK, Mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati Tak Beri Komentar Soal Pemeriksaannya
