Capai Rp 7,1 T, Pajak Digital dari Penyelenggara Perdagangan yang Menggunakan Sistem Elektronik

- Pewarta

Jumat, 8 Juli 2022 - 14:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pajak Digital Capai Rp 7,1 Triliun. (Pexels.com/olia danilevich)

Pajak Digital Capai Rp 7,1 Triliun. (Pexels.com/olia danilevich)

BISNIS NEWS – Sampai Juni 2022, jumlah pajak yang dikumpulkan dari pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 7,1 triliun.

Jumlah pajak digital tersebut berasal dari 97 penyelenggara PMSE yang sebagian telah mulai melakukan pemungutan dan penyetoran kepada kas negara sejak pertengahan 2020 lalu.

Hal itu diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor dalam keterangan resmi Rabu 6 Juli 2022. “Untuk tahun 2022 sendiri, total setoran sudah sebesar Rp2,5 triliun rupiah,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, jumlah keseluruhan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) sampai dengan bulan Juni 2022 ada 119 pelaku usaha.

Pada April 2022, DJP melakukan delapan penunjukan, yaitu Iqiyi International Singapore Pte. Ltd., Global Cloud Infrastructure Limited, John Wiley & Sons, Inc., Springer Nature Customer Service Center Gmbh., Springer Nature Limited, Paypro Europe Limited, Biomed Central Limited dan Unity Technologies Aps, dan satu pencabutan, yaitu Fenix International Limited.

Untuk bulan Mei 2022 DJP melakukan lima penunjukan, yaitu Coursera, Inc., Groundhog Inc., Groundhog Technologies Inc., Surfshark B.V., dan To The New Singapore Pte. Ltd.

Sedangkan di bulan Juni 2022, DJP melakukan empat penunjukan, yaitu Ezviz International Limited, Zendrive Inc, University Of London, CVmaker B.V, dan dua pembetulan, yaitu Biomed Central Limited dan Github, Inc.

“Untuk pembetulan penunjukan pemungut PPN PMSE itu sifatnya membetulkan, dilakukan dalam hal terdapat elemen data dalam surat keputusan penunjukan yang berbeda dari keadaan sebenarnya atau ada kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan tersebut,” jelas Neil.

Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Lebih lanjut, Neilmaldrin mengingatkan pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

“Ke depan, DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia dan telah memenuhi kriteria yaitu nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan, dan atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan, untuk memungut PPN PMSE atas kegiatannya tersebut,” katanya.***

Berita Terkait

BRI Raih Penghargaan Best Risk Management di CNN Indonesia Awards
Subsidi Harusnya Ringankan Beban Rakyat, Puan Maharani Tanggapi Kenaikan Harga Minyak Goreng Subsidi
Perangi Judi Online, BRI Lakukan Pemblokiran Rekening Hingga Terapkan Sistem Anti Money Laundering
Jalin Sinergi, BRI Beri Kemudahan Jasa dan Layanan Perbankan Bagi Muhammadiyah
Produknya Makin Mendunia, Ini Kisah Klaster Rotan Trangsan yang Terbantu Berkat Pemberdayaan BRI
Lindungi dari Serangan Siber, Ini Langkah BRI untuk Perkuat Keamanan Digital Agar Nasabah Nyaman
Setoran Dividen Badan Usaha Milik Negara Meningkat Drastis, BRI Jadi Kontributor Deviden Teratas
Berkontribusi Besar Terhadap Penerimaan Pajak, BRI Mendapat Apresiasi Wajib Pajak Patuh
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 12:34 WIB

BRI Raih Penghargaan Best Risk Management di CNN Indonesia Awards

Minggu, 21 Juli 2024 - 15:22 WIB

Perangi Judi Online, BRI Lakukan Pemblokiran Rekening Hingga Terapkan Sistem Anti Money Laundering

Sabtu, 20 Juli 2024 - 10:50 WIB

Jalin Sinergi, BRI Beri Kemudahan Jasa dan Layanan Perbankan Bagi Muhammadiyah

Jumat, 19 Juli 2024 - 15:37 WIB

Produknya Makin Mendunia, Ini Kisah Klaster Rotan Trangsan yang Terbantu Berkat Pemberdayaan BRI

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:58 WIB

Lindungi dari Serangan Siber, Ini Langkah BRI untuk Perkuat Keamanan Digital Agar Nasabah Nyaman

Rabu, 17 Juli 2024 - 16:11 WIB

Setoran Dividen Badan Usaha Milik Negara Meningkat Drastis, BRI Jadi Kontributor Deviden Teratas

Selasa, 16 Juli 2024 - 15:33 WIB

Berkontribusi Besar Terhadap Penerimaan Pajak, BRI Mendapat Apresiasi Wajib Pajak Patuh

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:19 WIB

OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk

Berita Terbaru