Batalkan Kenaikan BBM, Volume Kuota Subsidi BBM Harusnya Masih Bisa Ditambah

- Pewarta

Kamis, 25 Agustus 2022 - 18:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi SPBU. (Dok. Bumn.go.id)

Ilustrasi SPBU. (Dok. Bumn.go.id)

BISNIS NEWS – Masyarakat saat ini tengah dibayang-bayangi oleh dampak kenaikan harga BBM. Rencana kenaikan BBM menuai gelombang protes dari masyarakat.

Tentunya hal ini wajar karena dampak buruk berantai dari kenaikan ini adalah sebuah keniscayaan jika harga BBM jadi dinaikan.

Tingkat inflasi yang tinggi, tingkat PHK yang tinggi, kenaikan harga-harga barang-barang pokok yang semuanya adalah mimpi buruk bagi rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dan gelombang protes ini tentunya tidak akan berhenti hingga harga BBM benar-benar tidak jadi dinaikan.

Kuota subsidi BBM memang sudah sangat bengkak, tapi itu bukan alasan yang tepat untuk menaikan harga BBM karena kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah akibat pandemi yang belum usai dan inflasi global.

Jika alasan kenaikan ini adalah APBN yang sudah tekor maka statement tersebut bertolak belakang dengan laporan menteri keuangan Sri Mulyani per Juni 2022 yang melaporkan bahwa ada surplus APBN 73,6 triliun.

Dan harus diingat juga bahwa ada Bantalan Bansos untuk masyarakat kelas bawah, hal ini menjelaskan bahwa ada anggaran yang bisa digunakan.

Walaupun harus memilih salah satu antara menghentikan subsidi BBM atau menambah bantalan Bansos.

Tentu saja meningkatkan harga BBM ini mempunyai dampak buruk yang lebih tinggi daripada tidak menambah bantalan Bansos.

Proyek-proyek infrastruktur pun sebetulnya masih ada yang bisa ditunda dialihkan untuk subsidi BBM dan menunggu kondisi lebih baik untuk bisa dilanjutkan kembali.

Sebut saja anggaran pembangunan IKN yang dampak ekonominya tidak begitu besar karena yang dibangun di IKN ini adalah infrastruktur administratif bukan membangun kawasan industri yang berdampak ekonomi signifikan bagi negara.

Jika ditunda pun tidak akan mempunyai dampak buruk seperti halnya dampak yang akan ditimbulkan jika menaikan harga BBM.

Yang harus diingat adalah Indonesia masih memberlakukan Keppres no 12 tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional.

Artinya masih ada anggaran yang bisa dipergunakan dan dialih fungsikan untuk subsidi BBM.

Dan kebijakan defisit anggaran dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipatok sebesar 5,2% masih bisa dipergunakan untuk subsidi BBM ini.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Intinya berbagai alternatif untuk mempertahankan harga BBM masih bisa dilakukan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Tapi kembali lagi bahwa transformasi energi dari bahan fosil menjadi energi baru terbarukan harus diupayakan secara masif.

Untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan energi dalam negeri sehingga tidak tergantung kepada minyak impor.

Dan ini sudah seharusnya menjadi upaya yang secara mutlak dijalankan oleh pemerintah.

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888.

Berita Terkait

Diprediksi Capai 8,67 Juta Ton, BPS: Periode Januari – Maret 2025, Produksi Beras Meningkat 52,32 Persen
Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata
IHSG Diproyeksikan Melemah, Target Turun ke 7.277, Investor Mulai Kurangi Risiko di Pasar Modal
Nilai Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2024 Capai Rp407,8 Triliun, Rosan Roelani Lapor Presiden Prabowo
Jaga Stabilitas Keuangan dan Perbankan Indonesia, LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan
Sebanyak 100 Pengusaha Nasional Hadiri Forum Bisnis (CEO Forum) dan Bussiness Matching Indonesia – India
Resmi, Anindya Bakrie Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasjid Ketua Dewan Pertimbangan
Indonesia akan Ajukan Penurunan Tarif Dagang dengan Amerika Serikat Melalui Kerja Sama Bilateral Kedua Negara

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 15:34 WIB

Diprediksi Capai 8,67 Juta Ton, BPS: Periode Januari – Maret 2025, Produksi Beras Meningkat 52,32 Persen

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:42 WIB

Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata

Rabu, 5 Februari 2025 - 14:44 WIB

Nilai Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2024 Capai Rp407,8 Triliun, Rosan Roelani Lapor Presiden Prabowo

Kamis, 23 Januari 2025 - 17:34 WIB

Jaga Stabilitas Keuangan dan Perbankan Indonesia, LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Rabu, 22 Januari 2025 - 10:52 WIB

Sebanyak 100 Pengusaha Nasional Hadiri Forum Bisnis (CEO Forum) dan Bussiness Matching Indonesia – India

Berita Terbaru