Capai Rp 7,1 T, Pajak Digital dari Penyelenggara Perdagangan yang Menggunakan Sistem Elektronik

- Pewarta

Jumat, 8 Juli 2022 - 14:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pajak Digital Capai Rp 7,1 Triliun. (Pexels.com/olia danilevich)

Pajak Digital Capai Rp 7,1 Triliun. (Pexels.com/olia danilevich)

BISNIS NEWS – Sampai Juni 2022, jumlah pajak yang dikumpulkan dari pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 7,1 triliun.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Jumlah pajak digital tersebut berasal dari 97 penyelenggara PMSE yang sebagian telah mulai melakukan pemungutan dan penyetoran kepada kas negara sejak pertengahan 2020 lalu.

Hal itu diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor dalam keterangan resmi Rabu 6 Juli 2022. “Untuk tahun 2022 sendiri, total setoran sudah sebesar Rp2,5 triliun rupiah,” jelasnya.

Sementara itu, jumlah keseluruhan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) sampai dengan bulan Juni 2022 ada 119 pelaku usaha.

Pada April 2022, DJP melakukan delapan penunjukan, yaitu Iqiyi International Singapore Pte. Ltd., Global Cloud Infrastructure Limited, John Wiley & Sons, Inc., Springer Nature Customer Service Center Gmbh., Springer Nature Limited, Paypro Europe Limited, Biomed Central Limited dan Unity Technologies Aps, dan satu pencabutan, yaitu Fenix International Limited.

Untuk bulan Mei 2022 DJP melakukan lima penunjukan, yaitu Coursera, Inc., Groundhog Inc., Groundhog Technologies Inc., Surfshark B.V., dan To The New Singapore Pte. Ltd.

Sedangkan di bulan Juni 2022, DJP melakukan empat penunjukan, yaitu Ezviz International Limited, Zendrive Inc, University Of London, CVmaker B.V, dan dua pembetulan, yaitu Biomed Central Limited dan Github, Inc.

“Untuk pembetulan penunjukan pemungut PPN PMSE itu sifatnya membetulkan, dilakukan dalam hal terdapat elemen data dalam surat keputusan penunjukan yang berbeda dari keadaan sebenarnya atau ada kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan tersebut,” jelas Neil.

Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Lebih lanjut, Neilmaldrin mengingatkan pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

“Ke depan, DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia dan telah memenuhi kriteria yaitu nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan, dan atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan, untuk memungut PPN PMSE atas kegiatannya tersebut,” katanya.***

Berita Terkait

Eskalasi Geopolitik Iran – Israel, Harga BBM dan LPG Tidak Naik Sampai Juni tapi Juli 2024 akan Dievaluasi
Pada Periode Libur Lebaran 2024, BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5 Persen Jadi Rp14,9 Triliun
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia Sebagai Negara Layak Tujuan Investasi dengan Outlook Stabil
Bertemu Menkeu Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani
BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo, Jawa Timur Berkembang dan Penuhi Permintaan Saat Lebaran
Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi BRIZZI Meningkat 15 Persen dari Tansaksi Bulan-bulan Biasanya
Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta Per Bulan Berkat Pinjaman Ultra Mikro BRI
Sinyal BBM akan Naik Juli 2024, Pemerintah Tak Naikan pada Juni 2024 Meskipun Ada Konflik Geopolitik Iran – Israel
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 15:53 WIB

Eskalasi Geopolitik Iran – Israel, Harga BBM dan LPG Tidak Naik Sampai Juni tapi Juli 2024 akan Dievaluasi

Minggu, 21 April 2024 - 11:58 WIB

Pada Periode Libur Lebaran 2024, BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5 Persen Jadi Rp14,9 Triliun

Sabtu, 20 April 2024 - 15:10 WIB

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia Sebagai Negara Layak Tujuan Investasi dengan Outlook Stabil

Sabtu, 20 April 2024 - 11:24 WIB

BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo, Jawa Timur Berkembang dan Penuhi Permintaan Saat Lebaran

Jumat, 19 April 2024 - 15:44 WIB

Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi BRIZZI Meningkat 15 Persen dari Tansaksi Bulan-bulan Biasanya

Kamis, 18 April 2024 - 21:36 WIB

Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta Per Bulan Berkat Pinjaman Ultra Mikro BRI

Kamis, 18 April 2024 - 14:50 WIB

Sinyal BBM akan Naik Juli 2024, Pemerintah Tak Naikan pada Juni 2024 Meskipun Ada Konflik Geopolitik Iran – Israel

Rabu, 17 April 2024 - 16:07 WIB

Terus Cetak Pertumbuhan Positif, Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21% Pada Kuartal I 2024

Berita Terbaru