BISNISNEWS.COM – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan inflasi pada tahun 2023 secara nasional akan turun menjadi kurang lebih dalam rentang 3 persen sampai 4 persen di semester II 2023.
“Tetapi di paruh pertama tahun ini inflasi khususnya untuk pangan masih tinggi beserta inflasi harga-harga yang diatur pemerintah (admisitered prices), sehingga perlu dikendalikan,” ujar Perry dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Pada tahun ini, terdapat dua pulau yang kemungkinan mengalami penurunan inflasi yakni Kalimantan yang disebabkan revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi, cuaca yang lebih kondusif, dan penurunan biaya pupuk serta Jawa yang diakibatkan realisasi inflasi yang lebih dalam terutama inflasi pangan dan mempertimbangkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang lebih rendah.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Cerita Sukses Pelaku UMKM Binaan BRI, Hadirkan Batik Modern untuk Generasi Muda Lewat Ethnic Gendhis
BUMN Hadir di INACRAFT 2025: Mendorong UMKM Naik Kelas, Memajukan Ekonomi Kreatif Indonesia
Melalui Keberpihakan Terhadap UMKM dan Ekonomi Kerakyatan, BRI Berhasil Jaga Stabilitas Kinerja
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati demikian, Perry menyatakan terdapat tendensi inflasi yang naik untuk Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, serta Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sehingga perlu dilihat terlebih dahulu berbagai faktor-faktornya.
Faktor yang dimaksud terutama untuk harga makanan, masalah cuaca, keseimbangan antar daerah, dan ketersediaan pasokan maupun distribusi barang yang harus diperhatikan.
Untuk Bali dan Nusa Tenggara, kecenderungan peningkatan inflasi disebabkan oleh percepatan pemulihan ekonomi seiring peningkatan sektor pariwisata, sedangkan di pulau Sumatera terdapat prospek konsumsi domestik yang lebih tinggi dan penyesuaian harga cukai rokok tahun 2023.
Baca Juga:
Program BRI Menanam Berhasil Serap Karbon 2.987 CO2e (Kg) per Tahun dan Dorong Ekonomi Masyarakat
Sementara untuk Sulampua, perkiraan naiknya inflasi disebabkan perbaikan daya beli dan permintaan, terutama didorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan cukai rokok.
Di sisi lain untuk inflasi harga diatur pemerintah, ia mengungkapkan masalah air di daerah, hingga ongkos transportasi perlu dikendalikan
“Berbagai risiko mengenai inflasi inti, kami akan mengendalikan dari sisi moneter berkoordinasi dengan pemerintah,” ucap dia.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Bisnisnews.com, semoga bermanfaat.
Baca Juga:
IHSG Diproyeksikan Melemah, Target Turun ke 7.277, Investor Mulai Kurangi Risiko di Pasar Modal