JAKARTA – Dinamika di tubuh Kementerian Keuangan semakin menghangat. Setelah sekian lama hanya menjadi spekulasi, Bimo Wijayanto akhirnya buka suara.
Ia mengonfirmasi bahwa dirinya telah diberi mandat untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak oleh pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan langsung Bimo seusai dirinya dan Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama, calon Dirjen Bea dan Cukai, menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Baca Juga:
Rasio Utang ke Pendapatan Meledak, Bank Dunia Bunyikan Sirene Bahaya
Pemprov DKI Ubah Call Name Bank DKI Menjadi Bank Jakarta, Ini Alasannya
Terseret Korupsi CPO, Wilmar Disorot Dunia Investasi Internasional
“Saya diberikan mandat, nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka,” ujar Bimo kepada awak media.
Pengangkatan dua tokoh ini menandai arah baru dalam manajemen fiskal pemerintahan Prabowo.
Baca Juga:
Dana CSR Bank Indonesia Diduga Disunat, KPK Periksa Pejabat
PLN Reorganisasi Lewat RUPS, Darmawan Masih Orang Nomor Satu
Keduanya disebut mendapat arahan langsung dari Presiden terkait pembenahan sistem penerimaan negara.
Khususnya dalam memperkuat integritas, akuntabilitas, dan independensi sistem perpajakan dan kepabeanan Indonesia.
Komitmen Prabowo untuk Reformasi Sistem Perpajakan
Dalam pertemuan tersebut, menurut Bimo, Presiden Prabowo memberikan pesan tegas: sistem perpajakan Indonesia harus diperbaiki.
“Supaya lebih akuntabel, berintegritas, dan lebih independen, untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” ucap Bimo.
Baca Juga:
Tiga UKM Makanan Indonesia Ikuti Seoul Food & Hotel 2025 Melalui Fasilitasi BNI
Raja Ampat Memanas: Empat Tambang Nikel Disorot, Indikasi Korupsi Menguat di Balik Izin Lingkungan
Pernyataan itu memperjelas sinyal bahwa pergantian pimpinan bukan sekadar rotasi administratif, melainkan bagian dari strategi makro fiskal pemerintahan baru.
Presiden Prabowo sendiri diketahui memiliki visi besar dalam memperkuat basis penerimaan negara agar pembiayaan program strategis tidak hanya mengandalkan utang.
Pelibatan figur seperti Bimo dan Djaka Budi menunjukkan pendekatan lintas sektor yang mulai dikedepankan.
Bimo adalah sosok yang selama ini aktif di lingkaran Kantor Staf Presiden (KSP), sementara Djaka Budi berasal dari lingkungan militer dan intelijen.
Bimo Tunggu Arahan Resmi Sri Mulyani Soal Pelantikan
Meski telah menyatakan siap menjabat sebagai Dirjen Pajak, Bimo menyebut pelantikannya masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan,” katanya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara hanya mengatakan bahwa pihaknya “pasti akan mengumumkan” jika waktunya sudah tiba.
Ketika dikonfirmasi di Kompleks Parlemen, Selasa (20/5/2025), Suahasil tidak membenarkan maupun membantah kabar pengangkatan dua pimpinan baru itu.
Sikap hati-hati ini bisa dimaklumi. Prosedur administratif di lingkungan kementerian biasanya menunggu penyelesaian dokumen kepegawaian dan keputusan presiden (Keppres) sebelum pelantikan dilakukan.
Meski begitu, pernyataan terbuka dari Bimo mengisyaratkan bahwa proses internal sudah hampir final.
Siapa Bimo Wijayanto dan Apa Tugas Beratnya?
Bimo Wijayanto bukan nama baru di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP dan Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves.
Di kedua posisi itu, ia banyak terlibat dalam penyusunan kebijakan strategis dan proyek investasi berskala nasional.
Latar belakangnya sebagai teknokrat muda dan pemikir kebijakan menjadikan Bimo sebagai figur yang diharapkan bisa membawa terobosan baru.
Namun, tantangan yang akan dihadapinya di Ditjen Pajak tidak ringan:
1. Meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang stagnan di bawah 10 persen dari PDB.
2. Melanjutkan implementasi sistem Coretax untuk efisiensi dan transparansi.
3. Menangani isu kepercayaan publik akibat kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pajak di masa lalu.
4. Mengintegrasikan data perpajakan dengan sektor keuangan dan digital.
Tantangan ini menuntut lebih dari sekadar pemahaman teknis. Dibutuhkan kemampuan politik, manajerial, dan komunikasi publik yang mumpuni agar agenda reformasi berjalan efektif.
Mengapa Pergantian Ini Penting dan Apa Harapan Publik?
Publik telah lama menanti perubahan signifikan dalam tata kelola perpajakan dan kepabeanan.
Reformasi yang selama ini dijalankan dinilai belum menjangkau akar masalah: kultur birokrasi yang tertutup, sistem yang mudah dimanipulasi, dan minimnya keterlibatan publik.
Beberapa hal yang diharapkan publik dari kepemimpinan Bimo dan Djaka Budi:
1. Transparansi dan keterbukaan informasi
Rakyat ingin tahu ke mana uang pajak mereka digunakan, dan bagaimana proses pengawasannya berjalan.
2. Modernisasi sistem dan digitalisasi
Sistem perpajakan harus ramah pengguna, efisien, dan bisa diakses masyarakat luas.
3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tanpa intimidasi
Pendekatan humanis dibutuhkan, terutama terhadap UMKM dan sektor informal.
4. Pemberantasan korupsi internal
Penegakan hukum internal harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik pulih.
5. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga
Perpajakan tidak bisa berdiri sendiri. Butuh integrasi dengan sektor keuangan, investasi, dan perdagangan.
Apabila perubahan ini berjalan efektif, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dalam rasio pajak dan menjadi negara dengan sistem fiskal yang lebih berkelanjutan.*
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infobumn.com dan Bisnisnews.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoekspres.com dan Serambiislam.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Jabarraya.com dan Apakabargrobogan.com
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center